Surabaya, JatimUPdate.id : Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Jawa Timur, M. Anang Nafi’uzzaki, menyampaikan dukungan terhadap upaya pemerintah dalam membentuk Koperasi Desa Merah-Putih (Kopdes), yang bertujuan untuk memperkuat ekosistem ekonomi di desa-desa Indonesia.
Baca juga: Jatim Bersinar: 265 Desa di Jawa Timur Perkuat Aksi Nyata Anti-Narkoba
Zaki, panggilan akrabnya, menekankan bahwa pembentukan Koperasi Desa Merah-Putih sejalan dengan salah satu Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang berambisi untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Ia mengungkapkan bahwa program ini direncanakan untuk membentuk hingga 70.000 Kopdes, dengan anggaran yang diperkirakan mencapai Rp3-5 miliar per Kopdes setiap tahunnya.
Pernyataan ini disampaikan oleh Zaki dalam sebuah keterangan tertulis yang dikutip Redaksi JatimUPdate id dari Maklumat.ID pada Senin, (9/03/2025).
Dalam keterangannya, ia menyatakan dukungan penuh Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur terhadap program yang akan dikelola oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes-PDT), Yandri Susanto.
Baca juga: JKSN - Pergunu Perkuat Persatuan Pendidikan, Menteri Desa Soroti Lonjakan Desa Ekspor hingga Rp0,5 T
Zaki mengingatkan bahwa meskipun langkah ini sangat positif, ada potensi risiko yang perlu diwaspadai.
Dia menegaskan pentingnya agar program-program tersebut tidak hanya menjadi harapan baru, tetapi juga tidak menimbulkan masalah sosial dan ekonomi baru.
Zaki menggarisbawahi bahwa sudah ada berbagai lembaga ekonomi yang beroperasi di desa, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Koperasi Simpan Pinjam (KSP), dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), yang sudah berpengalaman dalam mengelola sektor-sektor ekonomi.
Sejak tahun 2014, ribuan BUMDes telah dibentuk di seluruh Indonesia, mengelola berbagai sektor dari perdagangan hingga pariwisata desa.
Meskipun banyak yang berhasil, banyak pula yang menghadapi tantangan dalam tata kelola dan keberlanjutan operasional.
Oleh karena itu, Zaki berharap agar Kemendes-PDT Yandri Susanto menyosialisasikan program ini dengan jelas untuk menghindari kesalahpahaman saat penerapan di lapangan. (dek/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat