Sidoarjo, JatimUPdate.id - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung PMII, HMI, IMM, dan GMNI yang membentuk menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sidoarjo, Senin (25/3).
Baca juga: Aksi Balap Liar Diamankan di Arteri Porong Sidoarjo, Polisi Panggil Orang Tua Pelaku
Dalam aksinya, mereka menuntut agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sidoarjo segera menindaklanjuti berbagai permasalahan daerah dan menolak pengesahan Undang-Undang (UU) TNI yang dinilai merugikan rakyat.
Aksi yang dimulai diwarnai dengan teatrikal, orasi, pembakaran ban, serta pelemparan petasan dan telur busuk ke arah gerbang DPRD.
Demonstrasi semakin memanas berusaha menerobos masuk ke dalam gedung untuk berdialog langsung dengan anggota dewan.
Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih, akhirnya menemui perwakilan mahasiswa.
Meski demikian, pertemuan itu sempat diwarnai adu mulut karena mahasiswa bersikeras ingin membahas isu-isu penting, mulai dari UU TNI hingga masalah-masalah lokal seperti jalan rusak, banjir, dan kesempatan kerja.
Koordinator Lapangan Aliansi Mahasiswa Sidoarjo, Bagus Yoga Adi, mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan UU TNI.
Baca juga: Truk Boks Tabrak Dump Truck di By Pass Balongbendo Sidoarjo, Satu Tewas di Lokasi
"Kami juga menuntut DPRD Sidoarjo segera menyelesaikan masalah infrastruktur dan tenaga kerja di daerah," ujar Bagus.
Selain menolak revisi UU TNI, demonstran juga menuntut agar isu-isu lokal seperti banjir, jalan rusak, dan kesempatan kerja turut dibahas di DPRD.
"Kami menuntut dialog yang serius, termasuk pertemuan pada tanggal 8 April nanti, hari pertama kerja DPRD, agar aspirasi kami terkait banjir, jalan mati, dan persoalan tenaga kerja di Sidoarjo dapat segera direspons oleh dewan," jelasnya
Menanggapi tuntutan tersebut, Abdillah Nasih menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti persoalan daerah yang disampaikan oleh mahasiswa.
Baca juga: Jalan Embong Kali Krian Sidoarjo Rusak dan Berlubang
Ia berjanji akan mencari solusi bersama untuk menyelesaikan permasalahan yang diangkat dalam aksi tersebut.
Abdillah Nasih juga mengungkapkan bahwa DPRD Sidoarjo telah menjadwalkan audiensi pada 8 April mendatang untuk membahas isu-isu lokal dan menghadirkan seluruh Komisi dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Terkait dengan UU TNI, Nasih menyarankan mahasiswa untuk menempuh jalur hukum ke Mahkamah Konstitusi, sembari tetap menjaga prinsip supremasi sipil. (ih/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat