Oleh : Ken Bimo Sultoni
Dosen Universitas Negeri Surabaya / CEO Sygma Research and Consulting
Surabaya, JatimUPdate.id : Panggung politik tak habis-habisnya menjadi daya tarik sentral yang menarik untuk dibahas, terlebih lagi dengan adanya kemajuan teknologi dan media.
Baca juga: Praktek Ng-Vlog, ABG Dan Manula Membaur Seru
Penyebaran informasi politik kini menjadi jauh lebih kencang dan massif. Tetek bengek seputar isu terkini dan juga skandal yang mungkin saja terjadi di kancah panggung politik lokal maupun internasional bisa langsung ter-update lewat notifikasi layar gawai setiap orang. Dari tukang sapu, supir angkot, tukang sayur, hingga pegawai kantoran di gedung-gedung tinggi daerah Thamrin maupun SCBD dapat langsung tahu isu-isu politik yang sedang tren dan viral di jagat maya.
Media seolah-olah menjadi kata kunci dalam dramaturgi politik masa kini. Tak kurang dari ratusan juta manusia menengok pada layar HP yang sama, dengan berbagai platform yang tersedia di genggaman mereka.
Konteks politik di media ini terdistribusi secara massif melalui jaringan nirkabel tanpa batas dan dengan kecepatan hampir menyamai kecepatan cahaya, mampu menjelajahi seluruh pelosok belahan dunia.
Kemampuan media dalam memberikan kemudahan, kecepatan, dan kemampuannya menawarkan berbagai opsi pilihan menjadikan preferensi manusia dalam memutuskan sesuatu menjadi jauh lebih beragam dan kompleks.
Oleh karena itu, media masa kini membentuk sebuah adagium pemikiran baru yang disebut dengan logika media, atau daya pikir media. Logika yang dimaksud ialah kemampuan dari media dalam mempengaruhi preferensi seseorang dalam memilih atau menentukan keputusannya.
Logika media ini memainkan peran penting dalam tarik-menarik kepentingan politik karena berkaitan langsung dengan preferensi pengguna media itu sendiri, yang jumlahnya mencapai ratusan juta jiwa di Indonesia.
Media yang cepat dan mudah diakses menjadikannya sebagai saluran utama dalam pembentukan preferensi, baik dalam konteks bisnis maupun politik.
Namun, di balik keunggulannya dalam menyediakan informasi secara transparan dan akuntabel, media juga menyimpan potensi destruktif bak bom atom yang dapat meledak sewaktu-waktu.
Konten yang beredar di dalamnya dapat mempengaruhi pola pikir dan tindakan jutaan pengguna dalam waktu singkat. Di sinilah logika media akhirnya menggerayangi nalar politik masyarakat.
Preferensi yang ditawarkan media bisa saja disertai dengan data-data yang lengkap namun belum tentu faktual dan kredibel. Hal ini menyebabkan pemahaman politik masyarakat rentan dibentuk oleh narasi yang bersifat manipulatif dan sepihak.
Baca juga: Dari Idealisme ke Pramagtisme, Krisis Moral Media
Dalam konteks ini, kita dapat memahami logika media melalui berbagai pendekatan teori komunikasi dan sosiologi politik. Maxwell McCombs dan Donald Shaw dalam Agenda-Setting Theory menyatakan bahwa media tidak memberi tahu publik apa yang harus dipikirkan, tetapi memberi tahu publik tentang apa yang penting untuk dipikirkan (McCombs & Shaw, 1972).
Media menciptakan hierarki isu yang kemudian membentuk opini publik. Dalam praktiknya, media kerap menonjolkan isu-isu tertentu, mengesampingkan isu lain, sehingga aktor-aktor politik berlomba menyesuaikan diri agar tetap relevan di hadapan publik.
Marshall McLuhan, seorang filsuf media, bahkan lebih tajam lagi menyatakan bahwa “the medium is the message.” Artinya, bukan hanya konten yang penting, melainkan media itu sendiri membentuk cara manusia berpikir dan memahami realitas (McLuhan, 1964).
Ketika informasi disebarkan secara visual, cepat, dan instan, maka logika politik yang dibangun publik cenderung bersifat impresif, reaktif, dan emosional, bukan reflektif dan rasional.
Manuel Castells, dalam karyanya The Rise of the Network Society (1996), menyebut bahwa kekuasaan dalam masyarakat jaringan tidak lagi berada pada struktur negara atau partai politik semata, melainkan pada mereka yang menguasai arus informasi dalam jaringan digital.
Politik menjadi arena kontestasi narasi, dan setiap individu kini berperan sebagai prosumer (produsen sekaligus konsumen informasi). Dalam situasi ini, algoritma media sosial menciptakan echo chamber, di mana pengguna hanya terekspos pada informasi yang selaras dengan keyakinannya. Ruang diskusi publik menjadi terfragmentasi dan polarisasi politik makin menguat.
Baca juga: SMSI, Gerakan Kolektif Menjaga Marwah Pers Digital
Pierre Bourdieu kemudian melengkapi gambaran ini melalui konsep mediatization of politics dalam bukunya On Television (1996), yaitu saat aktor politik menginternalisasi logika media dalam strategi mereka.
Politik kemudian bergeser dari kontestasi gagasan menjadi kontestasi performa dan pencitraan. Seorang politisi akan lebih dipertimbangkan karena viralitasnya di media ketimbang substansi gagasannya. Simbol menjadi lebih penting dari isi. Popularitas menjadi komoditas utama dalam pasar politik modern.
Kondisi ini menandakan bahwa nalar politik masyarakat telah direkayasa oleh logika media. Demokrasi digital menghadirkan peluang sekaligus ancaman. Di satu sisi, keterbukaan informasi membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas. Namun di sisi lain, jika tidak dibarengi dengan literasi media yang kuat, masyarakat mudah terjerumus dalam pusaran disinformasi dan manipulasi politik.
Oleh karena itu, penting untuk membangun budaya literasi digital dan politik yang kritis. Masyarakat perlu didorong untuk tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga mampu melakukan verifikasi, analisis, dan refleksi terhadap setiap informasi yang diterima.
Pendidikan politik dan literasi media harus menjadi bagian dari agenda nasional agar demokrasi tidak hanya ramai di permukaan, tapi juga berakar dalam kesadaran kritis warga negara.
Referensi:
• McCombs, M., & Shaw, D. (1972). The Agenda-Setting Function of Mass Media. Public Opinion Quarterly.
• McLuhan, M. (1964). Understanding Media: The Extensions of Man. MIT Press.
• Castells, M. (1996). The Rise of the Network Society. Blackwell Publishing.
• Bourdieu, P. (1996). On Television. The New Press. (red/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat