Jakarta, JatimUPdate.id, – Dalam 30 tahun terakhir, ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan melonjak tajam.
Prof Zainuddin Maliki, penasihat Menteri Desa dan PDT, menyebut akar masalahnya bukan karena kurangnya produksi, tetapi karena desa-desa yang selama ini terabaikan.
Baca juga: Mendes Dorong Pertumbuhan Kopdes, Minimarket Diminta Stop Ekspansi
"Keinginan pemerintah untuk memutus ketergantungan impor pangan sangat kuat. Tapi faktanya, tren impor terus naik, terutama beras, gula, dan gandum," ujar Prof Zainuddin dalam diskusi publik akademik Fraksi PAN MPR-RI di Jakarta, Senin (12/5/2025).
Prof Zainuddin menegaskan bahwa penguatan desa adalah pilihan strategis untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan. Sayangnya, selama tiga dekade terakhir, desa justru minim perhatian.
"Padahal potensi desa sangat besar. Jika dikelola dengan baik, mulai dari tata kelola, SDM, akses pembiayaan, hingga infrastruktur ekonomi, desa bisa menjadi benteng pangan nasional," tegasnya.
Data yang ia kutip cukup mencengangkan. Berdasarkan catatan FAO, impor beras Indonesia meningkat 12.762 persen sejak 1993.
Bahkan, BPS mencatat impor beras Januari–November 2023 mencapai 2,53 juta ton senilai USD 1,45 miliar. Mayoritas diimpor dari Thailand, Vietnam, dan Pakistan.
Baca juga: Pemerintah Pastikan Dana Desa untuk Kopdes Merah Putih Tak Ganggu Pembangunan Desa
Impor gula juga tak kalah besar, yakni 4,55 juta ton dengan nilai USD 2,54 miliar. Penyumbangnya antara lain Thailand, Brazil, dan Australia.
Zainuddin juga menyoroti kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya lebih fokus ke pembangunan desa, bukan sekadar membangun tol, pelabuhan, atau bandara.
Ia mengutip Asta Cita poin kedua dan keenam yang menekankan pentingnya swasembada pangan dan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi.
Salah satu upaya konkret adalah pendirian Koperasi Desa Merah Putih. Hingga Mei 2025, sudah berdiri 80.000 koperasi yang akan menjadi jalur masuknya investasi ratusan triliun rupiah ke desa-desa.
Baca juga: Desa Kesulitan Lahan untuk KDMP, Pemerintah Siapkan Regulasi
"Menteri Desa Yandri Susanto sudah menyiapkan skema pendanaan dari APBN, APBD, Dana Desa hingga Himbara. Nilainya Rp 3 sampai Rp 5 miliar per desa, totalnya Rp 400 triliun," ujarnya.
Prof Zainuddin menegaskan, koperasi desa ini bukan hanya alat ekonomi, tapi juga menjadi instrumen pemberdayaan sosial dan penguatan masyarakat dari akar rumput.
"Sudah waktunya desa bangkit. Bukan hanya jadi penonton, tapi jadi pemain utama dalam mewujudkan swasembada pangan nasional,” pungkasnya. (ries/shofa/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat