Oleh: Hadi Prasetyo
Baca juga: Titi Kala Mangsa
Pengamat Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya, Tinggal di Jawa Timur
Surabaya, JatimUPdate.id : Redaksi JatimUPdate.id kembali mendapatkan pasokan tulisan bernas berupa artikel dari seseorang aristokrat yang pernah menjadi abdi negara selama puluhan tahun serta terkenal di lembaga perencana di provinsi Jawa Timur.
Diakui publik tulisannya sangat renyah, bahkan terkadang tulisannya menjadi sangat berat ketika dibumbuhi konsep dan teori yang menunjukkan bahwa penulis masih aktif berliterasi dan memahami kontek dan konten masalah yang dibahasnya serta berupaya bersama publik untuk diajak membuat skema problem solver.
Monggo untuk dinikmati bersama tulisan sangking Kangmas Hadipras :
Hati Nurani
Hannah Arendt, seorang sejarawan dan filsuf Jerman-Amerika yang berpengaruh dalam studi politik, mengemukakan bahwa "berpikir" bukanlah sekedar aktivitas intelektual kognitif, melainkan sebuah dialog internal, ’dua dalam satu’.
Ini adalah 'ruang batin' di mana kita berbicara dengan diri sendiri, untuk menimbang, meragukan, dan merefleksikan sebelum bertindak.
Fungsi utama dari aktivitas berpikir ini adalah untuk memungkinkan kita menilai baik dan buruk secara bebas dan otonom. Tanpa aktivitas ini, kita kehilangan kompas kehidupan moral dan politik kita.
Meskipun Arendt tidak menggunakan istilah "hati nurani" secara tradisional, tetapi konsep "dua dalam satu" dalam berpikir adalah fondasi bagi apa yang kita sebut hati nurani.
Ketika kita berbicara dengan diri sendiri dan menemukan kontradiksi atau ketidakselarasan antara tindakan kita dan standar internal kita, itulah hati nurani yang bekerja. Ketika ruang ini dimatikan, hati nurani pun mati suri. Lalu, tanpa berpikir, individu kehilangan kebebasan internal ini, dan menjadi budak dari perintah, ideologi, ambisi dan dorongan eksternal lainnya.
Ambisius Ekstrim.
Manusia yang super ambisius kekuasaan, terutama dalam konteks yang digambarkan Arendt sebagai "totalitarianisme" atau "banality of evil," cenderung mematikan ruang batin ini.
Mengapa? Ambisi kekuasaan seringkali menuntut tindakan cepat, keputusan pragmatis, dan efisiensi tanpa banyak mempertimbangkan implikasi moral yang mendalam.
Proses menimbang, meragukan, dan merefleksi dipandang sebagai penghalang atau pembuang waktu saja.
Dalam hierarki kekuasaan, terutama yang otoriter, individu seringkali diminta untuk patuh pada perintah tanpa pertanyaan. Berpikir kritis dan dialog internal dapat mengarah pada ketidakpatuhan atau penolakan, yang tidak diinginkan dan bisa 'dihukum' oleh mereka yang memegang kekuasaan.
Dengan mematikan ruang batin, individu kehilangan kemampuan atau sengaja tutup mata, untuk menilai secara otonom. Mereka menjadi "tanpa pikiran" (thoughtless), tidak dalam artian bodoh, melainkan tidak mampu dan tidak mau terlibat dalam dialog internal yang memungkinkan mereka membedakan mana yang benar dan salah secara moral.
Seseorang yang mematikan ruang batinnya tidak serta-merta menjadi "setan" atau psikopat.
Sebaliknya, mereka dapat menjadi pelaku kejahatan massal yang "biasa-biasa saja" (banal). Mereka melakukan tindakan keji bukan karena dorongan kebencian yang mendalam, melainkan karena mereka gagal untuk berpikir tentang apa yang mereka lakukan, gagal untuk membayangkan diri mereka di posisi korban, dan gagal mempertanyakan perintah atau norma yang berlaku (bahkan norma agama yang suci).
Tidak ada lagi mekanisme internal yang memicu penyesalan atau pertimbangan etis sebelum bertindak.
Dead End
Sampai dengan saat penyesalan tiba dan tidak ada jalan untuk lari sembunyi lagi, mereka terperangkap pada 'dead end'.
Penyesalan datang ketika individu dihadapkan pada konsekuensi dari tindakan mereka setelah kekuasaan mereka runtuh, atau ketika mereka diminta pertanggungjawaban, terutama secara moral.
Baca juga: Sanggar Ngesti Pandawa, Pelestari dan Penjaga Warisan Nilai Budaya Topeng Malangan
Pada titik ini, mereka mungkin baru menyadari ketiadaan kompas moral yang membimbing mereka.
Ketika dunia eksternal runtuh atau menghukum mereka, tidak ada lagi ‘rumah batin’ tempat mereka bisa mundur untuk mencari makna atau penebusan. Mereka menjadi terisolasi, bahkan dari diri mereka sendiri!.
Mereka mungkin mencoba melarikan diri secara fisik, tetapi tidak ada tempat untuk melarikan diri dari kehampaan moral yang mereka ciptakan dalam diri mereka.
Inilah ‘dead end eksistensial’.
Amanat kekuasaan dan jabatan yang diteguhkan dengan sumpah janji, seakan tidak lagi bermakna.
Pada tingkat ekstrim post-truth, tidak ada lagi rasa malu (pekewuh) layaknya penyakit psikologis 'megaloman' yang membenarkan tindakan apapun oleh dirinya untuk membangun dinasti kekuasaan.
Post-truth pada tingkat itu bisa saja dibungkus wajah lugu dan tenang, walau sejatinya tidak bisa menutupi pergumulan hati mereka (stress berat).
Kalau tidak kuat bisa retak kepribadiannya, dan masuk dalam kehidupan ODGJ stadium lanjut.
Benteng Budaya Diterabas
Pergeseran dari nilai 'prihatin' dan kontemplasi, ke ambisi kekuasaan serta praktik manipulatif adalah fenomena gaslighting, yang dalam konteks budaya (dalam hal ini diambil budaya Jawa) adalah fenomena kompleks.
Gaslighting adalah bentuk manipulasi yang membuat seseorang meragukan persepsi atau ingatan mereka sendiri. Dalam konteks tulisan ini, pengertian lebih mudahnya: ‘berbohong untuk berkuasa’ dianggap kebenaran.
Gaslighting pun menabrak tradisi budaya 'laku prihatin' (sebagai platform ruang batin) budaya Jawa yang justru menghindari manipulasi pikiran atau perasaan. Seperti halnya menahan diri dari nafsu (puasa) dalam sudut pandang agama.
Budaya Jawa sesungguhnya bersifat lentur (akomodatif), tapi kelenturan ini bisa disalahgunakan untuk membenarkan penyimpangan nilai.
Ketika ritual-spiritual kehilangan makna kontemplatif, ruang batin menjadi kosong dan mudah diisi agenda kekuasaan.
Bisa terjadi ambivalensi kultural dimana watak Jawa yang 'nrimo' berubah jadi pasif atau sebaliknya aktif ekstrim, jika dihadapkan pada manipulator agresif, terutama jika kekuasaan mereka "diberi aura" legitimasi budaya.
Baca juga: TNI Ke Barak: Mencurigakan ?
Ambisi tanpa ruang batin bisa menyebabkan eksploitasi simbol budaya. Simbol-simbol Jawa sering dikosongkan maknanya dan dijadikan alat legitimasi kekuasaan (political gaslighting) patronistik.
Misal penggunaaan gelar kebangsawanan, mahkota raja, atau retorika sebagai "penjaga tradisi", malah bisa berbalik digunakan untuk menutupi ambisi pribadi yang berkobar-kobar.
Budaya patronase dalam politik kekuasaan Jawa (sistem patron-klien) yaitu ‘ewuh pakewuh’ yang aslinya berbasis tanggung jawab sosial, berubah menjadi ‘jaringan transaksional’ untuk mengamankan pengaruh.
Inti erosi nilai ini terletak pada kooptasi nilai budaya oleh logika kekuasaan dan kapital(isme), yang diperparah oleh lemahnya (krisis) keteladanan dan pendidikan karakter para pemimpin.
Epiloog
Memperkuat "benteng budaya" bukan dengan menolak modernitas, tapi dengan ‘rekontekstualisasi kritis’, menghidupkan kembali 'laku prihatin' dan kontemplasi sebagai alat navigasi etik di tengah kompleksitas zaman.
Seperti pesan Ranggawarsita: "Wong Jawa kudu njawani", tetapi disertai dengan kesadaran bahwa "ke-Jawa-an" harus terus-menerus ditafsir ulang secara bijak.
Ruang batin yang dewasa ini sudah rusak oleh sistem kekuasaan, adalah merupakan warisan masa lalu, dan kini menjadi beban dan tantangan Presiden Prabowo.
Ruang batin mau tidak mau harus dihidupkan kembali.
DNA militer pada diri pak Prabowo, mengandung DNA kode etik yang kokoh, karena jiwa patriotik juga pengalaman tempur hidup-mati dalam bela negara-bangsa.
Ruang batin beliau pasti masih menyala dalam mempertanggung jawabkan amanat rakyat.
Maka ada harapan untuk menghidupkan kembali asa yang telah runtuh akibat ambisi kekuasaan, yang hingga kini masih terus mengganggu ‘secara menjengkelkan’ dalam berbagai drama politik (termasuk akting sebagai 'victim'), dengan agenda besar ambisi yang tersembunyi dibalik wajah ‘sok innocent’. Wallahualam. (red/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat