Surabaya, JatimUPdate.id - Dosen Ilmu Politik Universitas Surabaya (Unesa) Ken Bimo Sultoni mengatakan melawannya kader PDIP Achmad Hidayat terhadap Plt Ketua DPC PDIP Surabaya Yordan M Batara Goa buntut pencopotan Adi Sutarwijono yang tidak transparan.
Selain tidak transparan, Bimo menilai, pencopotan Adi Sutarwijono terkesan elitis, eksesnya pun menimbulkan gejolak di akar rumput, dan direspons oleh Achmad Hidayat.
Baca juga: Armuji Bantah PAW Ketua DPRD Surabaya Mengerucut Tiga Nama: “Jare Sopo?”
"Menurut saya, elit-elit tingkat PDIP Surabaya dan Jatim ini merespon pencopotan Pak Adi tidak transparan dan juga seakan-akan elitis dalam penentuan ini. Otomatis pasti ada ekses. Eksesnya apa? Ya ini, gejolak ini. Mulai direspon oleh salah satunya Achmad Hidayat." kata Bimo, melalui saluran WhatsApp, Jatimupdate.id, Kamis (5/6).
Dari sudut pandangnya, melawannya Achmad Hidayat merupakan suara akar rumput yang terpinggirkan atas keputusan elit partai di tingkat DPC PDIP Surabaya.
Maka dari itu, dia mendorong DPC PDIP Surabaya harus merespon pelawanan akar rumput lebih normatif, demokratis. Tidak melalui instrumen hierarki kekuasaan.
"Karena pasti akan ada perlawanan, kita tahu. Kultur PDIP ini kultur yang memang mengusung nilai egalitarianisme yang cukup kuat gitu." tegas dia.
Baca juga: Aroma 2029 di Surabaya: Armuji, Kandang Banteng, dan Manuver Dini Kekuasaan
Bimo menjelaskan, apabila ada upaya dari segelintir elit partai yang mengatasamakan keputusan yang cenderung eksklusif, otomatis akan direspon cukup keras oleh kelompok akar rumput.
"Sehingga menurut saya, ini harus menjadi catatan penting ke depan untuk menyelesaikan ganasnya konflik internal ini." demikian Ken Bimo Sultoni.
Sebelumnya Achmad Hidayat, melontarkan kritik keras terhadap Plt Ketua DPC PDIP Surabaya, Yordan M. Batara Goa. Ia menganggap arah kepemimpinannya menyimpang dari prinsip dasar partai, dan justru menciptakan ketidaknyamanan di tubuh kader.
Baca juga: Rebut Kembali Kepercayaan Rakyat, PDIP Surabaya Gelar Konsolidasi Dapil 4
Ia menuding Yordan tidak menjalankan kewajiban partai sebagaimana Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), khususnya terkait perlindungan terhadap kader.
“Sebagai kader, saya punya tanggung jawab moral menyuarakan kebenaran. Dalam AD/ART partai jelas tertulis, partai wajib melindungi kadernya. Tapi kenyataannya, banyak justru yang ditelantarkan bahkan seolah-olah dibidik,” ungkap Achmad. (Roy)
Editor : Yuris. T. Hidayat