Jakarta, JatimUPdate.id - DPP KNPI menyoroti isu kenaikan pajak daerah yang dinilai tidak adil dan berpotensi menambah beban masyarakat kecil. Alih-alih menaikkan tarif pajak, KNPI mendesak pemerintah daerah untuk membuka transparansi anggaran dan melakukan audit independen terhadap penggunaan dana publik.
“Kenaikan pajak daerah bukan jawaban. Pemerintah harus terlebih dahulu transparan terkait penerimaan dan belanja publik agar masyarakat paham alasan kebijakan tersebut,” kata Ketua Bidang Politik DPP KNPI, Aridho Pamungkas, Sabtu (16/8/2025).
Baca juga: Pemuda Diminta Siapkan Gagasan Hadapi Pemilu Terpisah Pasca Putusan MK 135
Aridho yang juga peneliti The Republic Institute menekankan pentingnya audit terhadap Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, potensi pendapatan daerah masih bisa dioptimalkan lewat penguatan BUMD, pemanfaatan aset daerah, serta inovasi layanan publik berbasis asas manfaat.
Baca juga: Tahun Pertama Prabowo Dinilai Belum Prioritaskan Pemuda
“Beban fiskal akibat efisiensi anggaran pusat tidak semestinya dialihkan langsung kepada masyarakat. Pajak harus menjadi instrumen pemerataan, bukan beban tambahan,” ujarnya.
KNPI juga mendorong adanya public hearing antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat sebelum menetapkan tarif pajak baru.
Baca juga: DPR Fokus Percepat Revisi UU Pemilu untuk Minimalkan Konflik Norma
“Pemuda hadir bukan sekadar sebagai pengkritik, tapi penjaga keadilan sosial,” tegas Aridho (*)
Editor : Redaksi