SIDOARJO - Coblosan Pilkada Sidoarjo tinggal menghitung hari. Bayang-bayang kampanye hitam atau black campaign menghantui.
Pengamat Kebijakan Publik Sidoarjo, Rossandi berpendapat bahwa secara perspektif demokrasi, kampanye hitam bukanlah pembenaran dalam mencapai tujuan memimpin apalagi untuk merebut jabatan menjadi seorang kepala daerah.
Baca juga: Klaim Menangi Pilkada Sidoarjo, BHS Sebut Kantongi Bukti Kuat
“Saya pikir, tidaklah tepat menggunakan cara kampanye hitam untuk memenangkan pertarungan pilkada,” kata Rossandi seperti dilansir jempolindo.id pada Selasa (24/11/2020).
Menurutnya, persepsi tentang demokrasi politik harus segera diubah. Masyarakat harus disuguhi tentang informasi yang sifatnya membangun, bukan malah menjatuhkan, terlebih mengarah kepada fitnah.
Bagaimana jika tidak dilakukan? Ya, jawabannya pasti persepsi tentang demokrasi politik akan selamanya dipandang negatif dari sisi pragmatis.
Baca juga: Juga Klaim Kemenangan, Muhdlor-Subandi Sujud di Kantor PKB
Pria yang juga Ketua Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa ini mengingatkan kepada masing-masing tim pemenangan pasangan calon untuk tidak menggunakan kampanye hitam.
"Jika tim pemenangan paslon menggunakan cara – cara kurang baik, bukan saja merusak demokrasi, tetapi akan menimbulkan konflik horizontal, rakyat jangan lagi disuguhi cara – cara yang tak sehat,” tegasnya.
Baca juga: Pasangan BHS-Taufiq Klaim Menang dengan Perolehan Suara 41,02 Persen
Tak hanya itu, Rossandi juga berpesan kepada Bawaslu agar pelaku kampanye hitam harus ada tindakan tegas.
Reporter: M. Niam
Editor : Redaksi