Jakarta, JatimUPdate.id – Memasuki satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) menggelar diskusi reflektif bertajuk “Refleksi 1 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo: Bidang Ekonomi dan Ketahanan Pangan” di KAHMI Centre, Jakarta, Rabu (29/10/2025).
Diskusi menghadirkan dua narasumber utama: Dr. M. Syarkawi Rauf, pengamat ekonomi dan dosen Universitas Hasanuddin Makassar, serta Khudori, pengamat ekonomi pertanian dari Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI). Acara dipandu oleh Sekjen MN KAHMI, Syamsul Qomar.
Baca juga: Siti Zuhro: UICI Harus Terus Berperan dalam Mencerdaskan Kehidupan Bangsa
Dalam paparannya, Dr. Syarkawi Rauf menilai bahwa perekonomian nasional masih membutuhkan kerja keras untuk mencapai pertumbuhan 6–8 persen, sebagaimana ditargetkan Presiden Prabowo.
Menurutnya, Indonesia perlu mendorong penelitian dan pengembangan (R&D), membangun ekosistem teknologi nasional, serta mempercepat transformasi ekonomi dari basis sumber daya alam menuju industri manufaktur.
“Kita harus memperkuat keterkaitan antara pendidikan, riset, dan industri. Selain itu, membangun aglomerasi ekonomi di seluruh provinsi penting agar pusat pertumbuhan baru tidak hanya terkonsentrasi di Jawa,” ujarnya.
Sementara itu, Khudori menyoroti aspek ketahanan pangan nasional. Menurutnya, swasembada pangan belum sepenuhnya tercapai meski produksi beras nasional meningkat 8 persen.
“Kita perlu menempatkan kembali pertanian sebagai basis industri nasional. Pengelolaan sektor ini harus berbasis sistem agribisnis terpadu, bukan hanya sektoral atau komoditas,” jelasnya.
Khudori juga menilai, ketergantungan pada pupuk kimia dan benih impor membuat biaya produksi petani tetap tinggi, sementara sinkronisasi data pangan nasional masih menjadi persoalan klasik yang belum terselesaikan.
Baca juga: Diskusi Terbuka MN KAHMI: 50 Orang Tewas Setiap Hari di Indonesia Akibat Narkoba
MN KAHMI: Ada Capaian, tapi Tantangan Masih Besar
Dalam catatannya, MN KAHMI menilai arah kebijakan ekonomi dan pangan nasional di bawah pemerintahan Prabowo mulai terbentuk. Namun, sejumlah persoalan krusial masih perlu mendapat perhatian serius pemerintah.
Beberapa di antaranya meliputi:
- Ketimpangan implementasi kebijakan ekonomi, di mana pertumbuhan 5% belum dirasakan secara merata oleh masyarakat bawah.
- Investasi industri pangan yang masih terkonsentrasi di wilayah barat Indonesia.
- Kemandirian pangan yang belum tercapai akibat ketergantungan impor.
- Koordinasi dan tata kelola data pangan antarinstansi yang masih lemah.
- Ketergantungan tinggi pada sektor primer dan lambatnya diversifikasi ekonomi
MN KAHMI menegaskan tetap optimistis terhadap arah kebijakan Presiden Prabowo-Gibran, namun menekankan pentingnya konsistensi pelaksanaan reformasi ekonomi dan pertanian.
Baca juga: Reaktualisasi Hari Sumpah Pemuda
“Tahun pertama seharusnya menjadi masa pembentukan fondasi kebijakan ekonomi yang struktural, bukan sekadar program seremonial,” tulis pernyataan resmi MN KAHMI.
KAHMI juga mengingatkan bahwa kedaulatan pangan dan ekonomi berdaulat hanya bisa terwujud jika reformasi sektor pertanian, logistik, dan distribusi dijalankan secara menyeluruh dan berkeadilan.
Refleksi satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran memberikan sinyal positif terhadap arah pembangunan ekonomi nasional, terutama dalam penguatan produksi pangan dan stabilitas makroekonomi. Namun, pemerataan ekonomi, efisiensi logistik, dan tata kelola data menjadi pekerjaan rumah besar di tahun-tahun berikutnya (rilis/sof/ya)
Editor : Yoyok Ajar