Oleh: Hadi Prasetyo
Baca juga: Rumah Radio Bung Tomo, Pengamat: Memori Sejarah Jangan Dikalahkan Kepentingan Ekonomi
Pemerhati Sosial, Budaya, Ekonomi, Politik dan Hukum
Surabaya, JatimUPdate.id - Arikel ini mencoba mengungkap suara hati dan harapan dari sebagian (besar) masyarakat pelaku ekonomi yang awam tentang permainan dan skenario politik kekuasaan, juga terhadap keraguan, pesimisme dan kebingungan terhadap situasi ekonomi di Indonesia dewasa ini.
Intinya adalah pemikiran dan harapan untuk menyelamatkan ‘Konstruksi Ekonomi Indonesia’. Dan tulisan ini terinspirasi oleh tulisan pak Dahlan Iskan 23 Oktober 2025 berjudul “Jangan Ganggu”, serta berita media televisi bahwa akan ada pemaduan Tim Reformasi POLRI antara bentukan internal POLRI dan bentukan Istana.
Bayangkan Indonesia adalah sebuah bangunan megah berkerangka baja.
Dirancang pada era Reformasi 1998 dengan cita-cita luhur: demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan untuk semua. Dua puluh enam tahun telah dijalani.
Dari luar, bangunan itu tampak kokoh dan semakin tinggi. Namun, di balik dinding berlapis kaca dan beton, para insinyur dan penghuninya merasakan getaran yang tidak wajar. Masalahnya ada pada ‘joint elements’ sambungan-sambungan vital yang menyangga seluruh struktur.
Joint Elements yang Terluka sejak Kelahiran
Sambungan-sambungan itu adalah tata kelola kekuasaan: birokrasi, penegakan hukum, dan sistem politik. Pada masa transisi dari Orde Baru, bangsa ini melakukan sebuah pilihan yang niscaya yaitu: ‘kompromi’.
Mengapa? Untuk menghindari benturan dahsyat yang bisa mengakibatkan chaos, berbagai kepentingan lama dan baru dirangkul dalam sebuah konsensus.
Sayangnya, dalam ruang gelap negosiasi, kompromi yang sehat sering kali dicemari oleh bayang-bayang ‘kompromat’, yaitu bahan-bahan pelumas beracun yang membuat sambungan tidak pernah benar-benar kaku dan kuat, tetapi lentur demi kepentingan segelintir orang.
Kompromat inilah yang membentuk ‘shadow economy’ dan memelihara ‘ekonomi rente’. Ia adalah ‘naga-ekonomi’ yang bersemayam di dalam dinding bangunan kita.
Naga ini tidak melahap bangunan itu secara utuh, tetapi dengan rakus menggerogoti nutrisi yang seharusnya disalurkan ke seluruh bagian.
Realitas inilah yang secara tegas disinggung oleh Dahlan Iskan dalam salah satu tulisannya. Ia menyoroti semangat para pelaku ekonomi, khususnya di daerah, yang sesungguhnya sangat tangguh.
Pesannya sederhana namun mendalam: “Berikan kami ekosistem ‘enabling’ alias jangan ganggu, maka kami akan berkembang dan maju pesat.”
Ini adalah suara hati para pelaku ekonomi awam. Mereka tidak meminta subsidi atau kemudahan yang tidak wajar. Mereka hanya meminta kepastian. Kepastian bahwa ketika mereka bekerja keras, inovasi dan kejujuran yang akan menentukan sukses, bukan kedekatan dengan kekuasaan. Kepastian bahwa hukum akan melindungi, bukan meneror. Kepastian bahwa kompetisi itu adil.
Cermin Keroposnya Sendi: Tarik Ulur Reformasi
Ketidakpastian itu kini tercermin dalam tarik-menarik reformasi di institusi penegak hukum, yang menjadi fondasi ekosistem usaha. Baru-baru ini publik menyaksikan sebuah lakon kompleks: hadirnya dua tim reformasi Polri. Satu bentukan internal Kapolri, dan satu lagi atas perintah Presiden.
Alih-alih saling menguatkan, kehadiran dualisme ini justru memperlihatkan tarik-ulur kekuasaan yang tajam. Kemudian, seperti upaya mendamaikan dua kubu, Mensesneg mengumumkan bahwa kedua tim ini akan ‘dipadukan’, dipadukan dan difungsikan (bersama?) secara efektif.
Suatu narasi publik yang terlihat cantik terdengar merdu namun penuh misteri, dan tentu menyisakan rasa was-was.
Di permukaan, ini terlihat sebagai langkah koordinasi yang bijak.
Namun, bagi mata masyarakat awam, aroma ‘kompromi’ politiknya cukup tajam menyengat. Sebuah kompromi yang lahir bukan dari analisis kebutuhan yang tulus, melainkan dari desakan untuk meredam konflik dan mencari jalan tengah diantara banyak kepentingan yang terlihat samar.
Material ‘kompromat mematikan’ mungkin sudah terlampau banyak, menyebar luas, ibarat virus (super covid-19) yang menjangkiti banyak pihak di banyak lapisan simpul politik, sehingga kompromi adalah keniscayaan.
Ini adalah contoh nyata bagaimana upaya perbaikan sendi-sendi bangsa ini kerap terjebak dalam mekanisme ‘deal-making’ alih-alih ‘problem-solving’. Wajar dan sopan jika masyarakat masih khawatir, dalam proses "pemaduan" ini, agenda reformasi yang keras justru dikerangkeng oleh kepentingan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan yang rapuh.
Belajar dari Sejarah Pembenahan Ekonomi Negara Lain
Sejarah modern mencatat sejumlah negara yang berhasil membenahi ekonomi mereka dari kondisi yang terpuruk, bahkan lebih parah dari Indonesia. Mereka memberikan peta jalan yang berharga.
Korea Selatan Pasca-Krisis 1997: Komitmen Total dan Reformasi Struktural. Menghadapi kebangkrutan, Korea Selatan tidak setengah-setengah. Mereka menerima bantuan IMF dengan segala syarat ketatnya, bukan sebagai beban, tetapi sebagai momentum untuk ‘big bang reform’.
Baca juga: Prabowonomics Utamakan Kepentingan Nasional, Tapi Rokok dan Sawit Masih Dijegal Asing
Chaebol (konglomerasi raksasa) yang semula menjadi ‘naga’ yang tidak terkendali, dipaksa berubah melalui restrukturisasi utang, peningkatan transparansi, dan penghapusan praktik ‘cross-shareholding’.
Pemerintah membersihkan sektor perbankan dan membuka pasar untuk investasi asing. Hasilnya, Korea Selatan tidak hanya pulih, tetapi menjadi kekuatan ekonomi dan teknologi tinggi dunia.
Kunci suksesnya adalah ‘komitmen politik yang bulat’ dan keberanian melakukan pembedahan struktural, bukan sekadar kompromi.
Georgia Pasca-Revolusi Mawar 2003: Pemberantasan Korupsi secara Drastis. Di bawah kepemimpinan Mikhail Saakashvili, Georgia yang semula menjadi negara gagal dengan birokrasi yang korup dan gelap, melakukan transformasi luar biasa dalam waktu singkat.
Mereka membubarkan polisi lalu lintas yang menjadi simbol pemerasan, dan merekrut kembali dengan standar integritas tinggi.
Proses perizinan usaha yang semula membutuhkan waktu berminggu-minggu dan banyak ‘pungutan’ dipotong menjadi hanya beberapa hari dengan sistem ‘one-stop service’.
Korupsi di akar rumput diberantas secara serius. Hasilnya, Georgia melesat dalam peringkat kemudahan berusaha dan menjadi magnet investasi.
Pelajarannya, reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi bukanlah proyek tambal sulam, tetapi sebuah revolusi governance yang dimulai dari sektor yang paling langsung bersentuhan dengan rakyat.
Rwanda Pasca-Genocide 1994: Membangun dari Puing dengan Tata Kelola Bersih.
Mungkin ini contoh yang paling inspiratif dari abu konflik etnis yang mengerikan, Rwanda membangun ulang negaranya dengan fondasi tata kelola yang bersih dan bebas korupsi.
Presiden Paul Kagame menerapkan kebijakan nol toleransi dengan kepemimpinan yang tegas. Layanan publik dibuat efisien dan transparan. Ibu kota Kigali menjadi salah satu kota terbersih dan teraman di Afrika.
Ekonomi Rwanda tumbuh pesat karena investor percaya pada kepastian hukum dan stabilitas yang diciptakan pemerintah. Ini membuktikan bahwa ‘bahkan dari titik nol yang paling kelam’, konsistensi dan integritas kepemimpinan dapat membangkitkan sebuah bangsa.
Harapan Mendalam: Dari Ekosistem Ekonomi ke Kesejahteraan Sosial
Baca juga: Memulihkan 'Nafas' Ekonomi
Dalam konteks sejarah negara-negara tersebut, inilah harapan pelaku ekonomi kepada pemerintahan Presiden Prabowo diletakkan. Seorang presiden bagaikan ‘chief engineer’ yang ditugaskan memperbaiki bangunan yang sedang ditinggali.
Masyarakat awam kita realistis. Kami memahami bahwa "naga" ekonomi rente dan ‘shadow economy’ itu sudah terlalu besar. Menaklukkannya secara frontal berisiko tinggi.
Yang kami harapkan adalah sebuah strategi ‘penjinakan’ yang terinspirasi dari kesuksesan negara lain. Seperti Korea Selatan, kita butuh keberanian untuk reformasi struktural. Seperti Georgia, kita butuh pembersihan birokrasi yang drastis dan berfokus pada pelayanan.
Seperti Rwanda, kita butuh konsistensi dan kepemimpinan tegas yang tidak kompromi pada korupsi.
Bayangkan jika naga yang menguasai 90% ruang itu bisa diredam hingga kuasanya menyusut menjadi 40%. Itu adalah kemenangan besar. Pada tingkat pertama, harapan perbaikan ekonomi adalah dengan menyusutnya kekuatan naga ini, biaya ekonomi tinggi akan turun dan iklim usaha akan sehat.
Dengan ekosistem yang ‘enabling’, UMKM dan inovator muda akan berkembang dan menciptakan lapangan kerja.
Para ‘naga’ juga mestinya sadar bahwa mereka tidak akan bisa hidup tanpa ekosistem ekonomi yang stagnan atau runtuh. Mungkin perlu belajar makna “cukup” dalam konteks duniawi dan spiritual.
Harapan yang lebih mendalam adalah bahwa perbaikan ekonomi ini akan berjalan secara paralel dengan perbaikan sosial. Ketika sendi-sendi hukum diperbaiki dan ekonomi bergerak adil, maka kepercayaan sosial yang selama ini terkikis akan pulih.
Pengurangan kesenjangan akan meredakan ketegangan sosial. Pemuda akan menemukan harapan, dan bonus demografi akan menjadi mesin produktivitas.
Kepada Sang ‘Chief Engineer’, sejarah telah membuktikan bahwa pembenahan yang mendasar bukanlah hal mustahil. Modal kita adalah sumber daya manusia dan ekonomi yang jauh lebih besar daripada Georgia atau Rwanda pasca-konflik.
Yang dibutuhkan hanyalah kemauan politik yang lebih berani daripada sekadar memadukan tim reformasi yang berseteru.
Mari kita bersama menyelamatkan rumah besar Indonesia. Mulailah dengan membersihkan satu sambungan, menjinakkan satu "naga", dan memberikan kami ekosistem yang memungkinkan.
Kami yakin, dengan fondasi yang diperbaiki, bangunan ekonomi Indonesia akan benar-benar kokoh dan menjulang tinggi, dihuni oleh warganya yang tidak hanya sejahtera, tetapi juga dipenuhi kembali oleh rasa percaya dan kebanggaan sebagai satu bangsa.
#jayalahindonesiaku ; #reformasipolri ; #purbaya. (roy/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat