Kunker DPRD: Publik Nunggu Dampak Nyata Bukan Rutinitas Menghabiskan Anggaran

Reporter : Yuris. T. Hidayat
Ilustrasi

Surabaya, JatimUPdate.id - Kunjungan kerja DPRD kembali menjadi sorotan publik. Bukan semata karena intensitasnya, tetapi lebih pada pertanyaan mendasar seberapa relevan dan berdampak kegiatan tersebut bagi kepentingan masyarakat.

Di tengah berbagai persoalan daerah yang menuntut kehadiran dan kerja nyata wakil rakyat, kunker kerap dipersepsikan sebagai rutinitas administratif yang miskin urgensi.

Baca juga: DP3AKB dan Komisi B DPRD Sidoarjo Gencarkan Cegah Perkawinan Usia Dini

Apalagi ketika dilakukan dalam situasi krisis, publik wajar mempertanyakan sensitivitas dan empati lembaga legislatif terhadap kondisi rakyat yang diwakilinya.

Aspek efisiensi anggaran juga tak bisa diabaikan. Perjalanan dinas dengan biaya besar menuntut justifikasi yang kuat dan terukur. Tanpa output kebijakan yang jelas, kunker berisiko dipandang hanya sebagai beban keuangan daerah, bukan investasi pengetahuan atau penguatan fungsi pengawasan.

Masalah transparansi menjadi catatan serius. Laporan hasil kunjungan yang bersifat formalitas, minim analisis, serta sulit diakses publik justru memperlebar jarak kepercayaan.

Baca juga: Jumat Pagi dan Pilkada DPRD

Ketertutupan soal peserta dan agenda kunker hanya akan memicu kecurigaan soal akuntabilitas penggunaan uang rakyat.

Lebih jauh, publik berhak melihat korelasi nyata antara tema kunker dengan perbaikan kebijakan di daerah. Studi banding tanpa implementasi konkret tak ubahnya perjalanan tanpa tujuan.

Begitu juga dengan fungsi legislasi dan pengawasan semestinya tercermin dalam produk perda, rekomendasi anggaran, atau perbaikan layanan publik.

Baca juga: Rumah Kos Jadi Titik Sengkarut, Pansus Hunian Layak: Justru Ini Soal Validasi Publik

Terakhir, etika anggota dewan selama kunker tak boleh diabaikan. Setiap sikap dan tindakan membawa nama lembaga. Pamer kemewahan, gaya hidup berlebihan, atau aktivitas yang menjauh dari substansi kerja hanya akan mencederai marwah DPRD.

Kunjungan kerja seharusnya menjadi instrumen memperkuat fungsi dewan, bukan cuma agenda rutin. Publik menunggu bukti, bukan laporan seremonial

Editor : Yuris. T. Hidayat

Politik Dan Pemerintahan
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru