Surabaya,JatimUPdate.id - Ketua Aliansi Madura Indonesia (AMI), Baihaki Akbar mendesak Pemkot Surabaya memberikan klarifikasi terkait status dan keberadaan Rumah Radio Bung Tomo.
"Kami meminta klarifikasi dari Pemkot menyusul pernyataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang secara terbuka mempertanyakan eksistensi situs bersejarah tersebut." kata Baihaki, melalui keterangannya Rabu (4/2).
Baca juga: Tahun 2026, Prabowo Targetkan Pembangunan 1.000 Desa Nelayan
Baihaki menegaskan pertanyaan presiden bukan isu seremonial semata, melainkan harus dijawab dengan data, dokumen, dan kebijakan yang jelas oleh pemkot.
"Ini bukan sekadar pertanyaan Presiden, tapi tamparan keras bagi pemerintah daerah, khususnya Pemkot Surabaya. Rumah Radio Bung Tomo adalah simbol perlawanan dan identitas sejarah bangsa. Kalau keberadaannya saja tidak jelas, ini bentuk kelalaian serius," tegas Baihaki
Menurut AMI, Surabaya selama ini kerap mengklaim sebagai Kota Pahlawan.
Sayangnya situs sejarah paling fundamental dalam peristiwa 10 November 1945 dipertanyakan oleh presiden.
"Jika Rumah Radio Bung Tomo telah berubah fungsi, hilang, atau tidak lagi terlindungi sebagai cagar budaya, maka hal itu menunjukkan kegagalan tata kelola sejarah dan lemahnya komitmen perlindungan warisan nasional." papar Baihaki
Baca juga: Kebijakan Baru Dana Desa 2026: Fokus Pengembangan Koperasi Desa Merah Putih
"Pemkot Surabaya harus jujur kepada publik. Apakah rumah radio itu masih ada, Di mana lokasinya, Apa status hukumnya, apakah masih cagar budaya atau sudah dikorbankan oleh kepentingan pembangunan Semua itu wajib dijelaskan secara terbuka," lanjut Baihaki.
AMI juga menekankan kehilangan atau pengaburan jejak sejarah Bung Tomo bukan hanya merugikan Surabaya, tetapi mencederai memori kolektif bangsa dan nilai-nilai perjuangan nasional.
AMI mendesak agar Pemkot Surabaya segera melakukan audit sejarah dan aset cagar budaya, utamanya terkait tokoh dan peristiwa nasional.
Pun AMI mendesak melaporkan hasilnya kepada pemerintah pusat.
Baca juga: 10 Tahun Penggunaan Dana Desa Masih Belum Tepat Sasaran, Prabowo Subianto Bakal Rombak Kebijakan
"Jangan sampai Presiden sudah bertanya, tapi pemerintah kota justru diam atau saling lempar tanggung jawab. Ini soal marwah Surabaya sebagai Kota Pahlawan," tandasnya.
AMI menegaskan akan mengawal isu ini secara serius, termasuk membuka ruang advokasi dan tekanan publik.
"Apabila Pemkot Surabaya tidak segera memberikan klarifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara historis dan administratif." urai Baihaki. (*RoY)
Editor : Yuris. T. Hidayat