Bondowoso, JatimUPdate.id - Bondowoso, yang merupakan sebuah kabupaten di Jawa Timur kini menjadi bagian dari kawasan Ijen UNESCO Global Geopark. Pada kontek kekinian kawasan itu menghadapi tantangan serius dalam tata kelola geopark tersebut.
Baca juga: BREAKINGNEWS: Jembatan Sukowiryo di Jalan Mastrip Bondowoso Ambrol Satu Sisi, Akses Dibatasi Ketat
Wakil Ketua DPRD Bondowoso, Sinung Sudrajad, menilai bahwa pengelolaan geopark ini mengalami kekeliruan struktural yang disebutnya sebagai "kecelakaan organisasi."
Hal ini disampaikannya dalam acara Talkshow Seni dan Budaya Lokal Menuju Panggung Global yang diadakan oleh JMSI Bondowoso pada Jumat malam, (6/02/2026), di aula SKB Bondowoso.
Geopark, menurut Sinung, lebih dari sekadar pelestarian alam. Konsep ini mencakup keterpaduan antara alam, budaya, dan kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan bahwa pembangunan geopark harus mencakup semua aspek tersebut agar memberikan manfaat nyata.
“Geopark itu bukan cuma alam. Ada budaya dan rakyat di dalamnya. Kalau alamnya lestari tapi budayanya rusak, rakyat tidak akan sejahtera. Dua-duanya harus jalan,” tegas Sinung, yang juga menjabat sebagai Pembina Dewan Kebudayaan Daerah (DKD) Bondowoso.
Sebagai wilayah strategis dalam Geopark Ijen, Bondowoso memiliki keunggulan geografis yang unik.
Sebagian besar warisan letusan gunung api purba, yang menjadi salah satu prasyarat pengakuan UNESCO, terletak di wilayah ini. Namun, potensi besar ini dianggap belum dikelola secara optimal akibat kesalahan tata kelola.
Sinung mengkritisi struktur organisasi Pengurus Harian Ijen Geopark (PHIG) yang saat ini berada di bawah naungan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Disparbudpora). Ia menilai keputusan ini memutus koordinasi lintas sektor yang sangat diperlukan dalam pengelolaan geopark.
“Tidak ada ceritanya Letkol perintah Letkol. Ini soal struktur. PHIG seharusnya melekat ke Bappeda—sekarang Bapperida—sebagai dapur perencanaan pembangunan, supaya linier dengan provinsi dan pemerintah pusat,” jelasnya.
Di tingkat nasional, pengelolaan geopark dikoordinasikan oleh Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Sementara itu, di tingkat provinsi, geopark dikelola oleh badan perencanaan daerah. Oleh karena itu, Sinung mengusulkan agar PHIG di Bondowoso segera dikembalikan ke Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Bapperida) demi memastikan kebijakan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Baca juga: Retribusi Administrasi Dihapus, Raperda Pajak Baru di Bondowoso Permudah Layanan Publik
Isu lain yang kerap muncul adalah anggapan adanya persaingan antara Bondowoso dan Banyuwangi dalam pengelolaan Ijen Geopark.
Lebih jauh Sinung dengan tegas membantah hal ini, menyatakan bahwa kedua daerah merupakan mitra dalam menjaga kawasan geopark yang merupakan satu kesatuan.
“Banyuwangi itu mitra, bukan pesaing. Seperti Gunung Sewu yang lintas daerah. Kita itu mitra sanding,” ujarnya.
Secara khusus Sinung juga optimistis bahwa status UNESCO Global Geopark masih dapat dipertahankan meskipun tantangan evaluasi dari UNESCO semakin dekat. Evaluasi ini memberikan waktu empat tahun bagi kawasan geopark untuk melakukan pembenahan.
Banyuwangi, menurutnya, telah menunjukkan kesiapan yang kuat, namun Bondowoso harus segera memperbaiki tata kelola untuk mengimbangi langkah tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Sinung mengingatkan pentingnya menjaga profesionalitas dalam pengelolaan geopark. Ia menyoroti bahaya jika geopark dimasukkan ke dalam pusaran politik praktis.
Baca juga: Bupati Bondowoso Resmi Buka Festival Ramadhan 2026, Dorong Ekonomi Rakyat dan Pelestarian Budaya
“Saya politisi, tapi urusan geopark jangan dibawa ke partai. Kalau terlalu cepat dipolitisasi, pasti terkotak-kotak,” tegasnya.
Ia juga mengajak semua pemangku kepentingan di Bondowoso untuk kembali pada kesepakatan awal, yakni mengesampingkan kepentingan politik demi keberlanjutan geopark.
“Dulu kami sepakat, demi geopark, di Bondowoso hanya ada satu partai: Partai Bondowoso. Dan satu fraksi: Fraksi Geopark,” pungkasnya.
Tata kelola Ijen UNESCO Global Geopark di Bondowoso kini berada di persimpangan penting. Dengan potensi alam dan budaya yang besar, pengelolaan yang lebih terstruktur dan profesional menjadi kunci untuk mempertahankan status geopark sekaligus memaksimalkan manfaatnya bagi masyarakat.
Sinung Sudrajad telah menyerukan langkah-langkah konkret, seperti mengembalikan pengelolaan geopark ke badan perencanaan yang lebih sesuai, menghindari politisasi, dan memperkuat kerja sama dengan Banyuwangi.
Namun, waktu yang tersedia untuk pembenahan semakin singkat. Apakah Bondowoso mampu menjawab tantangan ini? Hanya waktu yang akan menjawabnya. (dek/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat