Oleh Abdul Rohman Sukardi
Pengamat Sosial, Politik Dan Ekonomi
Baca juga: Hedging Strategy Presiden Prabowo
Jakarta, JatimUPdate.id - Dalam diplomasi, momentum adalah segalanya. Kesalahan membaca sinyal awal bisa berujung pada distorsi persepsi yang sulit dikoreksi.
Itulah yang tampaknya terjadi dalam dinamika hubungan Indonesia–Iran. Pada awal eskalasi konflik Timur Tengah pada Maret 2026.
Pada hari-hari pertama konflik, pemerintah Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto bergerak cepat. Sekitar 1–2 Maret, pernyataan kesiapan menjadi mediator disampaikan.
Sebuah langkah yang konsisten dengan politik luar negeri bebas aktif. Dalam konteks krisis, sinyal ini seharusnya menjadi pintu masuk utama komunikasi diplomatik.
Namun yang terjadi justru sebaliknya.
Pada 3 Maret 2026, Duta Besar Iran lebih dahulu bertemu Jusuf Kalla. Ini adalah pertemuan publik pertama yang muncul ke media.
Sehari setelahnya, 4 Maret, jalur resmi justru berjalan melalui Menteri Luar Negeri Indonesia yang menyerahkan surat dari Presiden. Menyampaikan belasungkawa. Artinya, secara persepsi, pihak Indonesia yang terlihat aktif membuka jalur formal.
Setelah itu, sepanjang Maret hingga awal April, pola pergerakan duta besar semakin jelas: ia bertemu sejumlah tokoh non-pemerintah dan elite nasional. Di antaranya Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Joko Widodo (1 April di Solo).
Dalam periode yang sama, ia juga menjangkau organisasi besar seperti NU (Nahdhatul Ulama), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Muhammadiyah. Memperluas komunikasi ke basis sosial-keagamaan.
Memasuki pertengahan April, kunjungan berlanjut hingga ke Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Secara kasar, dalam kurun kurang dari enam minggu, tercatat lebih dari 7–10 pertemuan publik dengan aktor non-pemerintah. Sementara akses langsung ke Presiden aktif belum terlihat.
Baca juga: Prabowo vs Menlu Iran: Framing, Apa Tujuannya?
Secara teknis, langkah ini bukan pelanggaran diplomasi. Namun dalam konteks politik domestik Indonesia yang sensitif, urutan tersebut menciptakan masalah serius dalam persepsi publik.
Dalam teori diplomasi modern, hal ini dikenal sebagai _*misalignment of signaling*_. Ketika pesan dan target audiens tidak sinkron pada fase krusial.
Di ruang opini, kekosongan komunikasi awal ini segera terisi. Narasi bahwa Iran “kecewa” terhadap Indonesia berkembang cepat. Diperkuat oleh konten podcast yang mengklaim memiliki akses ke perwakilan Iran.
Dalam ekosistem digital, studi menunjukkan lebih dari 60% persepsi publik awal terhadap isu luar negeri terbentuk dalam 72 jam pertama. Tanpa klarifikasi tegas di fase ini, opini mudah mengeras menjadi keyakinan.
Akibatnya, Presiden Prabowo menjadi sasaran—dituding tidak cukup membela Iran, bahkan dianggap condong ke Amerika Serikat. Padahal, tidak ada pernyataan resmi yang secara eksplisit menyudutkan Indonesia.
Di sinilah letak blunder tersebut: bukan pada substansi diplomasi. Melainkan pada kegagalan membaca momentum komunikasi. Dalam era arus informasi cepat, diam pada momen krusial mudah ditafsirkan sebagai pembenaran.
Kini, pola pergerakan duta besar tampak berubah. Intensitas kunjungan meningkat, jangkauan diperluas, dan pesan yang disampaikan lebih terbuka. Ini dapat dibaca sebagai upaya merehabilitasi komunikasi yang sejak awal tidak sinkron.
Baca juga: Ilusi Australia: Indonesia Ekspansionis
Namun dalam diplomasi, memperbaiki persepsi selalu lebih sulit daripada mencegahnya. Ketika pemerintah resmi tidak menjadi prioritas awal, ruang kosong akan segera diisi—bukan oleh fakta, melainkan oleh tafsir.
Apakah Dubes sengaja melakukan konfrontasi. Atau ia tidak paham ranjau politik Indonesia. Ia dimanfatakan oposisi lokal Indonesia berkonfrontasi dengan Presiden Prabowo?.
Pertanyaan-pertanyaan itu juga bagian dari potensi tafsir.
Yang jelas Presiden Prabowo sudah melaju kencang bergerak menuju Rusia dan Prancis.
Jakarta, ARS (rohmanfth@gmail.com). Eskponen aktivis 98. Esais & Penulis Independen. Menulis tema/isu Sosial Politik, Hukum, Kebijakan Publik dan Peradaban.
Editor : Redaksi