Oleh widodo, p.hd.,
pengamat keruwetan sosial
Baca juga: Ketika Jamaah Sakit, Petugas Haji Tak Membiarkan Mereka Berjuang Sendirian
Surabaya, JatimUPdate.id - Politik Indonesia memang kadang lebih kreatif daripada penulis sinetron. Saat publik masih membahas foto-foto ibadah haji dan kunjungan ke Sekolah Indonesia di Jeddah, panggung politik dalam negeri tiba-tiba berganti genre. Dari dokumenter religius menjadi drama investigasi.
Beberapa hari lalu, publik melihat Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana masih menjalankan rangkaian kegiatan di Arab Saudi.
Bahkan sempat muncul guyonan nasional ketika siswa Indonesia di sana meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Wah, mereka belum tahu menu MBG."
Candaan itu beredar luas karena program MBG memang menjadi salah satu kebijakan yang paling sering diperbincangkan masyarakat. Ada yang memuji, ada yang mengkritik, dan ada pula yang sekadar bertanya: "Hari ini lauknya apa?"
Namun politik punya cara sendiri dalam mengatur alur cerita.
Pada 2 Juni, Presiden melakukan pergantian pimpinan BGN. Publik awalnya menganggap itu bagian dari evaluasi biasa dalam pemerintahan. Pergantian pejabat tinggi bukan hal yang luar biasa.
Masalahnya, kurang dari 24 jam kemudian Kejaksaan melakukan langkah hukum yang membuat publik langsung menghubungkan dua peristiwa tersebut.
Mulailah muncul pertanyaan yang beredar di warung kopi, grup WhatsApp keluarga, hingga kolom komentar media sosial:
"Jadi sebenarnya beliau pulang sesuai jadwal atau dipanggil pulang?"
Tentu hanya pihak terkait yang mengetahui jawabannya. Tetapi dalam politik, ketika dua peristiwa besar terjadi hampir bersamaan, ruang spekulasi biasanya tumbuh lebih cepat daripada rumput setelah musim hujan.
Yang menarik bukan hanya soal pergantian jabatan. Yang lebih menarik adalah kecepatan perubahan status.
Hari pertama: pejabat negara.
Hari kedua: mantan pejabat negara.
Hari berikutnya: tersangka.
Kalau ini aplikasi ojek online, perpindahan statusnya mungkin lebih cepat daripada driver menerima order.
Namun di balik semua humor itu ada persoalan yang jauh lebih serius.
Program MBG merupakan salah satu proyek prioritas nasional dengan anggaran yang sangat besar. Tujuannya mulia: memperbaiki kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah.
Karena itulah setiap rupiah yang keluar dari program tersebut semestinya diawasi secara ketat.
Jika dugaan yang disampaikan penyidik nantinya terbukti di pengadilan, maka persoalannya bukan sekadar soal korupsi biasa. Yang dirugikan bukan hanya negara, tetapi juga kepercayaan publik terhadap program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Baca juga: Dudung : Pencopotan Dadan Hindayana, KSP Sebut Ada Dugaan Jual Beli Titik MBG
Korupsi pada proyek infrastruktur memang merugikan.
Korupsi pada program pangan jauh lebih menyakitkan.
Sebab yang dikorbankan bukan hanya angka dalam laporan keuangan, tetapi harapan banyak keluarga.
Ironisnya, program yang dirancang untuk memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi justru terancam tercoreng oleh dugaan permainan anggaran dan proyek.
Padahal publik sebenarnya tidak meminta hal yang rumit.
Masyarakat hanya ingin tiga hal sederhana:
Pertama, makanannya sampai.
Kedua, kualitasnya baik.
Ketiga, anggarannya tidak bocor di tengah jalan.
Tiga permintaan yang terdengar sederhana, tetapi ternyata dalam birokrasi Indonesia kadang lebih sulit daripada mencari colokan listrik kosong di bandara saat musim mudik.
Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa pembangunan lembaga tidak boleh bergantung pada satu figur.
Hari ini seorang pejabat bisa tampil di depan kamera menjelaskan program pemerintah.
Baca juga: Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Jadi Tersangka Korupsi, Kejagung Tahan Tiga Pejabat Puncak
Besok ia bisa menjelaskan hal yang sama di hadapan penyidik.
Karena itu sistem pengawasan harus lebih kuat daripada ketergantungan terhadap individu.
Publik tentu tetap harus menjunjung asas praduga tak bersalah. Biarkan proses hukum berjalan dan pengadilan yang menentukan apakah tuduhan tersebut terbukti atau tidak.
Tetapi satu hal sudah pasti.
Kejadian ini menjadi ujian besar bagi pemerintah dan program MBG.
Jika pemerintah mampu membersihkan dugaan penyimpangan tanpa menghentikan pelayanan kepada masyarakat, kepercayaan publik masih bisa dipulihkan.
Namun jika kasus ini hanya berakhir menjadi tontonan politik tanpa perbaikan sistem, maka yang kenyang hanyalah para pelaku, sementara tujuan programnya tetap kelaparan.
Dan mungkin itulah pelajaran paling pahit dari kisah ini.
Karena dalam negara yang sehat, program gizi seharusnya membuat anak-anak bertambah berat badan.
Bukan membuat daftar tersangka bertambah panjang.
catatan tangan kanan
_*wiedmust-040626*_
Editor : Redaksi