Oleh: Hadipras
JatimUPdate.id - Di meja warung kopi, ketika asap rokok berpilin dengan aroma arabika, sebuah pertanyaan menggelitik dilemparkan ke tengah gelanggang: jika "keamburadulan" negeri ini bisa dikuantifikasi, berapakah angka yang pantas kita sematkan? Sebuah pertanyaan yang sekilas naif, namun sejatinya menuntut pertanggungjawaban ilmiah yang rigid atas rasa frustrasi kolektif yang selama ini hanya mengendap menjadi sinisme publik.
Baca juga: Pancasila sebagai Ars Imperium?
Bukan perkara lazim dalam ilmu sosial menghitung "persen signifikansi" dari sebuah kekacauan dengan presisi matematis layaknya hukum fisika kuantum. Namun, jika kita memijakkan kaki pada konsensus para ilmuwan politik, ekonom institusional, serta sosiolog yang jernih memandang realitas, konklusi numerik itu menyeruak dengan angka yang mengerikan: 80% hingga 90%. Angka ini bukanlah angka mistis yang dipetik dari langit khayalan, melainkan sebuah ekstrapolasi logis atas bobot variabel dalam berbagai model ekonometrik dan opini terstruktur para ahli.
Mari kita bedah secara dingin. Survei opini akademik menunjukkan bahwa sekitar 85 hingga 90 persen ilmuwan politik meyakini faktor struktural—berupa korupsi sistemik dan insentif negatif—adalah dalang utama. Sisa angka kecil di tepiannya hanyalah faktor kultural atau romantisme historis yang signifikansinya tak mampu membalikkan keadaan.
Jika kita melirik data empiris seperti "World Governance Indicators" atau Indeks Persepsi Korupsi, kontribusi tata kelola yang buruk, inefisiensi birokrasi, serta bocornya anggaran menyumbang 70 hingga 80 persen bagi runtuhnya kinerja pelayanan publik di negara berkembang seperti Indonesia. Selebihnya? Hanyalah variabel geografi atau warisan kolonial yang kerap dijadikan kambing hitam kenyamanan kekuasaan.
Trinitas Struktur Penyebab Amburadul
Mengapa perahu republik ini selalu terasa limbung dan bocor di sana-sini? Teori sosiopolitik kontemporer menyediakan tiga pisau analisis yang tajam untuk menguliti anatomi "amburadul" ini menjadi tiga faktor struktural yang tak terbantahkan:
1. Trapesium Korupsi: Ketika Sistem Menjadi Predator. Akar pertama yang paling telanjang adalah korupsi sistemik. Melalui kacamata Teori 'Agency Capture' dan 'Rent-Seeking' yang digagas Anne Krueger sejak 1974, kita dipaksa melihat bahwa kekacauan ini bukan lagi soal moralitas individu atau perkara "kurang iman". Ini adalah distorsi masif ketika elite birokratis dan politis berhasil menguasai regulasi untuk memburu rente demi kemakmuran personal tanpa risiko hukum yang berarti. Ketika aturan sengaja diciptakan memiliki celah, maka anggaran negara akan bocor secara struktural, proyek publik dikerjakan asal jadi, dan pelayanan dasar dibiarkan ringkih. Sistem telah berubah menjadi mesin pengasuh perilaku predator.
2. Negara Predator dan Hukum yang Terbeli. Faktor kedua bermuara pada rapuhnya 'Rule of Law'. Meminjam tesis Peter Evans dan Douglass North mengenai "Predatory State", kekuasaan sering kali berfungsi bukan untuk melindungi hak warga, melainkan untuk mengekstraksi kekayaan rakyat demi menghidupi lingkar elite. Di Indonesia, gejala ini mewujud dalam adagium yang kian bebal: hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
Baca juga: UU PPRT: Bentuk Political Will Negara dalam Melindungi Pekerja Rumah Tangga
Ketika peradilan bisa dinegosiasikan di ruang-ruang gelap dan kepatuhan hukum tunduk pada tebalnya dompet atau kedekatan koneksi, maka amburadul menjadi kepastian. Setiap aktor rasional tahu bahwa melanggar aturan adalah tindakan yang menguntungkan.
3. Jebakan Desentralisasi yang Prematur. Secara teoretis, otonomi daerah diniatkan untuk mendekatkan pelayanan negara ke pintu rumah rakyat. Namun, fakta empiris menunjukkan terjadinya Decentralization Trap (Smoke, 2015). Transfer kewenangan dari pusat ke daerah tidak dibarengi dengan transfer kapasitas tata kelola yang mumpuni. Walhasil, korupsi tidak berkurang, melainkan mengalami demokratisasi—menyebar subur, merata hingga ke tingkat desa. Regulasi saling tumpang tindih, konflik kepentingan antar-pemerintah daerah meruncing, dan raja-raja kecil lahir membawa syahwat kekuasaan baru tanpa tanggung jawab publik.
Rendahnya Biaya Oportunitas
Jika ada satu ruang sanggahan yang tersisa dari segala perdebatan teoritis di atas, maka hal yang paling tak terbantahkan dalam wujud empirisnya adalah: sangat rendahnya biaya oportunitas untuk melanggar aturan di negeri ini. Artinya, risiko untuk tertangkap, dihukum, dan dimiskinkan akibat melakukan pelanggaran sistemik jauh lebih kecil ketimbang potensi keuntungan raksasa yang bakal diraup.
Selama struktur insentif kita masih memanjakan para perusak sistem dengan 'reward' yang melimpah dan menghukum mereka dengan penegakan hukum yang jenaka, maka segala ikhtiar perbaikan akan selalu terasa seperti memutar arah kapal tanker di lorong yang sempit. Kita tidak sedang kekurangan orang pintar, kita tidak sedang dikutuk oleh kebudayaan, dan kita tidak boleh mengambinghitamkan kemiskinan.
Baca juga: Ketika Ilmuwan Berhenti Bertanya: Iran, Kant, dan Mesin Perang Barat
Yang sejatinya terjadi adalah kita sedang dipenjara oleh struktur insentif yang salah urus, di mana kepatuhan dianggap kebodohan, dan keculasan diagungkan sebagai kecerdasan. Itulah sejatinya hulu dari segala keamburadulan yang tak terbantahkan.
"Kewajiban" Bahagia di Taman Safari Demokrasi
Namun tentu saja, membongkar akar masalah seperti ini adalah sebuah kelancangan yang amat "tidak sopan". Di panggung demokrasi bertabur baliho senyum manis, tugas publik sejatinya sederhana: datang ke bilik suara, mencoblos, lalu pulang untuk tidur nyenyak. Mengapa harus merepotkan diri dengan berpikir kritis? Sungguh sebuah hobi yang kurang pekerjaan.
Mungkin kita perlu mengusulkan undang-undang baru: Undang-Undang Wajib Kelihatan Bahagia. Lewat aturan ini, publik dilarang keras memiliki "persepsi amburadul". Jika anggaran dikorupsi, anggap itu latihan spiritual untuk prihatin. Jika hukum tajam ke bawah, yakini itu bentuk kasih sayang aparat agar rakyat kecil tahu diri. Dan jika birokrasi memeras dompet, pandang saja itu sebagai sedekah wajib demi kelancaran otonomi daerah.
Publik memang tampaknya harus dipaksa percaya bahwa negara sedang baik-baik saja dan berjalan estetik—bahkan jika relnya sedang menuju jurang.
Berpikir kritis di era sekarang laksana berteriak "ada kabut!" di atas kapal yang kaptennya sedang asyik bernyanyi. Sungguh mengganggu suasana. Maka, mari kita hirup sisa kopi yang mulai dingin dan mulailah tersenyum lebar. Sebab di panggung sandiwara ini, berpura-pura bahagia jauh lebih aman ketimbang menatap realitas dengan nalar yang jernih. (*)
Editor : Redaksi