Catatan Redaksi - Sikap diam seribu bahasa yang ditunjukkan sejumlah ketua partai politik di Surabaya terkait wacana pemekaran daerah pemilihan (dapil) memicu tanda tanya.
Ketika ruang konfirmasi telah dibuka lebar oleh jurnalis, aksi bungkam elite politik ini seolah menggambarkan kegamangan di balik meja kalkulasi.
Baca juga: Menelaah Independensi Raperda Adminduk Surabaya
Pemekaran dapil bukan hanya perubahan garis di atas peta, namun penataan ulang struktur keterwakilan rakyat.
Kendati demikian, bagi parpol, isu ini urusan hidup mati perolehan kursi.
Sikap enggan berkomentar ini mengindikasikan adanya kekhawatiran konfigurasi dapil baru akan menggerus "zona nyaman" basis suara yang selama ini dikuasai.
Baca juga: Survei Poltracking Agustus 2026: Gerindra 23,2%, PDIP 11,6%, 4 Partai Masih di Bawah 4 Persen
Sedangkan menolak wacana ini secara terbuka tentu tidak populer karena bisa dicap antipolitik keterwakilan yang adil. Namun menyetujuinya tanpa simulasi matang dianggap terlalu berisiko bagi keselamatan elektoral partai.
Mereka pun memilih "cari aman" dengan menahan suara menjadi opsi pragmatis terbaik.
Sebagai pilar demokrasi yang hidup dari ceruk suara rakyat, parpol memikul tanggung jawab moral untuk memberikan edukasi dan arah kebijakan yang jelas kepada konstituennya.
Baca juga: Bawaslu Surabaya Wacana Pemekaran Dapil Perlu Dikaji, Bukan Cuma Sepakat atau Menolak
Menghindar dari pertanyaan wartawan terkait isu strategis seperti pemekaran dapil merupakan bentuk pengabaian hak informasi publik.
Elite politik tak hanya fasih bersuara saat menjajakan janji kampanye. Namun mendadak bisu ketika dihadapkan pada urusan struktural yang menentukan nasib keterwakilan warganya. Padahal warga Surabaya juga berhak tahu ke mana arah perahu politik mereka berlabuh.
Editor : Redaksi