Fraksi PKS Surabaya: Anggapan Pemekaran Dapil Dongkrak Biaya Politik Bisa Benar, Bisa Salah

Surabaya,JatimUPdate.id - Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Surabaya Cahyo Siswo Utomo menganggap pemekaran dapil pada Pemilu mendatang tak dapat disimpulkan biaya politik semakin besar dan persaingan antar caleg semakin ketat.

Cahyo tak menampik hal itu bisa terjadi. Namun tergantung pada strategi masing-masing parpol dan caleg yang bertarung.

"Anggapan dengan pemekaran dapil membuat biaya politik semakin besar dan persaingan kian ketat, bisa benar, bisa juga kurang benar. Tergantung," papar Cahyo, Sabtu (27/6).

Cahyo menegaskan, PKS saat ini lebih fokus menunggu aturan main Undang-undang Pemilu baru juga kebijakan pemerintah. 

"Itu nanti akan berpengaruh, bagaimana pelaksanaan kegiatan pemilu," tukasnya.

Cahyo berharap Undang-undang Pemilu tersebut aturan mainnya lebih baik dari pesta demokrasi sebelumnya. 

Sebab papar anggota Komisi A DPRD Surabaya itu, aturan main itu juga dapat memengaruhi besarnya biaya politik.

"Kami sangat tergantung dengan aturan main nanti seperti apa Undang-undang yang baru itu," urai Cahyo.

Cahyo menyebut jika aturan main dalam Undang-undang baru tidak begitu signifikan perubahannya. 

Ia menilai anggapan biaya politik semakin besar dan persaingan semakin kompetitif dianggap realistis.

Meskipun lanjut cahyo corak dan warna masyarakat kota Surabaya di setiap dapil heterogen.

"Kalau tidak ada perubahan signifikan ke bisa jadi betul yang dipersepsikan. Tapi belum tentu juga karena warna tiap masyarakat yang membentuk dapil itu berbeda," beber Cahyo Siswo Utomo. (Roy/Yh)

Editor : Yuris. T. Hidayat