Oleh: Hadipras
JatimUPdate.id - Republik ini sedang terserang demam tinggi. Di jalan-jalan, aspal memanas bukan hanya karena terik matahari, melainkan oleh derap sepatu mahasiswa yang kembali turun ke jalan. Pekik mereka serak, merobek udara, membawa satu tuntutan purba yang gagal dipenuhi zaman: keadilan isi dompet dan urusan perut.
Baca juga: Tarian Panggung Republik Usang
Di ruang digital, jemari netizen menjelma menjadi mesin perang yang bising. Riuh rendah kritik membongkar kepongahan statistik resmi pemerintah; mereka memamerkan potret nyata kelas menengah yang rontok menjadi proletar baru, jeritan warteg yang sepi pembeli, hingga nestapa kaum pekerja yang gizinya dipangkas oleh inflasi terselubung.
Lalu, apa jawaban dari pemangku kebijakan di daerah untuk meredam gemuruh ini?
Sebuah panggung teatrikal klasik bertajuk: Pasar Murah Pemda.
Tirai Panggung Populis
Ketika harga beras, minyak goreng, dan telur meroket akibat rantai pasok yang mampet dikunyah para pemburu rente, pemerintah daerah dengan sigap menggelar tenda-tenda di halaman kecamatan. Spanduk besar dipasang lengkap dengan foto wajah pejabat yang tersenyum simpul, seolah-olah tampil sebagai dewa penolong yang turun dari langit.
Secara teknis manajemen publik, kita semua tahu ini adalah "obat demam", bukan "vitamin". Ini adalah intervensi jangka pendek yang instan. Namun secara politis, pasar murah adalah instrumen kosmetik yang luar biasa mewah. Di sanalah panggung visual digelar. Antrean rakyat yang mengular di bawah terik matahari, wajah-wajah lelah yang menggenggam kupon, dan serah terima sekantong sembako secara simbolis adalah komoditas politik yang sangat mahal.
Ini adalah bentuk komodifikasi kemiskinan yang dipelihara secara musiman. Ketika mahasiswa berteriak di depan gedung dewan menuntut reformasi struktural ekonomi, pemerintah daerah justru sibuk menjinakkan kegelisahan sosial di akar rumput dengan selisih harga minyak goreng beberapa ribu rupiah. Tekanan politik massa diredam bukan dengan kebijakan makro yang berani membongkar kartel, melainkan dengan membagikan kupon subsidi yang bersumber dari APBD mereka sendiri—duit rakyat, untuk meredam amarah rakyat, demi nama baik pejabat.
Tirai Penutup Kegagalan Struktural
Mengapa pasar murah begitu dicintai oleh birokrasi kita? Jawabannya sederhana: karena ini adalah cara termudah untuk terlihat "bekerja tanpa harus berpikir keras."
Membongkar jaringan mafia pangan, membangun kedaulatan petani lokal, atau membenahi sistem resi gudang agar tengkulak tidak mendikte harga, membutuhkan keberanian politik dan napas panjang. Itu melelahkan dan hasilnya tidak bisa difoto untuk baliho esok hari. Maka, pasar murah dipilih sebagai tirai kamuflase.
Ia menciptakan ilusi seolah-olah "negara hadir," padahal yang hadir hanyalah pemadam kebakaran yang membawa ember bocor di tengah kebakaran hutan struktural.
Di tingkat tapak, mekanisme ini pun sarat dengan bau klientelisme. Kupon-kupon yang didistribusikan lewat perangkat lokal tak jarang menjelma menjadi alat transaksi sosial-politik. Siapa yang patuh dan selaras dengan syahwat politik penguasa lokal, dialah yang mulus mendapatkan akses pangan murah.
Sementara itu, pedagang kecil dan pemilik warung kelontong di sekitar lokasi pasar murah dipaksa gigit jari. Dagangan mereka tidak laku karena kalah bersaing dengan barang subsidi pemerintah. Suara pedagang kecil yang terjepit ini diabaikan dalam kalkulasi politik, sebab jumlah mereka kalah banyak dibanding jumlah massa konsumen yang bisa dikonversi menjadi suara elektoral.
Menolak Dijinakkan oleh Sembako
Riuhnya demonstrasi mahasiswa dan tajamnya jemari netizen hari ini sebenarnya adalah alarm keras bahwa rakyat mulai jengah dengan kebijakan kosmetik. Masyarakat tidak lagi bisa dengan mudah dibobokan oleh bantuan sesaat yang sifatnya karitatif. Ketika kelas menengah mulai jatuh miskin dan ruang gerak ekonomi semakin sempit, membagikan sembako murah tanpa memperbaiki struktur upah dan lapangan kerja adalah sebuah penghinaan terhadap nalar publik.
Pasar murah, dalam jangka panjang, adalah proses depolitisasi rakyat secara sistematis. Warga negara (citizens) yang berhak atas kehidupan layak direduksi kastanya menjadi sekedar konsumen bantuan (beneficiaries) yang pasif. Rakyat dibiasakan untuk mengantre dan menengadahkan tangan, berharap pada "kebaikan hati" rezim, ketimbang menuntut hak struktural mereka yang dirampas oleh oligarki ekonomi.
Selama hulu produksi dibiarkan merana dan hilir distribusi dikuasai para spekulan yang dilindungi hukum, maka pasar murah tidak lebih dari sekadar usaha "menjual asap."
Ia tampak mengepul dari kejauhan, memberi harapan seolah ada masakan matang yang siap dihidangkan, namun ketika didekati, ia kosong dan hanya menyisakan perih di mata rakyat yang terus-terusan dipaksa mengantre.
Jika gejolak di jalanan dan jagat maya hari ini ingin benar-benar diredam, pemerintah harus berhenti bertingkah seperti pedagang eceran. Benahi struktur ekonominya, bukan sekedar memperbanyak tenda pasarnya. (*)
Editor : Redaksi