Catatan Redaksi - Sorotan tajam Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafi'i, mengenai pola pendanaan acara Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya harus menjadi bahan evaluasi serius.
Kritik ini membuka realitas di balik gemerlapnya berbagai festival kota, ada sektor swasta yang sedang megap-megap menanggung beban sponsor di tengah kelesuan ekonomi.
Baca juga: Imam Syafi'i: Pengusaha Lagi Sulit, Jangan Dibebani Pendanaan Event Pemkot
Kondisi dunia usaha saat ini sedang tidak baik-baik saja dengan rata-rata penurunan omset di atas 30 persen.
Memaksa atau memberikan tekanan psikologis kepada pengusaha untuk membiayai acara hiburan pemerintah jelas tindakan yang tidak elok, bahkan menjurus pada intimidasi yang mencederai iklim investasi lokal.
Pemkot Surabaya tidak boleh berlindung di balik dalih partisipasi publik atau dana mandiri swasta jika cara-cara yang digunakan di lapangan bersifat transaksional dan koersif.
Baca juga: DLH Surabaya Lakukan Peremajaan Armada Sampah Enam Kontainer Baru Disiagakan
Jika sebuah acara dinilai penting untuk kota, pembiayaannya harus dikunci secara mandiri melalui pos APBD, bukan dengan menguras kantong dunia usaha.
Kalaupun ada dana tanggung jawab sosial (CSR) dari perusahaan, alokasinya wajib dikembalikan pada khitah yang substantif, membantu sektor pendidikan, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan jaring pengaman sosial bagi warga miskin yang luput dari pendataan desil pemerintah.
Baca juga: Revitalisasi Pasar Tradisional di Surabaya Telan Anggaran Rp20 Miliar
Masyarakat tentunya mendukung kemajuan pariwisata Surabaya, namun kemeriahan tersebut tidak boleh dibangun di atas pemerasan halus terhadap pelaku usaha yang sedang berjuang bertahan hidup.
Sudah saatnya Pemkot Surabaya menghentikan kebiasaan buruk ini dan mulai menyusun prioritas anggaran yang lebih berempati pada kondisi riil ekonomi warganya.
Editor : Redaksi