Oleh: Hadipras
JatimUPdate.id - Negeri ini tampak terjebak dalam sebuah ironi struktural yang kian hari kian menggelisahkan. Di satu sisi, pusat kekuasaan mengejawantahkan ambisi politik lewat postur kabinet yang kian tambun—merangkul berbagai faksi dalam kompromi kekuasaan yang gemerlap. Di sisi lain, menetes ke aras daerah, riuh rendah persoalan klasik kembali pecah: kas daerah megap-megap, tak sanggup lagi membayar gaji pegawai, termasuk gelombang baru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ketika pusat sibuk memperluas lingkar meja kekuasaan, daerah justru megap-megap menanggung beban birokrasi yang kian bengkak.
Baca juga: Prabowo: Dari Stabilitas-Kompromistis Menuju Akuntabilitas
Secara administratif dan historis, fondasi dasar penggajian aparatur di daerah sejatinya bertumpu pada Dana Alokasi Umum (DAU). Bagi ASN reguler (PNS), porsi alokasi itu relatif aman dalam pakem transfer fiskal. Namun, ketika rekrutmen massal PPPK dipaksakan masuk tanpa kalkulasi fiskal yang matang—serta dibebankan sepenuhnya kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)—yang terjadi adalah bom waktu. Alih-alih menjadi instrumen pelayanan publik yang lincah, birokrasi daerah bertransformasi menjadi entitas "padat karya" yang menyerap porsi terbesar anggaran hanya untuk menghidupi dirinya sendiri.
Sisa anggaran untuk pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, hingga stimulasi ekonomi rakyat tinggal menyisakan remah-remah.
Di sinilah letak paradoks paling purba dari modernitas tata kelola kita: mengapa di tengah gelombang kemajuan teknologi, era kecerdasan buatan, dan disrupsi digital, sektor pemerintahan justru berjalan mundur dengan mempertahankan mentalitas padat karya abad ke-19?
Selama bertahun-tahun, rekrutmen tenaga honorer yang berujung pada pengangkatan massal ASN dan PPPK kerap dibungkus dengan narasi mulia: penyelamatan sosial dan pengentasan pengangguran. Negara seolah bertindak sebagai penampung tenaga kerja terbesar tatkala sektor swasta gagal menyerap pasar tenaga kerja secara optimal. Namun, negara bukanlah badan amal sosial yang koridor fiskalnya tak bertepi.
Ketika jumlah kepala (headcount) di birokrasi digelembungkan tanpa analisis beban kerja (load analysi) yang jujur, yang terjadi bukan efisiensi pelayanan, melainkan kanibalisme anggaran. Kementerian Dalam Negeri mencatat puluhan daerah mengalami kolaps fiskal sekadar untuk membayar belanja pegawai. Solusi darurat seperti pemangkasan anggaran non-esensial, penagihan Dana Bagi Hasil (DBH), hingga skema top-up DAU sementara dari pusat hanyalah bentuk pemadaman kebakaran. Ia tidak menyentuh akar penyakitnya: nafsu birahi politik untuk terus menambah jumlah manusia di dalam struktur birokrasi.
Baca juga: Kotak Pandora Birokrasi: Ketika Selembar Kertas Menguras Energi Bangsa
Di tingkat pusat, kabinet yang gemuk memberikan sinyal kultural yang keliru ke daerah. Jika di tingkat puncak tata kelola negara ruang-ruang kekuasaan bisa dilipatgandakan demi akomodasi politik, maka daerah menerjemahkannya sebagai lampu hijau untuk terus memperlebar struktur, memperbanyak jabatan, dan melanggengkan budaya birokrasi yang gemuk serta lamban.
Dunia luar telah bergerak menuju 'lean government'—pemerintahan yang ramping, tangkas, dan digerakkan oleh sistem digital yang terintegrasi. Di negara-negara dengan tata kelola modern, adopsi teknologi otomatisasi, administrasi awan (cloud), dan analitik data terpadu justru memangkas kebutuhan jumlah pegawai secara drastis.
Ironisnya, di negeri ini, teknologi seringkali hanya diposisikan sebagai "gimmick" administratif—pengadaan aplikasi baru yang menghabiskan anggaran proyek, sementara tumpukan manusia di balik meja tetap dibiarkan gemuk tanpa kejelasan produktivitas riil. Akibatnya, anggaran habis bukan untuk menciptakan nilai tambah bagi rakyat, melainkan untuk membayar rutinitas administratif yang semestinya bisa diselesaikan oleh sistem digital dalam hitungan detik.
Baca juga: Inflasi Birokrasi
Jika tren ini dibiarkan tanpa ada evaluasi fundamental—bahkan moratorium rekrutmen yang berani dan berbasis kebutuhan riil teknologi—maka birokrasi kita akan selamanya menjadi monster anggaran. Negara tidak lagi berfungsi sebagai lokomotif kesejahteraan, melainkan sekadar lembaga pensiunan massal yang menghabiskan uangnya sendiri untuk menggaji para pencatat surat.
Sudah saatnya kita berhenti merayakan kegemukan struktural sebagai prestasi politik. Negara yang kuat bukanlah negara yang paling banyak memelihara pegawai di balik meja, melainkan negara yang paling efisien, cerdas, dan berdaulat dalam melayani rakyatnya dengan sokongan teknologi dan kapasitas fiskal yang sehat. Tanpa keberanian memangkas ilusi padat karya birokrasi ini, kita hanya sedang menunggu waktu hingga sistem keuangan daerah benar-benar menemui jalan buntu. (*)
Editor : Redaksi