Surabaya,JatimUPdate.id -Anggota Komisi D DPRD Surabaya, William Wirakusuma menekankan BPS dan Pemkot Surabaya membangun sinergitas untuk validitas data desil.
Sebab kata legislator Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu, desil yang dirilis BPS adakalanya tidak sinkron dengan data kemiskinan warga kota Pahlawan.
Baca juga: HUT ke-81 RI, Arif Fathoni Ingatkan Tantangan Bangsa Tak Makin Ringan
"Jadi, penentuan desil itu kan berdasarkan data dari BPS. BPS yang turun ke bawah, survei, kemudian dibagi 10 desil," kata William, Rabu (12/8).
William memaparkan, hasil survei BPS sangat memungkinkan bertolak belakang dengan data yang dimiliki Pemkot.
Misalnya data di Dinsos (Dinas Sosial) menunjukkan warga masuk pra-miskin atau miskin, di desil malah tercantum sejahtera.
"Nah, seharusnya BPS bekerja sama dengan Pemkot untuk bekerja bareng-bareng di bawah. Karena ternyata data dari BPS dan data dari Pemkot itu ada perbedaan," urai William.
Baca juga: APJAPI Jawa Timur Dikukuhkan, Dorong Jasa Penagihan Beretika dan Profesional
Maka dari itu, William menekankan ketidaksesuaian data tersebut segera dilakukan koreksi.
Selain itu, ia meminta masyarakat mengajukan perbaikan data jika desilnya tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
"Di situ nanti ada pilihan untuk koreksi data. Nah, nanti bisa mengajukan koreksi data ke situ, nanti BPS akan survei ulang lagi," papar William.
Baca juga: Ahmad Dhani: Surabaya Kini Tak Lagi Dipandang sebagai Kota Daerah
William menduga ketidak sesuaian data survei tersebut lantaran petugas lapangan tidak bertemu langsung dengan warga.
Sehingga, petugas cuma bertanya kepada tetangganya, dan berdampak pada ketidak validan data
"Karena warga masyarakat yang di desil 1 sampai 5 ini kan kalau pagi hari atau bahkan sampai malam kan mereka kerja. Waktu didatangi mungkin tidak ada, sehingga datanya tidak ter-update dengan kondisi ekonomi yang saat ini," beber William Wirakusuma. (Roy/mmt).
Editor : Miftahul Rachman