Oleh widodo, p.hd.,
pengamat keruwetan sosial
Palangkaraya, JatimUPdate.id - Kalimantan kembali berasap.
Pontianak dan sejumlah wilayah Kalimantan Barat beberapa hari terakhir seperti sedang memakai filter abu-abu. Matahari ada, tetapi cahayanya seperti sedang malas bekerja. Udara terasa berat, mata perih, dan masyarakat kembali berhadapan dengan cerita lama: karhutla.
Tetapi sebelum buru-buru menyalahkan pemerintah hari ini, ada baiknya kita melihat persoalannya secara utuh.
Karhutla di Kalimantan bukan kejadian yang tiba-tiba muncul pada 2026. Sejarah mencatat kebakaran besar berulang dalam beberapa dekade terakhir. Tahun 1997–1998 bahkan menjadi salah satu episode terburuk. Tahun 2015 juga menjadi periode panjang yang dampaknya sangat terasa.
Dan sekarang, 2026, persoalan itu kembali datang.
Bedanya, kali ini kondisi cuaca ikut memperberat keadaan. El Niño membuat periode kering menjadi lebih panjang dan meningkatkan risiko kebakaran. Lahan gambut yang kehilangan kelembapan menjadi sangat mudah terbakar dan apinya bisa bertahan di bawah permukaan.
Jadi, kalau ada yang dari jauh kemudian bercerita, “Wah, Kalimantan seperti kiamat, pemerintah tidak melakukan apa-apa,” mungkin perlu sedikit menurunkan volume dramanya.
Sebab di lapangan, penanganan sebenarnya sedang berjalan.
Pemadam kebakaran bekerja. Masyarakat bergerak. Perkumpulan kemasyarakatan ikut membantu. Termasuk berbagai komunitas warga Tionghoa yang sejak lama memiliki kepedulian terhadap penanganan kebakaran di wilayah perkotaan dan sekitarnya.
TNI dan Polri ikut turun. Dinas-dinas terkait terlibat. Masyarakat adat juga mempunyai peran. Pemerintah mengerahkan dukungan udara, termasuk helikopter untuk melakukan water bombing di lokasi-lokasi kebakaran yang sulit dijangkau dari darat.
Artinya, tidak tepat kalau seluruh penanganan digambarkan seolah-olah pemerintah duduk manis di ruangan ber-AC sambil menunggu asap hilang sendiri.
Apakah penanganannya sudah sempurna?
Tentu belum.
Karhutla sebesar ini bukan pekerjaan satu malam. Api di lahan gambut juga bukan seperti api kompor yang tinggal diputar knopnya lalu mati. Ada bara yang bertahan di bawah permukaan, ada lokasi yang sulit dijangkau, ada angin, kelembapan, kondisi lahan dan cuaca yang semuanya saling memengaruhi.
Karena itu, keberhasilan penanganan tidak selalu bisa diukur dengan pertanyaan sederhana: “Hari ini asap sudah hilang atau belum?”
Yang juga harus dilihat adalah apakah titik api berkurang, luas kebakaran terkendali, wilayah terdampak makin kecil dan apakah sistem penanganan terus diperbaiki.
Dan di sinilah pemerintah perlu naik kelas.
Bukan hanya memadamkan api setelah kebakaran terjadi, tetapi memperkuat pencegahan sebelum api muncul.
Akademisi harus lebih banyak dilibatkan. Para ahli gambut, hidrologi, kehutanan, pertanian, meteorologi, kesehatan, teknik lingkungan hingga tata ruang seharusnya duduk bersama.
Kita jangan selalu menunggu asap tebal baru mencari ahli.
Seperti orang sakit: jangan baru mencari dokter setelah masuk ICU.
ASAP BUKAN SATU-SATUNYA MASALAH
Yang sering luput dari perhatian adalah dampak karhutla dan kekeringan ternyata tidak berhenti pada kualitas udara.
Pontianak menghadapi persoalan lain yang tak kalah serius: air baku.
Kota Pontianak sangat bergantung pada Sungai Kapuas sebagai salah satu sumber air baku pengolahan air. Ketika curah hujan berkurang dan debit sungai menurun, intrusi air laut menjadi ancaman bagi wilayah pesisir.
Air laut masuk lebih jauh ke sistem sungai dan meningkatkan kadar garam air baku.
Ini bukan sekadar soal air sungai terasa asin.
Bagi masyarakat, dampaknya jauh lebih konkret: air bersih untuk kebutuhan sehari-hari menjadi persoalan.
Dan ketika air galon yang biasanya sekitar Rp5.000–Rp6.000 melonjak hingga sekitar Rp25.000 di sejumlah tempat, masyarakat tidak sedang berdebat soal teori perubahan iklim.
Mereka sedang menghitung uang belanja.
Masak perlu air.
Minum perlu air.
Mandi perlu air.
Mencuci perlu air.
Baca juga: Kalimantan, Pulau Yang Terlalu Sabar?
Semuanya perlu air.
Kalau harga air naik berkali-kali lipat, maka krisis lingkungan berubah menjadi krisis ekonomi rumah tangga.
Karena itu pemerintah perlu segera menyiapkan skenario distribusi air bersih dan air layak konsumsi ke kawasan yang terdampak. Jangan sampai masyarakat diminta bersabar sementara harga air terus naik.
Sebab dalam situasi seperti ini, air bukan lagi sekadar komoditas.
Air adalah kebutuhan dasar.
BANDARA JUGA IKUT TERDAMPAK
Asap juga tidak mengenal batas sektor.
Ketika jarak pandang turun, penerbangan ikut terganggu.
Pesawat yang datang dan berangkat dari Bandara Internasional Supadio dapat mengalami keterlambatan, penundaan atau penyesuaian operasional ketika kondisi jarak pandang tidak memenuhi standar keselamatan.
Dampaknya bukan hanya penumpang yang tertahan di bandara.
Barang ikut tertahan.
Distribusi logistik terganggu.
Aktivitas ekonomi ikut tersendat.
Orang yang seharusnya datang ke Pontianak terlambat. Orang yang harus keluar Kalimantan juga tertahan.
Maka karhutla sesungguhnya bukan cuma persoalan “asap”.
Ia bisa berubah menjadi persoalan kesehatan, air bersih, transportasi, logistik dan ekonomi sekaligus.
JANGAN CARI KAMBING HITAM, CARI SOLUSI
Pemerintah tetap harus bertanggung jawab.
Tetapi masyarakat juga perlu jujur bahwa pembakaran lahan masih menjadi salah satu persoalan yang harus ditangani. Dunia usaha juga tidak boleh lepas tangan. Pemilik konsesi harus memastikan wilayahnya aman. Masyarakat harus semakin memahami risiko pembakaran ketika kondisi sangat kering.
Baca juga: Percepat Penanganan Karhutla Gunung Arjuna, Tim BPBD Jatim Intensifkan Water Bombing
Dan pemerintah harus memastikan hukum ditegakkan secara adil.
Yang salah harus ditindak, siapa pun pelakunya.
Tetapi setelah api padam, pekerjaan belum selesai.
Pemerintah perlu membangun sistem pencegahan yang lebih permanen: pengelolaan tata air gambut, pemantauan titik panas, patroli berbasis teknologi, edukasi masyarakat, alternatif pembukaan lahan tanpa bakar, pengawasan konsesi, serta keterlibatan akademisi dan komunitas lokal.
Sebab kita tidak mungkin setiap tahun mengeluarkan helikopter, mobil pemadam dan ribuan personel, kemudian tahun berikutnya mengulang cerita yang sama.
Helikopter memang penting.
Pemadam kebakaran juga penting.
Tetapi solusi terbaik adalah api tidak pernah sempat menjadi besar.
Dan satu hal lagi: jangan menggambarkan Kalimantan seolah-olah sedang kiamat.
Kalimantan sedang menghadapi bencana serius dan masyarakat memang membutuhkan perlindungan.
Tetapi masyarakat Kalimantan juga sedang bekerja bersama untuk menghadapinya.
Yang dibutuhkan sekarang bukan lomba menyalahkan.
Yang dibutuhkan adalah kerja bersama: pemerintah, aparat, pemadam, masyarakat, dunia usaha, masyarakat adat dan akademisi.
Karena ketika asap datang, paru-paru kita tidak pernah bertanya siapa pendukung pemerintah.
Ketika air bersih habis, keran juga tidak pernah bertanya siapa pilihan politik pemilik rumah.
Dan ketika pesawat tertunda, tiket tidak pernah peduli siapa yang sedang berkuasa.
Asap adalah masalah kita bersama. Air adalah kebutuhan kita bersama. Dan solusi pun harus menjadi pekerjaan kita bersama.
Editor : Redaksi