Menjaga NU dari Reduksi Politik Kemahasiswaan 

Reporter : Redaksi
Ilustrasi,Jatimupdate.id

Catatan Redaksi - Ketegangan terbuka antara Sekretaris Jenderal PBNU demisioner Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) kembali memperlihatkan betapa rentannya Nahdlatul Ulama (NU) diseret ke dalam pusaran polarisasi kelompok. 

Pernyataan Cak Imin yang menyebut NU mengalami keterpurukan dalam lima tahun terakhir terutama dengan mengaitkannya pada latar belakang organisasi eksternal kampus seperti PMII dan HMI merupakan sebuah simplifikasi yang tidak produktif dan berpotensi memecah belah akar rumput.

Baca juga: Gus Ipul Kecam Cak Imin Sebut NU Terpuruk: Jangan Reduksi NU Jadi Urusan PMII dan HMI

Sebagai organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia, NU merupau rumah besar bagi berbagai latar belakang. Mengerdilkan dialektika kepemimpinan PBNU menjadi sentimen rivalitas antarkelompok mahasiswa (PMII vs HMI) tidak hanya mencederai muruah jam'iyah.

Namun juga mengaburkan substansi evaluasi organisasi yang seharusnya berjalan sehat.

Redaksi sependapat dengan penegasan setiap kritik dan penilaian terhadap kinerja PBNU wajib berpijak pada indikator yang jelas, fakta, data, dan capaian objektif. 

Sedangkan membangun opini keterpurukan tanpa parameter yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah hanya akan memicu kegaduhan publik.

Baca juga: Malam Itu Ada Pesan Civil Society dekat Venue Muktamar

Pun mempertegas kesan adanya motif politik praktis yang pragmatis demi kepentingan sesaat.

Apalagi seluruh keputusan strategis organisasi termasuk persiapan Muktamar ke-35—telah disepakati melalui mekanisme rapat dan sistem kelembagaan yang sah, bukan atas kehendak personal. 

Maka dari itu, sudah sepatutnya para tokoh publik, khususnya yang lahir dan besar dari rahim NU, menahan diri dari melontarkan narasi-narasi yang memecah belah. 

Baca juga: NU Terpuruk karena HMI? Jangan-jangan HMI Terlalu Hebat

NU terlalu besar untuk dikerdilkan dalam kotak kepentingan politik elektoral atau sentimen kelompok tertentu. 

Kendati begitu evaluasi harus tetap berjalan, namun wajib diletakkan pada koridor organisasi yang konstitusional, bermartabat, dan berbasis data.

Editor : Redaksi

Politik Dan Pemerintahan
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru