Surabaya,JatimUPdate.id - Anggaran pengelolaan lingkungan hidup Kota Surabaya bertambah ketika persoalan sampah belum selesai. Komisi C DPRD Surabaya mempertanyakan efektivitas penambahan anggaran Dinas Lingkungan Hidup dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2026.
Pertanyaan itu muncul dalam rapat pembahasan PAK APBD 2026 bersama DLH Surabaya, beberapa waktu lalu. Dewan menyoroti sejumlah pos belanja yang nilainya besar, sementara tahun anggaran tinggal sekitar empat bulan.
Baca juga: RHU Usaha Berbasis Risiko, Suara Warga Indonesia Dorong Perda Pengendalian Miras di Surabaya
Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Siti Maryam, meminta DLH menunjukkan data yang menjadi dasar pengajuan anggaran tambahan. Menurut dia, besarnya belanja harus sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan tidak tumpang tindih dengan program yang sudah ada.
"Kalau sekarang anggaran muncul segitu, apakah sudah ada datanya? Jangan sampai anggarannya besar, tetapi nanti berbenturan dengan data yang sudah ada," kata Maryam
Ia juga mempertanyakan kebutuhan fasilitas sanitasi. Maryam mengatakan MCK portable masih diperlukan di sejumlah wilayah Surabaya. Ia meminta kebutuhan tersebut tidak dikalahkan oleh belanja lain.
"Setiap pertemuan pembahasan saya selalu mengajukan MCK portable. Untuk Surabaya, sudah waktunya kebutuhan MCK portable ini ditambah," katanya.
Persoalan lain muncul pada sarana pengelolaan sampah yang bersentuhan langsung dengan warga. Maryam mempertanyakan pengurangan jumlah gerobak sampah dalam rancangan anggaran.
"Untuk kepentingan masyarakat, jangan dikurangi. Gerobak sampah memang jumlahnya tidak seberapa, tetapi penting bagi masyarakat," tegasnya.
Anggota Komisi C Herlina Harsono Nyoto juga menyoroti cara DLH menyusun anggaran. Ia menilai sejumlah kegiatan masih sulit dibaca karena digabung dalam angka besar.
"Kami mohon diberikan RKA sesuai dengan yang diserahkan. Kalau memang kegiatannya terpisah, sebaiknya dipisah juga, supaya kami lebih mudah membacanya," kata Herlina.
Herlina kemudian membandingkan volume sampah dengan anggaran pengelolaannya. Volume sampah yang sebelumnya sekitar 521,6 ribu ton disebut meningkat menjadi hampir 560 ribu ton. Anggaran pengelolaan sampah juga naik dari sekitar Rp138 miliar menjadi Rp148 miliar.
Kenaikan itu membuat Herlina mempertanyakan ukuran keberhasilan pengelolaan sampah Surabaya. Menurut dia, peningkatan anggaran semestinya diikuti hasil yang lebih baik.
"Di satu sisi kita mengatakan pengelolaan sampah Surabaya semakin baik dan mampu berprestasi, tetapi di sisi lain anggarannya semakin besar. Ini kontradiktif," katanya.
Baca juga: Menjaga Akurasi Data Pemilu di Kota Pahlawan
Herlina juga meminta penjelasan mengenai belanja armada. Sejumlah unit kendaraan disebut berkurang, tetapi pada saat yang sama terdapat tambahan belanja kendaraan dan peralatan. Pengeluaran itu perlu dijelaskan karena pengangkutan sampah melalui pihak ketiga masih dilakukan.
Kepala DLH Surabaya M. Fikser mengatakan penambahan anggaran antara lain digunakan untuk peremajaan armada. Dari 42 dump truck yang dimiliki DLH, sebagian kendaraan telah berusia sejak 2015.
"Armada yang kami punya itu ada 42 unit, kondisinya memang sudah membutuhkan peremajaan. Ada yang usianya sejak 2015," jelas Fikser.
Selain dump truck, DLH mengoperasikan sekitar 80 unit compactor, 48 arm roll, serta 42 kendaraan tangki air untuk pemeliharaan taman.
Namun, perdebatan anggaran tidak berhenti pada kendaraan dan sarana pengangkutan.
Program Kampung Pancasila, Green and Clean, serta lomba-lomba lingkungan ikut dipertanyakan. Program yang pernah menjadi kegiatan unggulan itu dianggap perlu dibuktikan kembali manfaatnya setelah sempat vakum selama pandemi Covid-19.
Baca juga: Penduduk Surabaya Tembus 3 Juta, Wacana Penambahan Kursi DPRD 2029 Masih Terbuka
Fikser mengatakan DLH kini berusaha mengubah ukuran keberhasilan program lingkungan. Lomba dan seremoni tidak lagi menjadi ukuran utama.
DLH ingin keberhasilan program terlihat dari perubahan perilaku warga dalam mengurangi dan mendaur ulang sampah.
"Ini termasuk dalam kontrak kinerja kami. Pak Wali meminta DLH mampu menurunkan output sampah rumah tangga idealnya sampai 40 persen dari sebelumnya. Ini PR besar bagi kami," kata Fikser.
Target itu menjadi tantangan bagi DLH di tengah meningkatnya volume sampah dan bertambahnya anggaran.
Sebab, ukuran keberhasilan pengelolaan sampah pada akhirnya bukan hanya banyaknya armada yang dibeli atau kegiatan yang digelar, melainkan berapa banyak sampah yang berhasil dikurangi dari sumbernya.
DPRD Surabaya memiliki alasan untuk menguji kembali setiap tambahan belanja DLH. Anggaran ratusan miliar rupiah itu harus dapat dijawab, apakah uang publik tersebut benar-benar mengurangi sampah, atau hanya memperbesar biaya untuk menangani sampah yang terus bertambah. (*)
Editor : Yuris. T. Hidayat