DPRD Sidoarjo Desak SPPG Tak Layak Ditutup

 

Sidoarjo, JatimUPdate.id - Pengusutan kasus keracunan massal yang menimpa ratusan penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sidoarjo belum menemukan titik terang.

Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo mencatat sedikitnya 730 orang mengalami gejala keracunan.

Para korban berasal dari sejumlah kelompok. Mereka antara lain santri Pondok Pesantren Manba'ul Hikam di Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, serta siswa, guru, dan orang tua siswa dari sejumlah sekolah di Desa Kalitengah. Korban juga tercatat dari jenjang TK dan PAUD.

Kasus tersebut dibahas dalam rapat dengar pendapat gabungan Komisi D dan Komisi B DPRD Sidoarjo bersama Dinas Kesehatan serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Kamis, 3 September 2026.

Namun rapat berlangsung tanpa pihak yang paling ditunggu DPRD: pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN).

Perwakilan BGN Sidoarjo, Koordinator Wilayah SPPG, dan Satgas SPPG tidak hadir. Mereka disebut sedang mendampingi inspeksi mendadak BGN pusat dan memiliki agenda di luar kota.

Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Muchamad Dhamroni Chudlori, menyayangkan ketidakhadiran tersebut. Menurut dia, pengelola SPPG seharusnya hadir untuk menjelaskan standar operasional prosedur (SOP), proses produksi, serta pengawasan keamanan pangan yang diterapkan.

"Kami agak kecewa karena ketidakhadiran dari perwakilan BGN dan Korwil SPPG. Padahal, kita ingin menggali seperti apa kesiapan dan SOP mereka," kata Dhamroni, Rabu (3/9/2026). 

Menurut dia, keterangan Dinas Kesehatan justru menunjukkan masih banyak SPPG yang belum memenuhi standar kelayakan. Dari sekitar 170 SPPG yang beroperasi di Sidoarjo, kata Dhamroni, hanya sekitar 10 yang dinilai memenuhi standar dan layak beroperasi.

"Kalau benar dari 170 SPPG hanya sekitar 10 yang memenuhi standar, ini kondisi yang sangat memprihatinkan," ujarnya.

DPRD kemudian mendesak BGN dan Satgas SPPG mengevaluasi seluruh dapur MBG yang tidak memenuhi persyaratan.

SPPG yang bermasalah diminta tidak dipaksakan beroperasi sebelum memenuhi standar, terutama menyangkut kebersihan dan higienitas dapur, kelayakan fasilitas, pengelolaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), sumber air, peralatan, tenaga pendukung, serta SOP produksi.

Rapat lanjutan dijadwalkan pada 7 September 2026. DPRD meminta seluruh pihak yang dipanggil hadir.

"Rapat susulan dijadwalkan ulang pada 7 September 2026 dengan peringatan keras agar seluruh pihak terundang bisa menghadiri pertemuan tanpa alasan," kata politikus PKB tersebut.

Soroti Dapur yang Layani 2.800 Porsi

Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo, Usman, menyoroti kapasitas produksi SPPG Kalitengah. Menurut dia, satu dapur melayani 18 sekolah dengan sekitar 2.800 porsi makanan setiap hari.

Ia mempertanyakan kemampuan dapur tersebut mengelola produksi dalam jumlah besar dengan tetap menjamin keamanan pangan.

"Kalau satu dapur melayani 18 sekolah dengan total 2.800 ompreng, dimasak mulai jam 12 malam, ini sangat berisiko," kata Usman.

Menurut dia, program MBG memiliki tujuan baik untuk memenuhi kebutuhan gizi peserta didik. Namun tujuan tersebut tidak boleh mengabaikan aspek keselamatan penerima manfaat.

"Jangan sampai program MBG yang niatnya mencerdaskan anak bangsa justru mencederai mereka akibat ketidakprofesionalan pengelola hingga memicu keracunan," ujarnya.

Usman juga meminta dugaan kelalaian dalam kasus tersebut tetap diproses apabila ditemukan unsur pidana.

"MBG ini bukan kitab suci yang tidak bisa disentuh hukum. Kalau ada indikasi kelalaian yang mengorbankan keselamatan anak-anak dan ada unsur pidana, harus ditindaklanjuti proses hukumnya," katanya.

Ia menegaskan program pemerintah tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari pertanggungjawaban apabila pengelola terbukti melanggar ketentuan.

Dinkes Catat 730 Korban

Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, dr Hinu Tri Sulistijorini, mengatakan jumlah korban hingga Kamis siang mencapai 730 orang. Hingga saat itu, tidak ada laporan korban meninggal dunia.

Korban tidak hanya berasal dari Pondok Pesantren Manba'ul Hikam. Sejumlah siswa, guru, dan orang tua siswa dari sekolah di wilayah Kalitengah juga mengalami keluhan.

Dinas Kesehatan masih melakukan pendataan dan pemantauan terhadap korban.

Menurut Hinu, gejala yang dilaporkan antara lain mual, pusing, muntah, dan keluhan lain yang mengarah pada dugaan keracunan makanan.

Sampel makanan telah dikirim ke Surabaya untuk pemeriksaan laboratorium. Hasil pemeriksaan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar tiga hari.

Dinkes juga melakukan penelusuran terhadap rangkaian distribusi makanan dari SPPG Kalitengah yang dikelola Yayasan Makmur Mandiri.

Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam rapat, makanan diproduksi pada 1 September dan dikonsumsi sekitar pukul 13.00. Pada sekitar pukul 18.00, petugas melakukan pengecekan dan menemukan wadah makanan atau ompreng dalam kondisi telah dibersihkan.

Dinkes kemudian berkoordinasi dan melakukan pendampingan pada 2 September sekitar pukul 20.30.

Selain pemeriksaan fisik dan epidemiologi, pemerintah daerah kini mulai menangani dampak psikologis yang dialami para korban.

Anak-anak Mulai Trauma

Dinas Kesehatan menerjunkan tim kesehatan jiwa dari Puskesmas Tanggulangin dan Puskesmas Jabon. Pendampingan dilakukan di dua lokasi pondok, yakni Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, dan Balongdowo, Kecamatan Candi.

"Banyak siswa yang mengalami trauma pascainsiden. Kami tidak hanya melihat kondisi fisiknya saja, tetapi juga kondisi psikologisnya. Anak-anak perlu mendapatkan rasa aman dan dukungan setelah mengalami situasi seperti ini," kata Hinu.

Pendampingan dilakukan secara humanis untuk membantu para santri dan siswa memulihkan rasa aman setelah mengalami kejadian tersebut.

Jika hasil asesmen menunjukkan korban membutuhkan penanganan lebih lanjut, Dinkes akan merujuk mereka kepada psikolog atau tenaga spesialis terkait.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo juga membentuk tim untuk melakukan pemantauan terhadap sekolah-sekolah yang terdampak.

Di salah satu sekolah, SDN 2 Kalitengah, masih ditemukan siswa yang mengalami mual, pusing, dan muntah. Sebanyak 21 siswa dan 27 orang tua dilaporkan terdampak berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat.

Sejumlah anak bahkan harus dibawa ke rumah untuk mendapatkan penanganan.

DPRD Minta Ada Konsekuensi

Kasus ini membuat DPRD Sidoarjo mempertanyakan mekanisme pengawasan sebelum sebuah SPPG diizinkan beroperasi.

Persoalan yang disorot bukan hanya kejadian keracunan, tetapi juga siapa yang melakukan verifikasi, siapa yang memberikan izin, dan siapa yang bertanggung jawab ketika standar tidak terpenuhi.

Anggota DPRD Sidoarjo dalam rapat juga mempertanyakan kemungkinan adanya keterlambatan pengawasan serta efektivitas kerja Satgas SPPG.

DPRD menilai program MBG tetap layak dilanjutkan karena memiliki tujuan sosial yang besar. Namun pelaksanaannya harus tunduk pada standar keamanan pangan dan kesehatan.

"Kalau ada yang tidak sesuai, harus ada konsekuensi. Kalau memang tidak memenuhi syarat, harus ditutup," kata salah seorang anggota DPRD dalam rapat.

Dengan pemeriksaan laboratorium yang masih berjalan dan rapat lanjutan yang dijadwalkan 7 September, penyebab pasti keracunan belum dapat disimpulkan.

Pemerintah dan DPRD masih menunggu hasil pemeriksaan sampel serta evaluasi menyeluruh terhadap SPPG yang memasok makanan ke sekolah dan pesantren terdampak.

Sementara itu, perhatian pemerintah daerah kini tidak hanya tertuju pada penyebab keracunan, tetapi juga memastikan ratusan korban mendapat penanganan medis dan psikologis hingga pulih.(ih/yh)

Editor : Yuris. T. Hidayat