Bupati Sidoarjo Minta Pengawasan SPPG Diperketat Usai Ratusan Santri Diduga Keracunan MBG

 

Sidoarjo, JatimUPdate.id - Bupati Sidoarjo Subandi meminta pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diperketat. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), menyusul ratusan santri Pondok Pesantren Mambaul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, diduga mengalami keracunan.

Subandi menyampaikan hal itu saat meninjau SPPG Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Rabu (2/9/2026). Peninjauan dilakukan sehari setelah para santri mengalami gejala keracunan usai mengonsumsi makanan program MBG.

Dalam kunjungan tersebut, Subandi didampingi Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo Ridho Prasetyo, Plt Sekda Sidoarjo Mohammad Ainur Rahman, Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Ainun Amalia, serta Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Dr Christian Tobing. Wakil Koordinator BGN Regional Jawa Timur Teguh Bayu Wibowo turut hadir.

Subandi mengatakan, Pemkab Sidoarjo telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Dispendikbud untuk mengevaluasi aspek perizinan dan pengawasan SPPG.

Berdasarkan hasil koordinasi, terdapat 174 SPPG di Kabupaten Sidoarjo. Dari jumlah tersebut, 153 SPPG telah beroperasi, sementara 21 SPPG lainnya belum mengajukan permohonan izin.

"Sebanyak 21 SPPG belum berizin. Hal ini telah kami sampaikan kepada BGN pusat. Karena itu, kami meminta pengawasan benar-benar diperketat agar kejadian serupa tidak terulang," ujar Subandi.

Terkait SPPG Kalitengah yang menjadi lokasi pengolahan makanan MBG untuk para santri, Subandi memastikan dapur tersebut telah mengantongi izin.

Namun, dia menegaskan kewenangan untuk memberikan sanksi hingga menghentikan operasional SPPG berada di tangan Badan Gizi Nasional (BGN).

"SPPG Kalitengah telah mengantongi izin. Adapun terkait sanksi dan penghentian operasional, hal tersebut merupakan kewenangan BGN," katanya.

Subandi menegaskan Pemkab Sidoarjo tetap mendukung program MBG yang merupakan salah satu program pemerintah pusat. Meski demikian, dukungan tersebut harus dibarengi dengan tata kelola dan pengawasan yang baik.

"Apabila tata kelolanya belum baik, tentu harus segera dibenahi. Jangan sampai hal tersebut mengganggu program presiden. Program yang baik harus kita dukung, sedangkan kekurangan yang ada harus segera diperbaiki," tegasnya.

Menurut Subandi, mekanisme teknis penyelenggaraan SPPG merupakan kewenangan BGN. Pemkab Sidoarjo akan terus melakukan koordinasi dengan BGN dalam pelaksanaan sekaligus evaluasi program MBG.

"Terkait mekanismenya, biarkan BGN pusat yang menyampaikan. Regulasi tersebut bukan kewenangan kami di daerah. BGN yang memahami secara rinci," ujarnya.

Di tengah proses evaluasi, Pemkab Sidoarjo memprioritaskan penanganan kesehatan para santri yang terdampak.

Dinas Kesehatan Sidoarjo terus berkoordinasi dengan sejumlah rumah sakit untuk memastikan seluruh pasien mendapatkan penanganan medis secara optimal.

"Pemerintah daerah berfokus pada penanganan medis. Kami telah berupaya semaksimal mungkin untuk menangani seluruh pasien," ujar Subandi.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Sidoarjo per 2 September 2026 pukul 13.00 WIB, sebanyak 567 santri telah memperoleh penanganan medis.

Dari jumlah tersebut, 457 santri telah diperbolehkan pulang, sementara 80 santri masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit dan 30 pasien masih dalam observasi.

Adapun pasien yang masih menjalani perawatan tersebar di sejumlah fasilitas kesehatan. RS Siti Hajar merawat 35 pasien, RS Delta Surya 16 pasien, RS Pusura 12 pasien, RSU Aisyiyah St. Fatimah 9 pasien, RS Pusdik Bhayangkara 1 pasien, RSUD R. Notopuro 31 pasien, RS Anwar Medika 1 pasien, dan RS Arafah Anwar Medika 1 pasien.

Pemkab Sidoarjo terus berkoordinasi dengan BGN, Dinkes, rumah sakit, serta perangkat daerah terkait untuk memantau kondisi para santri.

Sementara itu, Wakil Koordinator BGN Regional Jawa Timur Teguh Bayu Wibowo menjelaskan langkah yang telah diambil terhadap SPPG Kalitengah.

BGN menerima informasi mengenai dugaan keracunan tersebut pada Selasa (1/9/2026) malam. BGN Jawa Timur kemudian melakukan pengecekan dan investigasi awal di lapangan sebelum melaporkan hasilnya kepada pimpinan BGN pusat.

"Pada awalnya, operasional kami hentikan sementara tadi malam. Pagi ini, surat suspensi untuk dapur tersebut telah diterbitkan," kata Teguh.

Teguh mengatakan, tim BGN pusat akan melakukan investigasi lanjutan untuk menentukan kategori suspensi terhadap SPPG Kalitengah.

Selama investigasi berlangsung, operasional dapur tersebut dihentikan sementara.

"Karena itu, tim investigasi dari pusat akan datang untuk menentukan apakah suspensinya berkategori ringan atau berat," ujarnya. 

Mengenai penyebab dugaan keracunan, Teguh menegaskan BGN masih melakukan investigasi. Pihaknya belum dapat memastikan bahan makanan maupun komponen tertentu yang diduga menjadi penyebab munculnya gejala pada para santri.

"Proses investigasi masih berlangsung. Bahan yang diduga menjadi penyebab juga masih kami dalami," katanya.

Teguh juga membantah informasi yang beredar di media sosial mengenai dugaan adanya belatung dalam makanan yang dibagikan kepada para santri.

"Informasi tersebut tidak benar," tegasnya.

Menurut Teguh, SPPG Kalitengah selama ini mendistribusikan makanan MBG ke sejumlah sekolah dan pondok pesantren. Berdasarkan data BGN, kapasitas distribusi SPPG tersebut mencapai sekitar 2.800 porsi makanan per hari, dengan sekitar 1.000 porsi di antaranya disalurkan ke pondok pesantren.

BGN bersama Dinas Kesehatan dan rumah sakit juga terus memantau perkembangan kondisi para santri yang masih menjalani perawatan.

Teguh memastikan hasil investigasi akan menjadi dasar evaluasi terhadap operasional SPPG Kalitengah. Pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG di Sidoarjo juga akan diperkuat agar distribusi makanan bergizi kepada masyarakat memenuhi standar keamanan dan ketentuan yang berlaku.

"Hasil investigasi akan menjadi dasar evaluasi terhadap operasional SPPG Kalitengah. BGN juga akan memperkuat pengawasan untuk memastikan pelaksanaan program MBG di Kabupaten Sidoarjo berjalan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku," tegas Teguh.(ih/yh)

Editor : Yuris. T. Hidayat