Jember, JatimUpdate.id — Nama Bupati Jember Muhammad Fawait kembali mencuat dalam wacana calon Gubernur Jawa Timur 2029. Dukungan politik mengalir deras dari lingkaran DPRD Jember, tetapi pertanyaan mendasarnya belum terjawab, apakah kepala daerah yang baru menjabat sekitar satu setengah tahun ini sudah cukup layak untuk memimpin provinsi berpenduduk lebih dari 42 juta jiwa?
Dukungan Terbuka dari Kursi Paripurna
Mengutip Beritajatim.com, Ketua DPRD Jember Ahmad Halim, yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Jember, secara terang-terangan menyebut Fawait sebagai “Gubernur Jawa Timur yang saat ini masih menjabat Bupati Jember.”
Baca juga: Gelar Bunga Desaku, Bupati Jember Jamin Layanan Kesehatan Gratis
Ucapan itu disampaikan saat Halim menjadi juru bicara Fraksi Gerindra dalam sidang paripurna persetujuan bersama Perubahan APBD 2026 di gedung DPRD Jember, Senin (14/9/2026).
“Ini bukan omongannya Cak Nun, tapi omongannya Cak Halim,” kata Halim, merujuk pada sejumlah tokoh Jember yang menempati posisi strategis di tingkat provinsi — dari Ketua MUI Jawa Timur hingga pengurus PWNU Jawa Timur. “Ya mungkin nanti ada seorang gubernur dari Jember.”
Halim menempatkan penurunan angka kemiskinan Jember sebagai bukti utama. “Gus Fawait akan dicatat sejarahnya ketika menjadi Gubernur Jawa Timur, bahwa di Jember jumlah masyarakat miskinnya turun. Itu sudah menjadi catatan terbaik bagi evaluasi dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Sinyal dari Fraksi Lain
Dukungan terhadap Fawait tidak hanya datang dari Gerindra. Dalam forum yang sama, Fraksi PDI Perjuangan menyentuh program Jember Cinta Kesehatan yang digagas Fawait. Juru bicara Fraksi PDIP, Candra Arifiyanto, menyampaikan harapan agar program tersebut “bisa dirasakan oleh warga Jawa Timur.”
Kalimat itu dibaca sebagai isyarat bahwa Fawait layak “naik kelas.” Dua fraksi berbeda — Gerindra yang merupakan partai Fawait dan PDIP yang secara nasional berseberangan — sama-sama membuka pintu bagi ambisi politiknya, meski dengan kadar keterbukaan yang berbeda.
Yang Bersangkutan Memilih Menahan Diri
Menariknya, Fawait sendiri tidak terbawa arus. Menanggapi desakan itu, ia menyatakan fokus utamanya masih Jember. “Soal pemilihan gubernur, izinkan saya fokus bekerja terlebih dahulu untuk mewujudkan program-program yang ada di Jember,” ujarnya pada hari yang sama.
Fawait juga menegaskan bahwa urusan pencalonan gubernur sepenuhnya berada di tangan pimpinan pusat partai. “Urusan Pilkada maupun Pilgub itu keputusan beliau-beliau yang ada di Jakarta. Tugas saya sekarang adalah bekerja dan mengentaskan kemiskinan di Jember.”
Sikap ini bisa dibaca sebagai kehati-hatian politik. Namun bisa juga mencerminkan kesadaran bahwa lompatan dari bupati ke gubernur bukan sekadar soal popularitas, melainkan soal kapasitas dan rekam jejak yang teruji.
Rekam Jejak: Angka yang Berbicara, tetapi Juga Pertanyaan
Data resmi menunjukkan capaian signifikan di Jember. Angka kemiskinan turun ke 8,67% pada 2025 — terendah dalam satu dekade — atau sekitar 216.760 jiwa, jauh di bawah rata-rata Jawa Timur yang berada di 9,50%. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jember melesat ke 71,57, naik 3,42 poin dari tahun sebelumnya. Prevalensi stunting turun drastis dari 30,4% menjadi 20,1%, dan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional hampir menyentuh 100%.
Namun, rekam jejak Fawait juga memiliki sisi lain yang tidak bisa diabaikan. Pada September 2025, Wakil Bupati Jember Djoko Susanto melaporkan Fawait ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Djoko mengaku tidak pernah dilibatkan dalam agenda-agenda resmi Pemkab selama enam bulan menjabat. Laporan serupa juga dikirim ke Kementerian Dalam Negeri dan Gubernur Jawa Timur.
Kasus ini belum tentu membuktikan kesalahan Fawait. Tetapi ia menandakan bahwa kepemimpinannya di Jember tidak bebas dari gesekan internal. Bagi pemilih Jawa Timur, pertanyaan yang muncul sederhana: jika dinamika di tingkat kabupaten saja penuh friksi, bagaimana ia akan mengelola provinsi dengan 38 kabupaten/kota dan birokrasi yang jauh lebih kompleks?
Peta Persaingan Belum Final
Halim sendiri mengakui bahwa Pilgub Jatim 2029 masih jauh. Ia memperkirakan PDIP, PKB, dan Demokrat akan mengusung kader masing-masing. PDIP disebut memiliki stok kandidat kuat dari Tri Rismaharini hingga Eri Cahyadi. Demokrat tengah menyiapkan Emil Dardak, sementara nama-nama seperti Marhaen Djumadi dan Achmad Fauzi juga mulai diperhitungkan.
“Tidak menutup kemungkinan kita akan bekerja sama dengan semua partai pada 2029,” kata Halim. Namun ia buru-buru menambahkan, “Masih jauh ya.”
Baca juga: KAUJE FEST 2026 Digelar di Jember, Dukungan dari Tapal Kuda Mulai Mengalir
Ujian Sebenarnya
Dukungan politik di gedung DPRD Jember adalah sinyal, bukan tiket. Fawait memiliki modal awal: elektabilitas yang mulai terdeteksi survei, program-program yang menyentuh pelayanan dasar, dan dukungan dari dua fraksi sekaligus. Tetapi modal itu belum setara dengan tuntutan jabatan gubernur.
Jawa Timur adalah provinsi terpadat di Indonesia dengan lebih dari 42 juta penduduk. Gubernurnya harus mampu mengelola disparitas antara Surabaya yang metropolitan dan kabupaten-kabupaten di Madura yang tertinggal. Ia harus berhadapan dengan dinamika politik nasional, bukan sekadar lokal.
Sebagaimana diingatkan Halim sendiri: Jember harus lebih dulu menjadi contoh capaian pembangunan sebelum Fawait melangkah ke arena provinsi. “Yang penting sekarang bagaimana bisa mengoptimalkan target yang sudah ada.”
Pertanyaan “sudah layakkah” tidak bisa dijawab dengan tepuk tangan di ruang paripurna. Jawabannya ada di jalan-jalan Jember yang masih perlu diperbaiki, di angka kemiskinan yang harus terus turun, dan di cara Fawait mengelola pemerintahan yang — seperti ditunjukkan laporan wakilnya — belum sepenuhnya harmonis. Tiga tahun masih tersisa. Ujiannya baru dimulai. (#)
Editor : Redaksi