Jakarta, JatimUPdate.id - Pada Selasa, 22 September 2026, Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Keuangan Suahasil Nazara ke Istana Merdeka, Jakarta.
Selepas pertemuan, Menkeu Suahasil menyampaikan bahwa surat utang pemerintah dalam rangka penanganan krisis 1997–1998 dan terkait program BLBI, telah diselesaikan dalam 2 tahun pertama Pemerintahan Presiden Prabowo.
Baca juga: Kedaulatan Ekonomi sebagai Pertahanan Terakhir: Membaca Ulang Pergantian Menkeu 2026
Dengan demikian, setelah hampir tiga dekade menjadi bagian dari sejarah penanganan krisis ekonomi 1997–1998, salah satu warisan kewajiban pemerintah tersebut akhirnya tuntas.
Yang juga penting, pelunasan ini dilakukan lebih cepat dari jadwal kewajiban yang sebelumnya membentang hingga 2043.
Baca juga: Prabowo Resmikan Balai Pertemuan dan Fakultas Kedokteran Unida Gontor: Soroti Nilai Nilai Panca Jiwa
Dengan demikian, pada era pemerintahan Presiden Prabowo, salah satu warisan kewajiban dari penanganan krisis 1997–1998 berhasil diselesaikan lebih awal.
Pelunasan dilakukan dengan memanfaatkan surplus Bank Indonesia yang menjadi penerimaan negara.
Baca juga: Prabowo Setujui Usulan Zulhas: Kuliah Gratis di PTN, Biaya Jalur Mandiri Akan Dihapus
Namun, penyelesaian kewajiban surat utang ini tidak berarti hak tagih negara terhadap obligor dan debitur BLBI berakhir.
Penagihan dan pemulihan aset negara tetap dilanjutkan oleh Kementerian Keuangan melalui PUPN dan DJKN berdasarkan PP Nomor 4 Tahun 2026. (rilis/red)
Editor : Redaksi