Membidik Wajah Baru Parkir Surabaya: Sejahtera Jukirnya, Tertib Kotanya

Catatan Redaksi - Usulan Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Josiah Michael, untuk menghapus parkir Tepi Jalan Umum (TJU) dan menggantinya dengan skema jukir digaji Pemkot Rp3 juta per bulan, merupakan terobosan yang menyegarkan. 

Wacana ini membawa angin segar di tengah sengkarut pengelolaan parkir kota yang selama ini kerap diwarnai kebocoran pendapatan dan konflik kesejahteraan wong cilik.

Keberhasilan uji coba parkir digital di Jalan Tanjung Anom jadi bukti konkret ketika sistem diubah menjadi digital, pendapatan melonjak drastis dan jukir mendapatkan penghasilan yang lebih pasti. 

Fakta ini menegaskan akar masalah parkir di Kota Pahlawan bukanlah ketiadaan potensi. Namun pada tata kelola harian yang selama ini rawan kebocoran.

Kendati begitu, langkah memanusiakan jukir dengan gaji bulanan harus didukung penuh. Strategi ini bisa memutus mata rantai setoran liar di lapangan. 

Dengan status yang jelas sebagai bagian dari sistem pemkot, jukir tidak lagi menjadi beban sosial, melainkan mitra penataan kota.

Namun, mengurai benang kusut parkir Surabaya tidak semudah membalik telapak tangan. Pemerintah Kota harus super cermat dalam melakukan validasi data jukir resmi agar anggaran daerah tidak jebol oleh kehadiran jukir fiktif. 

Kesiapan infrastruktur digital yang merata dan pengawasan yang ketat di setiap sudut kota juga menjadi tantangan besar yang harus diselesaikan lebih awal.

Merombak parkir TJU konvensional merupakan investasi besar bagi masa depan Surabaya.

Ini bukan cuma urusan menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun komitmen menata estetika kota dan mengurai kemacetan akibat penyempitan jalan. 

Pemkot Surabaya dan legislatif harus segera duduk bersama melakukan kajian kelayakan yang matang agar transisi besar ini berjalan adil, tertib, dan tanpa celah baru.

Editor : Redaksi