Fathoni Bantah Pembangunan Kota Pahlawan Lambat, Minim Inovasi dan Kreativitas

Surabaya,JatimUPdate.id - Pimpinan DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni, membantah anggapan pembangunan di Kota Pahlawan berjalan lambat, minim inovasi, dan kehilangan kreativitas.

Anggapan itu muncul karena Pemkot Surabaya dinilai cuma fokus pada persoalan parkir, penertiban PKL, aktivitas organisasi masyarakat yang dianggap seperti premanisme, hingga inspeksi mendadak wali kota yang dituding untuk kepentingan Pilgub 2029.

Fathoni mengatakan, sorotan terhadap persoalan tersebut membuat pembangunan yang dilakukan Pemkot Surabaya justru kurang mendapat perhatian. 

Padahal, di tengah keterbatasan fiskal, Wali Kota Eri Cahyadi tetap menjalankan sejumlah proyek infrastruktur yang manfaatnya akan dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.

"Jadi sebenarnya, kalau anggaran pembangunan infrastruktur itu di masa Mas Eri Cahyadi justru melakukan banyak hal ya. Mulai dari pembangunan Jalan Luar Lingkar Barat, kemudian Radial Road, terus kemudian pembukaan akses pelebaran jalan Menganti-Wiyung, Wiyung-Menganti," kata Fathoni, Rabu (23/9).

Menurut dia, pembangunan tersebut merupakan upaya Pemkot membuka akses dan menyiapkan infrastruktur yang manfaatnya tidak dapat dirasakan dalam waktu singkat. 

Maka dari itu, dia menilai kinerja pembangunan Surabaya tidak tepat jika hanya diukur dari isu yang ramai di media sosial.

"Jadi, saya pikir tidak relate kalau kemudian dikomparasikan seolah-olah anggaran pembangunan tidak ada, fokus wali kota hanya soal parkir dan sidak," tegas dia 

Parkir Jadi Keluhan Warga

Fathoni mengatakan penataan parkir juga tidak semestinya dipandang sebagai satu-satunya fokus Pemkot. 

Menurut dia, persoalan parkir justru salah satu keluhan yang banyak disampaikan warga usai Eri Cahyadi membuka kanal aspirasi masyarakat.

"Nah, wali kota merespons itu dengan satu kebijakan: memperbaiki tata kelola manajemen perparkiran di Kota Surabaya," katanya.

Menurutnya, pembenahan parkir berkaitan dengan transparansi sekaligus potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Dia menyebut penerimaan retribusi parkir pada masa lalu tidak lebih dari Rp18 miliar per tahun, meski terdapat banyak kantong parkir di Surabaya.

Penerapan pembayaran nontunai, kata dia, merupakan salah satu cara meningkatkan keterbukaan transaksi. 

Dia menyebut, Pemkot juga memberikan pembinaan kepada pelaku usaha parkir sebagai bagian dari proses penataan.

"Karena digitalisasi pembayaran cashless itu, pembayaran nontunai itu kan pasti meningkatkan keterbukaan. Karena itu sesuatu yang tidak bisa dilakukan di bawah meja," ucapnya.

Dia memperkirakan PAD dari retribusi parkir tepi jalan akan meningkat seiring dengan berjalannya sistem tersebut. 

Pemberian voucher parkir, menurut Fathoni, untuk masa transisi sebelum pembayaran nontunai diterapkan secara keseluruhan.

Pembenahan, lanjut Fathoni, tidak hanya untuk pelaku parkir di lapangan. Pemkot juga melakukan perubahan di internal Dinas Perhubungan, termasuk merotasi pengawas parkir dan menempatkan personel baru.

"Dan wali kota itu kan juga sudah menunjukkan komitmennya, tidak hanya melakukan pembinaan ke luar, dalam hal ini para pelaku usaha parkir, tetapi kan juga melakukan pembinaan ke dalam," katanya.

Menurutnya, jika pembenahan tersebut berjalan paralel, masyarakat dan pelaku usaha parkir juga akan memperoleh manfaat dari tata kelola yang lebih transparan. 

"Pemerintah kota, di sisi lain, berpeluang meningkatkan PAD dari retribusi parkir tepi jalan," tukas dia.

Soal Sidak Wali Kota

Fathoni juga membantah anggapan inspeksi mendadak Eri Cahyadi cuma terkait pencitraan atau kepentingan Pilgub 2029.

Menurut dia, turun langsung ke lapangan sangat urgen untuk memastikan laporan perangkat daerah sesuai dengan kondisi sebenarnya.

"Dan seorang pemimpin itu memang harus memastikan antara data yuridis, laporan tertulis, dengan data fisik dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan," papar dia.

Fathoni mencontohkan inspeksi Eri Cahyadi ke tempat pembuangan sampah sementara di Keputih. Menurut dia, kemarahan wali kota saat menemukan TPS yang disebut tidak berizin merupakan respons terhadap persoalan yang ditemukan di lapangan.

"Surabaya ini kan penduduknya hampir 3 juta, tentu wali kota itu kan dalam setiap keputusannya itu pasti ada pro dan kontra. Tapi kan pemimpin itu ditakdirkan untuk mengambil keputusan yang mudaratnya lebih kecil, sehingga menimbang-nimbang manfaatnya lebih besar untuk kepentingan masyarakat," katanya.

Dia juga menyinggung peninjauan Eri Cahyadi ke kawasan belakang Pasar Turi yang dipenuhi sampah. 

Menurut Fathoni, inspeksi semacam itu untuk menguji kesesuaian antara laporan perangkat daerah dan kondisi faktual di lapangan.

"Di momen-momen tertentu kan beliau turun untuk memastikan apakah benar sih laporan yang masuk ke telinga wali kota sesuai dengan kondisi di lapangan. Dan saya pikir itu sesuatu yang positif untuk masyarakat Surabaya dimasa-masa yang akan datang," demikian Arif Fathoni. (Roy/Yh)

 

Editor : Yuris. T. Hidayat