Sidoarjo, JatimUPdate.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo memperkuat upaya penanggulangan tuberkulosis (TBC) dengan memperluas penemuan kasus, meningkatkan layanan kesehatan, serta memperkuat pendampingan terhadap pasien.
Baca juga: Wabup Sidoarjo Mimik Idayana Murka, Temukan Dugaan Proyek Rumah Pompa Rp2,9 M Tak Sesuai Spek
Penguatan tersebut ditandai dengan Deklarasi Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis Tingkat Kabupaten Sidoarjo yang digelar di Pendopo Delta Wibawa, Selasa (29/9/2026).
Kegiatan itu dihadiri Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) RI dr Benjamin Paulus Octavianus dan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus. Keduanya juga mengunjungi RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo dan Balai Pelayanan Sosial PMKS Jalanan Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melihat langsung pelayanan serta penanganan kesehatan masyarakat.
Wakil Bupati Sidoarjo Hj Mimik Idayana yang hadir mewakili Bupati Sidoarjo H Subandi menegaskan bahwa penanggulangan TBC tidak dapat hanya mengandalkan tenaga kesehatan.
Menurut dia, pemerintah desa dan kelurahan, kader, keluarga, dunia usaha hingga masyarakat memiliki peran penting dalam menemukan kasus secara dini sekaligus memutus mata rantai penularan.
“Penanggulangan TBC bukan hanya urusan tenaga kesehatan. Ini urusan kita bersama. Karena itu, penanggulangannya juga harus dilakukan bersama,” ujar Mimik.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo hingga 25 September 2026, sebanyak 3.849 kasus TBC telah ditemukan. Dari jumlah tersebut, 3.484 pasien telah mendapatkan penanganan pengobatan. Dengan demikian, capaian pengobatan TBC di Sidoarjo telah mencapai 90,5 persen.
Mimik mengatakan capaian tersebut tetap harus diikuti dengan penguatan penemuan kasus secara aktif. Pelacakan kontak serumah dan skrining juga terus diperluas ke lokasi yang memiliki risiko penularan.
“Yang perlu kita perkuat adalah penemuan kasus dan memastikan pasien menjalani pengobatan sampai tuntas,” katanya.
Selain itu, upaya memutus rantai penularan dimulai dari keluarga dan lingkungan sekitar pasien. Pemerintah juga mendorong keterlibatan lintas sektor, mulai dari pemerintah desa, organisasi perangkat daerah (OPD), kader hingga masyarakat.
Skrining dilakukan di sejumlah lokasi berisiko, antara lain fasilitas kesehatan, pondok pesantren, tempat kerja dan kawasan permukiman padat.
Baca juga: Bupati Subandi Dorong Kades dan BPD Kompak Percepat Pembangunan Desa di Sidoarjo
Pemkab Sidoarjo juga menilai Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) masih perlu diperkuat sebagai bagian dari strategi pencegahan penularan.
“Pemkab Sidoarjo siap berkolaborasi. Membasmi TBC memang tidak mudah. Tetapi kalau kita bergerak bersama, TBC akan dapat kita tanggulangi bersama,” tutur Mimik.
Wakil Menteri Kesehatan RI dr Benjamin Paulus Octavianus mengatakan percepatan penanggulangan TBC membutuhkan penguatan layanan kesehatan sekaligus keterlibatan masyarakat.
Pemerintah, kata dia, terus memperkuat sarana dan prasarana kesehatan, termasuk dukungan pemeriksaan untuk mempercepat penemuan kasus.
Kabupaten Sidoarjo mendapatkan tambahan tiga unit X-ray portabel untuk mendukung pemeriksaan dan penemuan kasus TBC. Sebelumnya, Sidoarjo telah memiliki satu unit sehingga total kini terdapat empat unit X-ray portabel.
Selain dukungan peralatan, pemerintah juga memperkuat peran kader di tengah masyarakat.
Baca juga: Progres Pembangunan RSUD Sedati Capai 25,471 Persen, Ditargetkan Rampung Pertengahan November 2026
Sebanyak 656 kader akan mendapatkan dukungan honor sebesar Rp500 ribu per kader setiap bulan.
“Peran kader sangat penting karena mereka berada dekat dengan masyarakat. Para kader membantu penemuan kasus, pelacakan kontak, serta pendampingan masyarakat. Termasuk mengantisipasi pola hidup yang menjadi faktor risiko penularan,” kata Benjamin.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dr Lakhsmie Herawati Yuwantina mengatakan penguatan program penanggulangan TBC akan terus dilakukan melalui penemuan kasus secara aktif, keterhubungan layanan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat.
Dia mengatakan fasilitas pelayanan kesehatan harus memastikan setiap kasus TBC yang ditemukan segera mendapatkan pengobatan dan pemantauan hingga selesai.
“Rumah sakit, klinik, puskesmas, dan fasilitas pelayanan kesehatan lain didorong untuk memastikan setiap kasus yang ditemukan segera mendapatkan pengobatan dan pemantauan hingga tuntas,” ujar Lakhsmie.(ih/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat