Surabaya,JatimUPdate.id - Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya, Anas Karno, menggelar reses atau serap aspirasi masyarakat di Kecamatan Sukolilo, Kamis (1/10).
Salah satu keluhan mencuat dari salah satu warga RT 5 RW 3 Kelurahan Nginden Jangkungan, Erna Susanti.
Baca juga: Anggaran Pendidikan Surabaya Naik Jadi 22,5 Persen, Komisi D Soroti Sarpras Sekolah
Ia mengeluhkan dirinya masuk di Desil 9. Padahal ia bersama keluarganya tinggal di rumah family dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan.
"Saya enggak merasa di Desil 9. Rumah saja masih numpang keluarga, satu kamar ditempati beberapa orang. Jangankan punya mobil, motor saja masih kredit. Tapi kok masuk Desil 9, saya juga heran," katanya.
Erna khawatir desil sembilan tersebut akan berdampak pada masa depan anaknya.
Ia menuturkan, anaknya belum memiliki pekerjaan tetap dan penghasilannya di bawah UMR.
Ia juga menilai masih banyak data kesejahteraan yang belum menggambarkan kondisi riil masyarakat di lapangan.
"Harapan saya sederhana, data harus sesuai kenyataan. Masyarakat tidak minta lebih, yang penting sesuai kondisi sebenarnya," tegasnya.
Keluhan serupa juga diakui Ketua RW 08 Nginden Jangkungan, Sadeli.
Menurutnya, dalam reses banyak warga mempertanyakan hasil pemeringkatan desil yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka.
Baca juga: Reses di Wonokromo, Cahyo Terima Aduan Desil dan Beasiswa
"Ada warga yang merasa kehidupannya masih kurang mampu, tetapi desilnya tinggi. Ini yang tadi disampaikan dalam reses," kata Sadeli.
Meski demikian, ia menilai persoalan tersebut perlu dikaji secara menyeluruh dan tidak bisa langsung menyimpulkan adanya kesalahan pada sistem maupun pihak tertentu.
"Kami akan koordinasi dulu dengan RT, kelurahan dan pihak terkait. Jangan terburu-buru menyalahkan siapa pun. Yang penting dicari solusi agar bantuan dan program pemerintah benar-benar tepat sasaran," ujarnya.
Menanggapi keluhan warga, Anas Karno meminta RT dan RW segera mendata warga yang desilnya tidak sesuai.
Anas juga mendorong agar mereka diberi pendampingan dalam proses penyanggahan data.
Baca juga: DPRD Minta Perketat Pengawasan Perusahaan Penyalur ART dan Pembinaan Calon Pekerja
Sebab banyak warga belum memahami mekanisme penyanggahan data secara mandiri melalui sistem yang telah disediakan pemerintah.
"Saya juga sudah berkomunikasi dengan lurah. Per hari ini petugas kelurahan sudah berada di balai-balai RW. Saya minta lurah ikut memonitor dan turun langsung membantu warga yang ingin melakukan penyanggahan data desil," ujarnya.
Menurut Anas, validitas data kesejahteraan sangat penting karena menjadi dasar berbagai program pemerintah, termasuk bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat.
"Kalau memang ada data yang tidak sesuai kondisi lapangan, harus segera diperbaiki melalui mekanisme yang tersedia. Tujuannya agar masyarakat mendapatkan haknya secara tepat dan program pemerintah benar-benar tepat sasaran," pungkasnya. (*)
Editor : Miftahul Rachman