Narasumber: Prof. Juanda

MPR Diduga Langgar Prosedur, Pemilihan Wakil Presiden Berpotensi Cacat Hukum

avatar Redaksi
  • URL berhasil dicopy
Keterangan Gambar: Prof Juanda
Keterangan Gambar: Prof Juanda

Jakarta, JatimUpdate.id — Pelanggaran tenggat waktu pengusulan calon wakil presiden (cawapres) berpotensi menimbulkan cacat prosedur dalam pemilihan Wakil Presiden. Guru Besar Hukum Administrasi Negara Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H. menegaskan, jika MPR atau Presiden dalam proses pengusulannya melanggar batas waktu yang diatur UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 dan Tata Tertib MPR, maka proses dan keputusan penetapannya mengandung cacat prosedur.

"Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, keputusan yang mengandung cacat prosedur dapat dibatalkan," kata Prof. Juanda dalam keterangannya, Selasa.

Batas Waktu Pengusulan Diatur Jelas

Prof. Juanda menjelaskan, Pasal 46 ayat (2) UU MD3 dan Pasal 136 ayat (1) Tatib MPR mewajibkan Presiden mengusulkan dua nama cawapres beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum Sidang Paripurna pemilihan.

Ia menekankan, baik Pasal 1 angka 9 UU MD3 maupun Pasal 1 angka 22 Tatib MPR menegaskan bahwa definisi "hari" adalah hari kerja, yang tidak termasuk Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional.

"Jika tenggat waktu ini diabaikan, maka ada persoalan serius dalam proses penetapan," ujarnya.

Cacat Prosedur Menurut UU Administrasi Pemerintahan

Dalam rezim hukum administrasi negara, lanjut Prof. Juanda, penyelenggaraan sidang hingga penerbitan Ketetapan (Tap) MPR terkait pengesahan Wapres dapat diuji syarat sahnya berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan.

Ia merinci, Pasal 52 ayat (1) huruf b UU AP menyatakan salah satu syarat sahnya keputusan adalah dibuat sesuai dengan prosedur. Jika MPR tetap memproses dan menetapkan Wapres dari usulan yang melewati tenggat waktu 14 hari kerja, tindakan tersebut dikategorikan sebagai kesalahan prosedur sebagaimana diatur Pasal 71 ayat (1) huruf b.

"Tata cara penetapannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan," tegasnya.

Menurut Pasal 66 ayat (1) huruf b dan Pasal 71 ayat (2), keputusan yang mengandung cacat prosedur berakibat hukum dapat dibatalkan (vernietigbaar).

Artinya, keputusan pemilihan atau pelantikan tersebut tetap dianggap sah dan mengikat untuk sementara waktu berdasarkan asas praduga rechtmatig, namun dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila diajukan keberatan, dicabut oleh lembaga pembuatnya, atau dibatalkan melalui putusan pengadilan.

Melanggar Asas Kepastian Hukum dan Kecermatan

Prof. Juanda menambahkan, mengabaikan tenggat waktu yang sudah tertulis jelas melanggar Asas Kepastian Hukum (Pasal 10 ayat 1 huruf a) dan Asas Kecermatan (Pasal 10 ayat 1 huruf d) dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

"Dalam Pasal 66 ayat (2), setiap keputusan yang terbukti bertentangan dengan peraturan dan AUPB wajib dibatalkan dan diganti dengan keputusan baru yang sah," paparnya.

Risiko Krisis Legitimasi

Meskipun secara administratif berstatus dapat dibatalkan, bukan otomatis batal demi hukum seperti halnya cacat wewenang atau cacat substansi, pelanggaran prosedur ini membawa risiko ketatanegaraan yang serius.

Prof. Juanda menyebut, keputusan MPR rentan digugat melalui jalur PTUN. Jika MPR tetap memaksakan Sidang Paripurna pada 9 Desember 2026, MPR dapat dikategorikan bertindak sewenang-wenang.

"Tindakan tersebut merupakan tindakan yang sia-sia, merugikan energi, baik waktu, tenaga, dan tentu anggaran," ujarnya.

Solusi Korektif: Tunda Sidang Paripurna

Untuk menghindari cacat prosedur, Prof. Juanda menyarankan MPR menunda jadwal Sidang Paripurna dari tanggal 9 Desember ke tanggal yang benar-benar sesuai dengan rentang waktu 14 hari kerja dari tanggal pengusulan Presiden.

"MPR harus memastikan tenggat waktu 14 hari kerja tetap terpenuhi, dengan tetap memastikan sidang tidak melewati batas maksimal 60 hari kerja sejak kekosongan jabatan terjadi," pungkas Prof. Juanda. (#)