Metastasis Kuasa dan Kerakusan di Negeri yang Katanya Demokrasi

avatar Yuris. T. Hidayat
  • URL berhasil dicopy
Hadi Prasetyo Pengamat Sosial Politik
Hadi Prasetyo Pengamat Sosial Politik

Oleh: Hadipras 

JatimUPdate.id - Sejak manusia pertama kali belajar menyusun kalimat dan membangun tatanan, hasrat untuk berkuasa dan menumpuk sumber daya selalu hadir sebagai bayang-bayang peradaban. Thomas Hobbes sudah lama mengingatkan bahwa dorongan manusia untuk mengejar kuasa baru berhenti ketika napasnya terhenti. Namun, jika kita menengok panggung politik Indonesia hari ini, rasanya ada yang berubah bukan pada hakikat naluri itu, melainkan pada daya rusaknya.

Kekuasaan tampak kian lihai menindas dengan wajah yang ramah, sementara kerakusan bermutasi menjadi penyakit kronis yang menyebar bak sel kanker—diam-diam, cepat, dan menggerogoti organ-organ vital negara.

Tentu keliru jika kita menyalahkan "DNA biologis" manusia Indonesia seolah-olah generasi politisi dan pemburu rente hari ini terlahir lebih jahat daripada pendahulunya. Genetika manusia tidak berevolusi secepat siklus pemilu lima tahunan. Yang berevolusi secara brutal adalah "DNA sosial dan institusional" kita: cara hukum dilipat agar pas dengan selera penguasa, cara birokrasi disulap menjadi mesin transaksi, dan cara modal besar mengawini kekuasaan politik hingga batas antara pelayanan publik dan kepentingan bisnis nyaris tak lagi terlihat.

Di sinilah kita menyaksikan wajah kekuasaan yang bergeser dari kapasitas untuk melayani (power to) menjadi instrumen penaklukan (power over). Penindasan hari ini tidak selalu hadir lewat laras senjata atau larangan bersuara secara terang-terangan. 

Ia hadir lewat pasal-pasal karet, pelemahan lembaga pengawas dari dalam, koalisi gemuk yang mematikan oposisi, hingga politik bantuan sosial yang memelihara ketergantungan rakyat agar tetap patuh di bilik suara. Kekuasaan menjadi sangat efektif bukan karena ia bijaksana, melainkan karena ia menguasai seluruh perangkat aturan main.

Sementara itu, kerakusan politik kita telah melampaui sekadar keinginan memiliki. Dalam filsafat Yunani klasik, kondisi ini disebut pleonexia—hasrat untuk terus mengambil lebih dari yang menjadi haknya, tanpa mengenal kata cukup. Ketika kursi jabatan dipandang sebagai investasi yang harus balik modal berlipat ganda, kerakusan tidak lagi menjadi aib pribadi, melainkan sistem operasi. Izin tambang dibagi-bagi, anggaran negara dikaveling, dan kebijakan dirancang demi melanggengkan dinasti maupun jejaring oligarki. 

Seperti sel kanker yang bermetastasis, kerakusan ini tidak berhenti di satu kementerian atau satu daerah; ia menjalar ke lembaga peradilan, parlemen, hingga ruang-ruang kampus dan masyarakat sipil yang seharusnya menjadi benteng nurani.

Masalah terbesar kita hari ini bukan sekadar adanya sel kanker itu, melainkan melemahnya "sistem imun" republik. Dalam teori ketatanegaraan, sistem imun demokrasi adalah pemisahan kekuasaan yang tegas, supremasi hukum yang tajam ke atas, pers yang merdeka, serta masyarakat sipil yang kritis. 

Namun, apa jadinya jika sistem imun itu sendiri ikut terinfeksi atau dilumpuhkan? Ketika lembaga antikorupsi dikebiri, mahkamah penjaga konstitusi ditarik ke pusaran kepentingan keluarga, dan kritik publik dibungkam lewat pendengung maupun kriminalisasi, maka tubuh republik kehilangan daya tolaknya terhadap keserakahan.

Meski demikian, membaca situasi Indonesia dengan metafora kanker tidak boleh membuat kita jatuh pada fatalisme—seolah-olah negeri ini memang ditakdirkan rusak dan kita hanya bisa pasrah. Kanker memang ganas, tetapi ia bukan takdir mutlak jika mekanisme pertahanan tubuh kembali dibangkitkan.

Pertanyaan mendasar bagi kita sebagai warga negara bukanlah bagaimana menghapus kekuasaan atau memusnahkan ambisi manusia—sebab keduanya adalah keniscayaan dalam politik. 

Pertanyaan yang jauh lebih mendesak adalah bagaimana memaksa kekuasaan kembali tunduk pada batas-batas etik dan konstitusi, serta bagaimana memutus rantai insentif yang membuat kerakusan terasa begitu menguntungkan.

Selama kekuasaan dibiarkan berjalan tanpa rasa takut pada hukum dan rakyatnya, dan selama kerakusan terus diberi panggung kehormatan, kita hanya sedang menyaksikan sel-sel ganas itu menggerogoti masa depan republik dari dalam.

 Obatnya bukan sekadar mengganti wajah di kursi kekuasaan setiap lima tahun, melainkan membangun kembali imunitas publik yang berani berkata cukup—dan sanggup menegakkan batas itu.