Kutukan Keris, Pengkhianatan Elit, dan Penderitaan Rakyat:

Menimbang Ulang Ekonomi Kerakyatan di Tengah Kepungan Kapitalisme NeoImperialisme

avatar Yuris. T. Hidayat
  • URL berhasil dicopy

ESAI REFLEKSI POLITIK & EKONOMI

Oleh: Hadipras

I. Prolog: Kutukan Keris dan Keringat yang Tak Pernah Kering

Di panggung sejarah Nusantara, kekuasaan kerap lahir bukan dari rahim kebajikan, melainkan dari denting besi yang ditempa dalam ketergesa-gesaan, curiga, dan ambisi. 

Seperti kisah kutukan Keris Mpu Gandring di tanah Tumapel—ketika sebilah pusaka yang belum paripurna dirampas dengan darah dan memakan tuannya sendiri secara bergiliran—demikian pula wajah politik modern kita sering kali berputar dalam pusaran paradoks yang serupa. Setiap rezim dan aktor politik yang meniti tangga menuju puncak kekuasaan hampir selalu datang membawa janji pembebasan dan kemakmuran. Namun, tidak jarang anak tangga itu dinaiki dengan menginjak kawan seperjuangan, membalikkan kesetiaan ketika angin mulai berubah arah, serta mengkhianati mandat yang semula diagungkan di hadapan publik. 

Dalam drama politik yang berulang, batas antara pahlawan dan pengkhianat sering kali kabur oleh kepentingan sesaat; julukan seperti “Brutus” muncul ketika loyalitas runtuh di ambang krisis, sementara panggung kekuasaan terus berputar mencari pemenang baru sekaligus menyiapkan tumbal berikutnya.

Namun, berbeda dengan drama klasik yang hanya meruntuhkan para raja dan panglima, kutukan kekuasaan modern selalu menagih ongkos paling mahal kepada mereka yang tidak pernah duduk di meja perundingan: “rakyat jelata”. 

Ketika para elit sibuk menyusun ulang koalisi, menyelamatkan posisi politik masing-masing, atau memperebutkan sumber daya di balik slogan penyelamatan bangsa, di ruang-ruang sederhana masyarakat kecil harga kebutuhan pokok merangkak naik, daya beli tergerus, dan harapan akan hidup yang lebih sejahtera kembali ditunda. Penderitaan rakyat bukan sekadar riak kecil atau dampak sampingan yang tak terhindarkan dari pertarungan elit; ia adalah panggung sunyi tempat setiap pengkhianatan kekuasaan menemukan wujud paling nyatanya. 

Harapan masyarakat akan keadilan dan kesejahteraan yang bermartabat berulang kali dikorbankan demi stabilitas semu, kompromi kekuasaan, atau transaksi politik jangka pendek.
Lebih jauh lagi, siklus pengkhianatan kekuasaan di dalam negeri tidak pernah berdiri di ruang hampa. Ia berkelindan erat dengan tarikan gravitasi yang lebih luas: kapitalisme mutakhir dan neoimperialisme yang bekerja jauh lebih halus ketimbang meriam kolonial masa lalu. Jika pada era 1960-an perlawanan terhadap proyek neokolonialisme berlangsung secara terbuka hingga menguras energi domestik dan memicu prahara politik di dalam negeri, pada masa kini pengaruh modal global dan kepentingan eksternal bekerja melalui skema finansial, ketergantungan rantai pasok, ekstraksi sumber daya alam, serta tata kelola pasar yang kerap menomorduakan produsen kecil. Di titik inilah pengkhianatan politik menemukan sekutu alamiahnya: ketika kekuasaan lebih memilih tunduk pada logika akumulasi kapital dan kompromi elit ketimbang membangun fondasi ekonomi kerakyatan yang kokoh, maka harapan rakyat untuk hidup sejahtera akan terus tersandera dalam lingkaran sejarah yang melelahkan.

II. Geopolitik Konfrontasi dan Harga Domestik yang Harus Dibayar

Untuk melihat bagaimana ketegangan geopolitik, dinamika kekuasaan, dan beban ekonomi rakyat saling bertaut, sejarah Konfrontasi Indonesia–Malaysia pada pertengahan 1960-an memberikan pelajaran yang sangat nyata. 

Gagasan pembentukan federasi Malaysia pada awal 1960-an—yang menggabungkan Malaya, Singapura, Sarawak, dan Sabah sementara kekuatan kolonial Inggris masih memiliki kepentingan strategis serta pangkalan militer di kawasan—dibaca oleh Presiden Soekarno sebagai bentuk neokolonialisme atau penjajahan gaya baru. Bagi Soekarno, kemerdekaan politik tidak boleh berhenti pada penurunan bendera penjajah apabila pengaruh militer, ekonomi, dan geopolitik kekuatan lama masih bercokol di halaman rumah sendiri.

Garis politik konfrontasi kemudian bergulir dari ketegangan diplomatik dan dukungan terhadap perlawanan di Kalimantan Utara menjadi operasi lintas batas, pengerahan sukarelawan lewat komando Dwikora, hingga pendaratan dan penerjunan pasukan di Semenanjung Malaya pada tahun 1964. 

Di sepanjang perbatasan Kalimantan yang berhutan lebat maupun di wilayah Semenanjung, konflik bersenjata yang tidak dinyatakan secara resmi sebagai perang terbuka itu menelan korban jiwa di kedua belah pihak serta menyeret warga dan prajurit ke dalam situasi yang penuh risiko. Puncaknya pada awal 1965, ketika Malaysia duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia mengambil langkah ekstrem dengan keluar dari keanggotaan PBB—sebuah keputusan bersejarah yang menegaskan sikap perlawanan keras terhadap tatanan global yang dinilai tidak adil, tetapi sekaligus mempersempit ruang diplomasi internasional Indonesia.

Di sinilah letak paradoks yang menyakitkan antara idealisme geopolitik dan ketahanan ekonomi domestik. Di tengah eskalasi konfrontasi dan keterisolasian luar negeri, kondisi ekonomi di dalam negeri memburuk tajam: harga-harga melonjak berlipat ganda dan banyak keluarga kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti beras. 

Ketika prahara politik memuncak lewat peristiwa Gerakan 30 September 1965, tekanan ekonomi yang berat, ketegangan sosial, dan pergeseran konstelasi kekuatan di dalam negeri mempercepat melemahnya posisi politik Soekarno hingga kendali kekuasaan beralih ke Soeharto. 

Ironisnya, tidak lama setelah pergantian kekuasaan itu, konfrontasi diakhiri melalui perundingan damai dan pemulihan hubungan bertetangga yang kemudian berujung pada kelahiran ASEAN pada tahun 1967. Sejarah seolah memperlihatkan bahwa tekad besar melawan dominasi eksternal akan rapuh apabila fondasi kesejahteraan dan stabilitas ekonomi rakyat di dalam negeri terus terkikis.

III. Anatomi Pengkhianatan Elit dan Ironi Nasib Para Pelaku Kekuasaan

Pelajaran dari sejarah politik Indonesia tidak berhenti pada pergeseran kekuasaan di era 1960-an, melainkan juga tampak jelas dalam pola naik-turunnya kepemimpinan dan aktor politik pada masamasa berikutnya.

Dalam dinamika jatuh-bangunnya kekuasaan—terutama menjelang dan sesudah Reformasi 1998—sering terlihat pola yang nyaris berulang: ketika krisis ekonomi menghantam, tekanan publik menguat, dan legitimasi penguasa merosot, kesetiaan politik di lingkaran dalam pun diuji. Tokoh-tokoh yang bertahun-tahun berdiri di barisan pendukung utama dan berbicara atas nama loyalitas dapat berbalik arah secara dramatis ketika membaca bahwa kekuasaan yang menopang mereka sedang goyah.

Fenomena ini memperlihatkan wajah ganda pengkhianatan dalam politik. Di satu sisi, ada pengkhianatan terhadap kesetiaan personal atau kelompok elit—seperti ketika pimpinan lembaga tinggi negara atau tokoh partai yang sebelumnya mendorong kelanggengan kekuasaan justru meminta presiden mundur di saat-saat genting, sehingga memicu perdebatan tajam tentang apakah langkah tersebut merupakan pembacaan realitas politik atau tikaman dari dalam. Di sisi lain, ada pengkhianatan yang jauh lebih mendasar, yakni ketika intrik perebutan kursi, manuver politik, dan transaksi kekuasaan menggeser agenda perbaikan nasib rakyat ke pinggir panggung. Ketika energi politik habis untuk saling menjatuhkan, mengkonsolidasikan pengaruh, atau membela kepentingan kelompok, masyarakat yang berharap pada pemulihan ekonomi dan keadilan sosial justru sering kali hanya menjadi penonton dari pergantian aktor yang tidak selalu membawa perubahan struktural pada kehidupan sehari-hari.

Lebih ironis lagi, sejarah juga mencatat bagaimana para aktor yang pernah memainkan peran kunci dalam menggulingkan kekuasaan atau membalikkan keadaan politik tidak jarang mengalami pembalikan nasibnya sendiri. 

Ada tokoh yang begitu berpengaruh dalam menentukan arah pergantian kepemimpinan nasional, tetapi kemudian merosot pengaruh elektoralnya; ada pula figur yang terbelit pusaran perkara dana publik—termasuk dana yang berkaitan dengan urusan pangan rakyat miskin—dan akhirnya tersingkir dari pusat pengaruh politiknya. 

Sementara itu, di lapisan bawah, korban konflik dan gejolak politik—termasuk aktivis yang hilang dan keluarga yang bertahuntahun menanti kejelasan nasib—harus menanggung luka panjang yang tidak terobati hanya oleh pergantian rezim. Seolah-olah hukum sebab-akibat dalam politik selalu menagih pertanggungjawaban, tetapi keadilan bagi rakyat kecil sering kali berjalan paling lambat.

IV. Kelindan Kapitalisme, Neo-Imperialisme, dan Ekonomi Kerakyatan

Jika pengkhianatan elit dan krisis politik menjadi lapisan permukaan yang tampak gaduh, maka kelindan antara kapitalisme dan neo-imperialisme merupakan arus bawah yang memengaruhi struktur kesejahteraan rakyat dalam jangka panjang. Neo-imperialisme modern tidak lagi memerlukan penaklukan wilayah secara militer untuk menanamkan pengaruh; ia bekerja melalui arsitektur ekonomi global, dominasi modal besar, penguasaan teknologi dan rantai pasok, serta ketergantungan pada pembiayaan dan pasar luar negeri. 

Dalam sistem ekonomi yang didominasi logika akumulasi kapital tanpa kendali yang adil, keuntungan cenderung terkonsentrasi pada pemilik modal besar dan jaringan usaha skala raksasa, sementara pelaku usaha kecil, petani, nelayan, dan pekerja informal sering berada pada posisi tawar yang lemah.
Di sinilah ekonomi kerakyatan menghadapi ujian yang paling berat. 

Ekonomi kerakyatan pada hakikatnya bukan sekadar pembagian bantuan sosial sesaat atau retorika keberpihakan saat musim pemilu, melainkan tatanan ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai subjek utama produksi, pengelola sumber daya, dan penikmat nilai tambah secara adil—melalui penguatan koperasi yang sehat, usaha mikro dan kecil yang berdaya saing, kedaulatan pangan dan agraria, serta keterkaitan usaha yang setara. Namun, ketika kebijakan ekonomi lebih banyak memberi karpet merah bagi proyek-proyek berskala besar, investasi ekstraktif yang menguras sumber daya alam, atau skema pasar yang menggerus usaha lokal, ruang tumbuh ekonomi kerakyatan menjadi sempit.

Pengkhianatan politik dan neo-imperialisme saling menguatkan dalam sebuah lingkaran yang saling menopang. Elit politik yang menggantungkan kelangsungan kekuasaannya pada dukungan finansial besar dan jaringan oligarkis cenderung enggan melakukan pembenahan struktural yang dapat mengganggu kepentingan pemodal besar. 

Sebaliknya, kekuatan kapital—baik domestik maupun transnasional—membutuhkan kepastian regulasi, perizinan, dan arah kebijakan negara yang sejalan dengan kepentingan ekspansi mereka. Akibatnya, harapan rakyat untuk menjadi tuan di negeri sendiri melalui ekonomi kerakyatan kerap terbentur pada tembok kepentingan yang saling berkelindan antara kekuasaan politik dan akumulasi modal.
V. Penutup: Memutus Kutukan Sejarah Demi Kesejahteraan Rakyat

Sejarah dari masa Konfrontasi hingga dinamika jatuh-bangun kekuasaan pasca-kemerdekaan mengajarkan bahwa kekuasaan yang mengabaikan kesejahteraan rakyat dan kedaulatan ekonomi domestik pada akhirnya akan rapuh. 

Konflik eksternal yang tidak diimbangi kekuatan ekonomi rakyat hanya akan memperberat beban hidup di dalam negeri, sementara intrik dan pengkhianatan di kalangan elit hanya akan memperpanjang ketidakpastian tanpa menjamin perbaikan nasib bagi masyarakat luas. Kutukan dalam kisah keris lama maupun paradoks politik modern akan terus berulang selama kekuasaan diperlakukan sebagai hak istimewa untuk direbut dan dipertahankan, bukan sebagai amanah untuk menyejahterakan.

Memutus siklus tersebut menuntut keberanian ganda: keberanian moral dalam tata kelola kekuasaan dan keberanian struktural dalam membangun ekonomi kerakyatan. Kekuasaan politik harus kembali tunduk pada etika publik, transparansi, dan akuntabilitas agar tidak lagi menjadi alat transaksi elit atau ajang pengkhianatan atas mandat rakyat. Pada saat yang sama, negara perlu membangun benteng ekonomi kerakyatan yang nyata—memperkuat kapasitas produksi warga, melindungi akses mereka terhadap sumber daya dan pasar, serta menavigasi arus kapitalisme global secara berdaulat agar tidak berubah menjadi neo-imperialisme baru. 

Hanya dengan cara itulah harapan rakyat untuk hidup lebih sejahtera tidak lagi sekadar menjadi janji di tepi jalan sejarah, melainkan kenyataan yang tumbuh dari tanah dan kerja keras mereka sendiri.

“Keris kekuasaan yang ditempa dengan ambisi dan pengkhianatan pada akhirnya akan memakan tuannya sendiri; tetapi bangsa yang memuliakan keringat rakyat jelata dan menegakkan kedaulatan ekonominya akan mematahkan setiap kutukan sejarah.”