Jakarta, JatimUPdate.id, – Pengelolaan sampah tidak hanya menjadi upaya menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga dapat membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Sejumlah inovasi dari enam kepala daerah ditunjukkan melalui keterlibatan warga, pemilahan sampah, hingga pemanfaatan hasil pengolahannya.
Berbagai pengalaman tersebut dipaparkan dalam talkshow bertajuk Kepala Daerah dalam Pengelolaan Sampah pada Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) 2026 bertema “Merawat Pertiwi” di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).
Baca juga: Bupati Banyumas Sadewo Ungkap Pengelolaan Sampah Serap 2.400 Tenaga Kerja
Enam kepala daerah yang berbagi pengalaman yakni Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin, Gubernur Bali I Wayan Koster, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
Mereka memaparkan pendekatan berbeda dalam menangani persoalan sampah di daerah masing-masing. Salah satu benang merahnya adalah pentingnya keterlibatan masyarakat sejak dari rumah serta memastikan manfaat ekonomi pengelolaan sampah dapat dirasakan warga.
Di Banyumas, misalnya, pengelolaan sampah dikembangkan melalui tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle (TPS 3R) dan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) yang dikelola kelompok swadaya masyarakat.
Bupati Sadewo Tri Lastiono mengatakan, sistem tersebut dibangun setelah tempat pembuangan akhir (TPA) di daerahnya ditutup warga pada 2018. Kini, pengelolaan sampah itu mampu melibatkan sekitar 2.400 pekerja.
Selain membuka lapangan kerja, sistem tersebut turut menekan anggaran operasional pengelolaan sampah dari lebih Rp30 miliar menjadi sekitar Rp10,8 miliar per tahun. Pendapatan dari pengolahan sampah bahkan mencapai Rp2 miliar hingga Rp3 miliar per bulan.
“Pupuknya kita bagikan ke petani gratis,” ujar Sadewo.
Sementara itu, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin mengembangkan program pengumpulan sampah melalui sekolah. Para murid menyetorkan sampah terpilah untuk mendapatkan poin yang dapat dicairkan setelah sampah terjual.
Program tersebut menjadi salah satu cara mengedukasi generasi muda sekaligus mengembalikan nilai ekonomi sampah kepada masyarakat.
“Sekarang sudah miliaran yang sudah saya kembalikan ke rekening siswa,” kata Nur Arifin.
Di Banyuwangi, Bupati Ipuk Fiestiandani menyampaikan capaian pengelolaan sampah yang meningkat dari 24 persen pada 2021 menjadi hampir 69 persen pada 2025. Peningkatan tersebut didukung keberadaan 33 tempat pengolahan sampah dengan prinsip reduce, reuse, recycle (TPS 3R).
Meski demikian, Ipuk menegaskan bahwa pembangunan fasilitas pengolahan harus diimbangi dengan kesadaran masyarakat. Ia mencontohkan penumpukan 7,5 ton sampah di Kali Mati, Muncar, yang kembali terjadi hanya dua pekan setelah kawasan tersebut dibersihkan.
“Ketika kesadaran masyarakat tidak ada, semua itu akan menjadi percuma,” tegasnya.
Inovasi juga dilakukan di Yogyakarta. Wali Kota Hasto Wardoyo mengalihkan anggaran pembelian dua mobil dinas senilai hampir Rp3 miliar untuk menyediakan 600 gerobak pengangkut sampah dari rumah warga.
Gerobak tersebut mendukung gerakan Masyarakat Jogja Olah Sampah (Mas Jos). Sampah sisa makanan rumah tangga dikumpulkan untuk dimanfaatkan, antara lain sebagai pakan ternak. Yogyakarta juga mengembangkan bank sampah dan teba sebagai bagian dari pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
Di Bali, Gubernur I Wayan Koster memilih memperkuat kebijakan pembatasan sampah plastik sekali pakai. Kebijakan tersebut antara lain tertuang dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.
Adapun Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengandalkan keterlibatan masyarakat melalui program komposter dan teba. Pemerintah Kota Surabaya melibatkan 1.360 rukun warga (RW) dan menargetkan seluruh RW berkembang menjadi kampung zero waste pada 2027.
Dalam forum yang sama, Ketua DPP PDI Perjuangan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok turut memberikan pandangan. Ia mendorong agar berbagai praktik pengelolaan sampah yang telah berjalan di daerah didokumentasikan sehingga dapat menjadi referensi bagi wilayah lain.
“Yang penting buat kita kepala daerah yang mau memulai ini, jangan salah investasi,” ujarnya.
Berbagai pengalaman tersebut menunjukkan bahwa penanganan sampah membutuhkan pendekatan yang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Keterlibatan masyarakat, dukungan kebijakan, serta pemanfaatan nilai ekonomi sampah menjadi bagian penting dalam membangun sistem pengelolaan yang berkelanjutan. (ries/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat