Catatan Harian Abdul Rohman Sukardi 13/11/2026

Pasca Gibran, Siapa Wapres Ideal ?

Reporter : Redaksi
Ilustrasi

 

 

Baca juga: Yusril: Pencabutan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Tindak Lanjut Putusan MA, Tak Ada Lagi Upaya Hukum

Oleh  Abdul Rohman Sukardi 

Penulis Esai Kebijakan Strategis dan Analis Hukum Independen (Independent Strategic Policy Essayist & Legal Analyst). Menulis tema/isu Sosial Politik, Hukum, Kebijakan Publik dan Peradaban.
 

Jakarta, JatimUPdate.id - Pasca berhentinya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden, perhatian publik mulai tertuju pada siapa sosok yang paling tepat menggantikannya.

Sesuai mekanisme konstitusi, Presiden akan mengusulkan calon wakil presiden untuk kemudian dipilih oleh MPR. 

Persoalannya bukan sekadar mencari pengganti. Melainkan menentukan figur yang mampu menjaga stabilitas politik sekaligus mempercepat kemajuan Indonesia dalam tiga tahun ke depan.

Sejumlah nama mulai diperbincangkan, mulai dari Sufmi Dasco Ahmad, Ahmad Muzani, Pramono Anung, Puan Maharani, AHY, Muhaimin Iskandar, Sri Sultan Hamengkubuwono X, hingga Mahfud MD.

Dari perspektif politik, Dasco dan Muzani merupakan kader internal Gerindra. Memilih salah satunya berpotensi mempersempit ruang representasi koalisi.

Sementara itu, AHY, Muhaimin, dan Puan memiliki kekuatan politik, tetapi masing-masing membawa kalkulasi dan kepentingan tersendiri. 

Mahfud MD menawarkan kapasitas intelektual, keberanian, serta kemampuan memberikan koreksi terhadap kebijakan pemerintah. Ia tipikal pendobrak. Bukan perangkai harmoni.

Dalam teori politik, setidaknya ada tiga kriteria wapres ideal. 

Pertama, coalition management, yakni kemampuan menjaga kohesi koalisi.

Kedua, political brokerage, yaitu menjadi penghubung antarkekuatan politik.

Ketiga, executive complementarity, yakni kemampuan melengkapi kapasitas serta gaya kepemimpinan Presiden. 

Dengan demikian, wapres bukan sekadar representasi partai. Melainkan mitra strategis Presiden.

Namun, ada perspektif lain yang menarik dipertimbangkan. Ialah cara pandang masyarakat Jawa melalui tradisi weton dan primbon.

Baca juga: Niat Mundur Gibran, Mematangkan Demokrasi Dan Pentingnya Memperkuat Presiden Prabowo.

Dalam metode perhitungan orang Jawa, kecocokan dua figur dibaca melalui penjumlahan neptu hari dan pasaran kelahiran. Hasilnya dimasukkan ke dalam kategori seperti Pesthi, Tinari, Jodoh, Padu, Sujanan, dan Pegat. 

Dalam tafsir primbon, Pesthi berarti hubungan harmonis dan tenteram. Tinari melambangkan keberuntungan dan kemudahan rezeki. Jodoh menggambarkan kecocokan dan keselarasan. Padu menunjukkan potensi perselisihan. Sujanan dikaitkan dengan ketidaksetiaan atau gangguan hubungan. Sedangkan Pegat bermakna potensi perpisahan atau hubungan yang menghadapi banyak cobaan.

Hitungan weton memang kontroversial. Ada yang menilainya sebagai praktik syirik, karena dianggap ramalan. Sementara sebagian lainnya memandangnya sebagai hasil pengamatan panjang masyarakat Jawa dalam membaca kecocokan karakter berdasarkan hari kelahiran. 

Terlepas dari perbedaan pandangan tersebut, weton merupakan fenomena sosial dan budaya. Kita bisa saja mengeluarkannya dari metode analisis politik, tetapi faktanya masih banyak orang menggunakannya. Termasuk dalam mengutak-atik kemungkinan calon wakil presiden pengganti Gibran.

Dalam perspektif antropologi budaya, primbon merupakan sistem pengetahuan lokal yang merepresentasikan cara masyarakat memahami harmoni, konflik, dan keseimbangan hubungan. Tentu, ini bukan instrumen ilmiah untuk meramalkan keberhasilan kepemimpinan. Melainkan cermin kearifan budaya yang masih hidup dalam persepsi sosial.

Menariknya, berdasarkan hitungan yang digunakan, pasangan Prabowo–Pramono Anung dan Prabowo–Sufmi Dasco masuk kategori Pesthi, yang dimaknai harmonis dan tenteram. Prabowo–Puan serta Prabowo–Sri Sultan masuk kategori Tinari, yang diasosiasikan dengan keberuntungan. 

Muhaimin masuk kategori Jodoh. Juga KDM. Sedangkan Ahmad Muzani, AHY, dan Mahfud MD masing-masing masuk kategori Padu, Sujanan, dan Pegat.

Dari berbagai pertimbangan tersebut, Pramono Anung tampaknya memiliki peluang paling menarik. Secara politik, ia relatif lentur, memiliki kedekatan dengan Megawati dan Jokowi, serta berpotensi menjadi jembatan antarkekuatan politik. Ditambah lagi, dalam tafsir primbon, ia memperoleh kategori Pesthi.

Puan Maharani bisa menjadi alternatif, tetapi pencalonannya mengandung konsekuensi politik. termasuk meninggalkan posisi strategis di DPR dan potensi gesekan dengan pendukung Gibran. 

Baca juga: Tinjau Pengembangan SAF di Cilacap, Wapres Dorong Inovasi Energi Ramah Lingkungan dan Pemberdayaan Perempuan

Adapun Sri Sultan Hamengkubuwono X menawarkan figur yang lebih teduh. berwibawa, dan relatif jauh dari konflik politik praktis.

Dengan demikian, tiga nama yang layak dipertimbangkan adalah Pramono Anung, Puan Maharani, dan Sri Sultan Hamengkubuwono X. Namun, jika harus mengerucutkan pilihan menjadi dua, Pramono Anung dan Sri Sultan Hamengkubuwono X merupakan kandidat paling menarik. 

Keduanya relatif menawarkan resistensi politik yang lebih rendah. sekaligus memiliki peluang membangun harmoni pemerintahan. 

Dalam pembacaan primbon, keduanya juga memperoleh kategori yang positif. Pramono dengan Pesthi dan Sri Sultan dengan Tinari. Jika berbicara tentang peluang keberkahan dan stabilitas, dua nama ini layak mendapat prioritas pertimbangan.

Pada akhirnya, memilih wakil presiden bukan perkara kecocokan personal atau sekadar pembagian jatah politik. Primbon boleh menjadi salah satu cermin kearifan masyarakat, tetapi kapasitas, integritas, pengalaman, dan kemampuan membangun kerja sama harus tetap menjadi pertimbangan utama.

Ketepatan memilih wakil presiden akan menentukan arah tiga tahun pemerintahan ke depan. Ini bukan sekadar soal siapa yang mendampingi Presiden Prabowo. Melainkan siapa yang mampu menjadi kekuatan tambahan bagi Presiden untuk memastikan Indonesia bergerak lebih stabil, efektif, dan maju.

 

Jakarta, ARS (rohmanfth@gmail.com). 

Editor : Redaksi

Trending Minggu Ini
Berita Terbaru