Yusril: Pencabutan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Tindak Lanjut Putusan MA, Tak Ada Lagi Upaya Hukum

Jakarta, JatimUPdate.id, – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan, pencabutan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan gugatan Subhan Palal. Dengan pencabutan itu, menurut Yusril, tidak ada lagi dasar hukum bagi keberlakuan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pada 2019.

Pencabutan ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 206 Tahun 2026 tentang Pencabutan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019. Keputusan tersebut ditetapkan di Jakarta pada 11 November 2026 sebagai tindak lanjut putusan kasasi MA yang membatalkan surat keterangan dimaksud.

"Surat Keterangan itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final. Dengan demikian, penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal dan surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat," ujar Yusril dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Menurut Yusril, pencabutan itu bukan sekadar tindakan administratif, melainkan konsekuensi dari kewajiban pejabat pemerintahan melaksanakan putusan pengadilan. Hal itu sejalan dengan Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur kewajiban pejabat untuk melaksanakan putusan pengadilan sesuai amar putusan.

Yusril menilai, setelah surat keterangan itu dicabut, tidak tersedia lagi upaya hukum untuk mempertahankan keberlakuannya melalui perkara yang telah diputus. Ia menjelaskan, dalam perkara Tata Usaha Negara (TUN), hak mengajukan Peninjauan Kembali (PK) tidak dimiliki pejabat pemerintahan yang berkedudukan sebagai tergugat.

"Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, hak mengajukan PK dalam perkara TUN hanya diberikan kepada pihak penggugat. Pejabat TUN yang menjadi tergugat tidak dapat mengajukan PK. Karena itu, dalam perkara ini tidak ada lagi jalan hukum untuk mempertahankan surat keterangan yang sudah dibatalkan oleh MA," kata Yusril.

Ia menambahkan, putusan kasasi MA telah menempatkan persoalan penyetaraan pendidikan Gibran pada posisi hukum yang berbeda. Sebelumnya, surat keterangan penyetaraan menjadi salah satu dokumen yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pendidikan. Kini dokumen tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Yusril berpandangan, persoalan ini juga berimplikasi pada persyaratan konstitusional jabatan Wakil Presiden. Menurutnya, jika persyaratan pendidikan dinyatakan tidak terpenuhi akibat pencabutan tersebut, konsekuensi terhadap jabatan Wakil Presiden harus menjadi perhatian serius.

"Kalau penyetaraan pendidikannya sudah batal, berarti sejak awal yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan pendidikan untuk menjadi Wakil Presiden. Konsekuensi hukumnya tentu harus dilihat dalam kerangka ketentuan konstitusi, apakah yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan," ujar Yusril.

Terkait gugatan Denny Indrayana di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengenai surat keterangan yang sama, Yusril memperkirakan perkara itu juga akan menghadapi persoalan menyangkut objek sengketa. Menurutnya, dengan dicabutnya surat keterangan yang menjadi objek sengketa, tidak ada lagi yang dapat diperiksa majelis hakim.

"Kalau objek sengketanya sudah dicabut, tentu akan timbul persoalan mengenai apa lagi yang akan diperiksa oleh majelis hakim. Dugaan saya, PTUN juga akan segera menghentikan pemeriksaan perkara tersebut karena objek sengketanya sudah tidak ada lagi," jelasnya.

Yusril juga menegaskan, posisinya dalam persoalan ini adalah sebagai Menko Kumham Imipas yang bertanggung jawab mengoordinasikan persoalan hukum sesuai tugas dan kewenangannya. Ia membantah anggapan bahwa dirinya menjadi ketua tim dalam polemik ijazah Gibran.

"Saya tidak menjadi ketua tim dalam polemik ijazah Gibran. Saya adalah Menko Kumham Imipas yang bertanggung jawab mengoordinasikan masalah-masalah hukum. Itu saja," tegasnya.

Ia berharap semua pihak menghormati putusan pengadilan dan menempatkan persoalan tersebut dalam koridor hukum yang berlaku. Menurutnya, pelaksanaan putusan pengadilan merupakan bagian penting dari prinsip negara hukum dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. (ries/yh)

Editor : Yuris. T. Hidayat