Surabaya, JatimUPdate.id, – Kebijakan pemberantasan doping dalam olahraga perlu mengedepankan ketegasan sekaligus menjamin perlindungan hukum bagi atlet. Prinsip tersebut menjadi salah satu gagasan utama dalam disertasi Muhammad Nabil yang dibahas dalam Ujian Doktor Terbuka Program Studi Doktor Hukum dan Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga (Unair), Senin (16/11/2026).
Disertasi berjudul Kebijakan Anti-Doping untuk Perlindungan Hukum bagi Atlet Indonesia tersebut menawarkan model kebijakan bernama Integrated and Proportional Policy for Anti Doping (IPAD).
Baca juga: Membumikan NABIL-IPAD Model: Strategi, Tantangan, dan Solusi
Gagasan ini berupaya mempertemukan penegakan aturan anti-doping dengan perlindungan hak-hak atlet secara proporsional. Dengan demikian, pemberantasan penggunaan zat terlarang tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan dalam proses penanganannya.
Wakil Rektor II Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Machsus, yang menjadi salah satu penyanggah dalam ujian doktor terbuka tersebut, menilai persoalan anti-doping tidak bisa dilihat semata-mata dari hasil pemeriksaan yang menunjukkan adanya zat terlarang dalam tubuh atlet.
Menurutnya, perlu ada pembedaan antara atlet yang sengaja menggunakan doping untuk meningkatkan performa dan atlet yang terpapar zat terlarang akibat faktor lain, seperti suplemen terkontaminasi atau pemberian obat tanpa penjelasan yang memadai.
Dalam sistem anti-doping internasional dikenal prinsip strict liability, yakni atlet bertanggung jawab atas keberadaan zat terlarang dalam tubuhnya, terlepas dari unsur kesengajaan.
Prinsip tersebut menjadi bagian penting dalam World Anti-Doping Code yang dikembangkan oleh World Anti-Doping Agency (WADA).
Namun, penerapan tanggung jawab tersebut tetap perlu memperhatikan tingkat kesalahan dan kondisi yang melatarbelakangi pelanggaran ketika menentukan berat-ringannya sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Machsus menilai, ketegasan penegakan aturan tidak seharusnya menghilangkan prinsip proporsionalitas. Sebab, kebijakan yang adil harus mampu membedakan unsur kesengajaan, kelalaian, maupun persoalan yang bersumber dari kelemahan sistem pengawasan.
Tawarkan Dua Kerangka Perlindungan Atlet
Dalam disertasinya, Muhammad Nabil mengembangkan model IPAD melalui dua kerangka utama, yakni Catur Dharma dan Nawa Proteksi.
Catur Dharma memuat empat prinsip dasar, meliputi keadilan, kepastian hukum, proporsionalitas, serta pengakuan terhadap kepentingan dan suara atlet.
Sementara Nawa Proteksi mencakup sembilan bentuk perlindungan hukum bagi atlet. Di antaranya pendidikan anti-doping, perlindungan hak, pemeriksaan yang adil, transparansi pengujian, serta pendampingan hukum.
Melalui pendekatan tersebut, atlet tidak hanya diposisikan sebagai objek pengawasan, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan.
Baca juga: Rizal Mumazziq Dorong Gerakan Sosial Ansor Berlandaskan Sosialisme Islam
Machsus juga menyoroti pentingnya memperbaiki sistem pengawasan secara menyeluruh. Menurutnya, persoalan doping melibatkan banyak pihak, mulai dari atlet, pelatih, dokter tim, ahli gizi, penyedia suplemen, laboratorium hingga lembaga pengawas.
Karena itu, penanganan kasus doping tidak cukup hanya dengan menjatuhkan sanksi kepada atlet. Peningkatan literasi anti-doping, pengawasan tenaga pendukung, serta perbaikan tata kelola olahraga juga harus menjadi perhatian.
Akurasi Pengujian Jadi Bagian Penting Keadilan
Aspek lain yang menjadi perhatian adalah keandalan teknologi dan prosedur pemeriksaan doping.
Machsus menekankan pentingnya prosedur pengambilan sampel yang benar, pengawasan rantai penguasaan sampel (chain of custody), kompetensi laboratorium, serta transparansi proses pengujian.
Hal tersebut penting karena hasil pemeriksaan doping dapat berdampak besar terhadap karier, reputasi, dan masa depan seorang atlet.
Pemanfaatan teknologi digital juga dinilai dapat memperkuat pencatatan sampel, pelacakan proses pemeriksaan, pengamanan data pribadi, hingga integrasi informasi antarlembaga sesuai kewenangannya.
Baca juga: SK Kepengurusan IKWI PWI Jatim Resmi Diserahkan, Endang: Kami Siap Berkontribusi
Meski demikian, digitalisasi tetap harus didukung prosedur yang benar dan bukti ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
Machsus menilai, model NABIL-IPAD memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai tawaran kebijakan anti-doping di Indonesia. Namun, penerapannya masih membutuhkan pembuktian, pengujian, serta perumusan mekanisme implementasi yang konkret.
Model tersebut juga perlu dipastikan tetap selaras dengan standar anti-doping internasional yang berlaku.
Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan anti-doping tidak semestinya hanya diukur dari banyaknya atlet yang dijatuhi sanksi. Lebih dari itu, kebijakan harus mampu mencegah praktik doping, menjaga integritas kompetisi, sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada atlet.
Sebagaimana ditekankan Machsus, pemberantasan doping dan perlindungan atlet bukan dua kepentingan yang harus dipertentangkan.
"Doping harus diberantas. Atlet harus dilindungi," demikian salah satu penekanan dalam pandangannya mengenai pentingnya membangun sistem anti-doping yang tegas sekaligus berkeadilan.
Dengan pendekatan tersebut, olahraga diharapkan tidak hanya menjunjung tinggi prestasi, tetapi juga menjamin kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan bagi seluruh atlet. (ries/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat