Surabaya,JatimUPdate.id – Pendamping PKL Embong Blimbing, Roby, membantah lapak pedagang yang digusur Pemkot berdiri di atas saluran air.
"Enggak ada saluran airnya. Kita pernah ngajak camat itu ngecek lokasi. Sama-sama kita cek ternyata PKL itu tidak berdiri di atas saluran. Karena saluran kampung itu ada sendiri," kata Roby, Selasa (17/11).
Baca juga: APBD 2027, Aning Sebut Anggaran Transportasi Publik Belum Ideal
Roby menegaskan PKL Embong Blimbing memiliki dasar hukum Keputusan Wali Kota Nomor 204 Tahun 1991 tentang Penetapan Lokasi PKL di wilayah Surabaya Utara dan Pusat.
Ia menekankan keputusan tersebut harus dipertimbangkan usai berlakunya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020.
Menurutnya, perda tersebut tidak berlaku surut terhadap penetapan PKL di tempat tersebut.
Baca juga: Tekan Spekulan Baktiono Minta Pemkot Surabaya Kuasai Siklus Tahunan Stok Pangan
Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
"Harusnya tidak boleh berlaku surut terhadap ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ini tidak boleh berlaku surut," paparnya.
Roby menegaskan pihaknya tidak ingin terus berdebat terkait penggusuran.
Baca juga: Rizal Mumazziq Dorong Gerakan Sosial Ansor Berlandaskan Sosialisme Islam
Sebab kata Roby pihaknya fokus mencari solusi agar pedagang bisa kembali berjualan.
"Intinya pedagang itu mau jualan kembali, bagaimana caranya. Jadi seolah-olah PKL ini tidak ada legalitasnya, padahal kita punya legalitas. Legalitasnya Keputusan Wali Kota Nomor 204 Tahun 1991 itu yang kita minta tadi di sini," demikian Roby. (Roy/Yh).
Editor : Yuris. T. Hidayat