Oleh : Defiyan Cori, Ekonom Konstitusi
JatimUPdate.id - Pertumbuhan kredit atau ngebut (istilahnya Gubernur BI Destry Damayanti) berapapun persentasenya takkan ada pengaruhnya bagi rakyat kecil yang kesulitan akses perbankan. Bank Indonesia (BI) dan perbankan umum harus mengubah proses dan mekanisme perkreditan yang bersandar pada sistem ekonomi kapitalisme.
Baca juga: Candu Pinjol, Kinerja OJK Jebol
Sebab, proses dan mekanisme perkreditan yang awalnya dimaksudkan untuk melakukan redistribusi kekayaan (asset) melalui lembaga perantara (intermediary institution) telah terlalu jauh menyimpang. Penyimpangan lembaga perantara keuangan ini semakin parah saat uang telah menjadi sebuah komoditas, bukan lagi sebagai alat moneter. Jelas tidak akan mungkin melakukan redistribusi kekayaan untuk mengatasi ketimpangan ekonomi.
Baca juga: KPPU Denda 97 Perusahaan Pinjol Rp755 Miliar, Terbukti Langgar Aturan Penetapan Bunga
Pola penyaluran kredit perbankan umum selama ini juga terlalu rumit dan berbelit takkan mungkin bisa menjangkau masyarakat yang membutuhkan dana mendesak. Akhirnya, pinjaman online (pinjol) yang mudah dan cepat menjadi pilihan rakyat kecil meskipun beresiko macet dan berhadapan dengan para penagih utang (debt collector/dc) di kemudian hari.
Baca juga: Mematikan Industri Pinjol ?
Untuk itulah, BI dan lembaga perbankan umum harus mencari terobosan agar proses dan mekanisme pengajuan kredit oleh para debitur (peminjam) lebih mencerminkan falsafah negara Pancasila dan konstitusi ekonomi Pasal 33 UUD 1945. Tanpa hal itu, maka yang akan memperoleh kredit dengan persyaratan 5C hanyalah para debitur besar dan pengusaha yang sama. BI dan perbankan harus merumuskan derivasi perintah konstitusi tersebut agar lembaga keuangan dan perbankan sesuai Visi-Misi Asta Cita Presiden RI, Prabowo Subianto untuk menegakkan Ekonomi Konstitusi.
Editor : Redaksi