Surabaya, JatimUPdate.id, - Masa jabatan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa akan berakhir pada Selasa (13/2/2024). Namun, hingga kini, sosok yang akan menjadi penjabat pengganti masih menjadi tanda tanya besar di kalangan masyarakat.
Kabar yang beredar menyebutkan, posisi Gubernur Jatim akan digantikan pelaksana harian (Plh), bukan penjabat (Pj). Hingga kini, belum ada keputusan resmi terkait penunjukan Pj. yang biasanya ditetapkan Pemerintah Pusat.
Baca juga: Bantuan Alsintan Bentuk Komitmen Tingkatkan Produksi Pertanian di Daerah
Menurut sumber di Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang enggan disebutkan namanya, peluang untuk menunjuk Plh. jauh lebih besar daripada Pj. Hal ini disebabkan oleh waktu yang sangat mepet dengan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu).
"Sangat mungkin ditunjuk Plh. dibandingkan Pj., karena waktunya sangat mepet dengan pelaksanaan pemilu," kata pejabat itu.
Meskipun langkah ini tidak lazim, tetapi dalam kondisi darurat seperti ini, langkah terbaik harus diambil untuk menghindari kekosongan jabatan untuk menghindari dampak pada kelancaran pemerintahan.
"Kemungkinan, sementara akan ditunjuk Plh. lebih dulu, dan setelah pelaksanaan pemilu selesai, baru ditunjuk seorang Pj.," jelasnya.
Baca juga: Bank Jatim dan PT. BKMS Menandatangani MoU untuk Pengembangan Kawasan JIIPE
Besar kemungkinan, ungkap sumber itu, pejabat tertinggi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yaitu Sekretaris Provinsi (Sekprov) Adhy Karyono, akan ditunjuk sebagai Plh. "Bisa jadi Pak Sekprov, sebagai pejabat tertinggi di lingkungan pemprov Jatim."
Namun, saat wartawan mencoba mengonfirmasi penunjukan Plh kepada Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Sekprov Adhy Karyono, keduanya meminta agar sabar menunggu keputusan resmi.
"Kalau soal ini tunggu saja hari ini. Kita tunggu saja keputusan presidennya," ujar Khofifah sambil mengingatkan agar wartawan bersabar menunggu.
Baca juga: Pelepasan Jamaah Haji Kloter Pertama Embarkasi Surabaya Tahun 1445 H / 2024 M
Sementara itu, Sekprov Jatim Adhy Karyono yang dihubungi secara terpisah meminta agar sabar menunggu.
“Kita tunggu saja siapapun yang ditugaskan jadi PJ harus bisa melaksanakan kesinambungan pemerintahan dan pembangunan di Jawa Timur,” katanya.
Saat ditanya kemungkinan diisi Plh. lebih dulu untuk menghindari kekosongan jabatan dengan pertimbangan waktunya mepet pelaksanaan pemilu, Adhy Karyono tidak menjawabnya. (DPR)
Editor : Nasirudin