Surabaya,JatimUPdate.id - Ketua Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni menyebut, banyak warga Kota Pahlawan yang menggadaikan Kartu Keluarga (KK) dan akte kelahiran ke rentenir.
Terhadap fenomena itu, Fathoni mendorong pemkot harus hadir melalui BPR SAU membantu masyarakat, agar tidak semakin terlilit hutang ke rentenir.
Baca juga: Atur Rumah Kos dan Kos-kosan, Pansus Hunian Layak: Rumah Kos Bisa Dijadikan Alamat Domisili
"Hari ini di tengah masyarakat itu kan karena kebutuhan ekonomi, ada fenomena kartu keluarga atau KK digadaikan ke rentenir Kadang akte kelahiran dijadikan ke rentenir," kata Fathoni, Selasa (2/4).
Fathoni menegaskan, dengan kehadiran BPR SAU tentunya bisa meringankan beban warga kota kota Pahlawan.
Baca juga: Raperda Hunian Layak Rampung: Masa Kontrak Penghuni Rusunawa Maksimal 12 Tahun, Wajib KTP Setempat
Sebab urai Fathoni BPR SAU punya program pemberian kredit tanpa agunan. "Tentu itu bagus, menunjukkan walikota Surabaya memberikan penyertaan modal terhadap BPR SAU," ujarnya.
Dengan demikian, Fathoni meyakini praktek rentenir bisa dikikis karena bunga BPR SAU tidak memberatkan masyarakat.
Baca juga: Nyaris Satu Tahun Raperda Hunian Layak Terus Digodok, Pansus Akui Alot
"Tujuan utamanya adalah bagaimana memerangi praktek rentenir di tengah masyarakat, karena bunga yang diberikan BPR SAU itu begitu ringan, dan itu meringankan beban masyarakat yang mau memulai usaha di lingkup yang paling kecil," demikian Arif Fathoni.
Editor : Nasirudin