Sidoarjo, JatimUPdate.id - Tim Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Gudang Bulog di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, guna mengevaluasi kesiapan Bulog dalam mengemban peran yang lebih besar dalam sektor pangan nasional.
“Bulog harus mampu menjadi penyangga pangan, stabilisator harga, serta penyedia cadangan pangan nasional. Kita ingin melihat sejauh mana mereka siap menjalankan tugas berat ini,” ujar Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono, dalam keterangannya, Kamis (14/11).
Baca juga: Bulog Dan Kebijakan Pengadaan Gabah Semua Kualitas 2026
Riyono menyoroti fakta bahwa Bulog hanya menguasai 6 persen peredaran beras nasional, sementara 94 persen lainnya berada di tangan masyarakat. Hal ini dinilai menghambat upaya stabilisasi pangan, mengingat pemerintah belum memiliki sistem logistik nasional yang memadai.
“Karena itu, hari ini kita dorong Bulog untuk mempersiapkan diri secara teknis dan kelembagaan. Mereka juga harus siap menjalankan operasi pasar di tengah kondisi harga pangan yang saat ini fluktuatif,” kata legislator asal Fraksi PKS ini.
Dalam kunjungan tersebut, Riyono menyoroti dualisme peran Bulog sebagai BUMN yang harus mencari keuntungan sekaligus menjalankan tugas publik melalui skema Public Service Obligation (PSO). Hal ini, menurutnya, menjadi tantangan besar bagi Bulog.
“Sebagai BUMN, Bulog hanya memiliki ceruk pasar kecil, yaitu 6 persen. Sementara itu, di era Dirut sebelumnya, Bulog bahkan mengalami kerugian hingga triliunan rupiah akibat beban pengadaan dengan bunga yang tinggi,” jelasnya.
Baca juga: Bulog Dan Tahun Vivere Pericoloso
Riyono mengungkapkan bahwa Komisi IV DPR RI mendukung penguatan kelembagaan Bulog, termasuk penyesuaian perannya di bawah Badan Pangan Nasional (Bapanas). Hal ini diharapkan dapat mengatasi tantangan struktural yang selama ini menghambat kinerja Bulog.
Namun, Riyono mengusulkan solusi lebih besar, yakni pembentukan kementerian khusus yang menangani pangan. Menurutnya, langkah ini akan memberikan fokus lebih besar pada upaya stabilisasi pangan nasional.
“Saya mengusulkan agar urusan pangan ditangani oleh kementerian tersendiri, bukan sekadar badan. Bulog juga harus menjadi badan nasional yang fokus pada penyangga pangan, stabilisasi harga, dan penyerapan hasil panen petani,” tegasnya.
Baca juga: Keadaan Darurat-Bencana Dan Cadangan Pangan Daerah-Desa
Politisi asal Dapil Jatim VII ini juga berharap Bulog dapat menjalankan peran yang lebih strategis untuk menjaga ketahanan pangan di Indonesia, khususnya di tengah tantangan perubahan iklim dan fluktuasi harga global.
“Fokus Bulog ke depan harus lebih jelas, tidak lagi terjebak sebagai operator dan regulator sekaligus. Tugas utamanya adalah menjaga stabilitas pangan nasional,” pungkas Riyono.
Kunjungan ini menjadi langkah awal evaluasi transformasi Bulog, di mana pemerintah diharapkan mampu memberikan dukungan lebih besar bagi lembaga tersebut untuk menghadapi tantangan ke depan (*).
Editor : Redaksi