Tepis Tudingan, PURT DPD RI: LaNyalla Tak Mau Manfaatkan Fasilitas untuk Kepentingan Pribadi

Jatimupdate.id - Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI, Ahmad Nawardi angkat suara terkait tudingan kepada Ketua DPD RI, LaNyalla Mattalitti yang memanfaatkan fasilitas DPD RI.

Menurutnya tudingan dari sejumlah LSM tersebut tidak mendasar. Apalagi fasilitas tersebut digunakan berkampanye melalui pemasangan baliho dan billboard di sejumlah lokasi.

Ia menegaskan, LaNyalla tak mau memanfaatkan anggaran DPD untuk kepentingan pribadi. "Kalau pun ada yang pasang baliho LaNyalla for President, itu sama sekali bukan dari DPD, melainkan relawan atau pendukung LaNyalla di daerah-daerah serta atas inisiatif dan biaya mereka sendiri." beber Nawardi.

Dikatakan, PURT tidak sembarangan mengelola anggaran di DPD RI. Sebab, PURT sangat ketat dan detail dalam proses penganggaran di DPD RI.

"Kita tidak sembarangan. Jika ada anggaran untuk itu, sudah pasti terbaca. Dan saya sebagai Ketua PURT DPD RI, selama dua tahun ini, memang tidak pernah menganggarkan itu untuk Ketua DPD RI,” ungkapnya.

Ketua DPD RI, tambahnya dapat dibiayai jika memasang billboard dengan slogan DPD. Kendati begitu LaNyalla tidak mau memanfaatkan hal tersebut.

“Sebenarnya, sebagai Ketua Lembaga, apalagi banyak billboard Pak Ketua tidak ada kata-kata lain, selain Ketua DPD RI dan slogan “Dari Daerah untuk Indonesia” itu bisa dibiayai DPD RI, tapi Pak Ketua tidak mau. Karena tahu, kondisi anggaran DPD RI yang terbatas, dan terkena pengurangan dari Kemenkeu,” terangnya.

Sebelimnya, Koalisi Rakyat Indonesia Bersatu menuding LaNyalla memanfaatkan jabatannya, menggunakan fasilitas dan keuangan negara untuk kepentingan pribadi dan kelompok.

LaNyalla disebut melakukan ‘kampanye’ sebagai Calon Presiden RI 2024 melalui baliho, spanduk, dan pemberitaan yang bertebaran dimana-mana.

Kemudian tudingan lain datang dari LSM Aliansi Masyarakat dan Pemuda Nusantara Merah Putih (AMPUH). Bahkan mereka mengancam akan melaporkan LaNyalla ke Badan Kehormatan DPD RI karena hal yang sama.

“Semua tudingan itu tidak berdasar dan tak beralasan. Karena, tidak ada satu rupiah pun anggaran DPD RI yang digunakan untuk membiayai pemasangan banner atau billboard Ketua DPD RI seperti yang mereka tuduhkan,” tegas Nawardi.

Maka, Nawardi meminta tudingan dihentikan, sebab sudah masuk kategori fitnah. “Sekali lagi saya tegaskan, sebaiknya pihak-pihak yang menuduh dan memfitnah Ketua DPD RI dan lembaga DPD RI untuk menghentikan manuvernya. Karena, Anda bisa terkena sanksi pidana,” ujarnya. 

Baca Juga: Ketua DPD RI LaNyalla Soroti Alih Fungsi Lahan Pertanian Penyebab Krisis Beras

Editor : Ibrahim