Ratusan Massa Aksi Hari Antikorupsi, Kritik Pemerintahan Sidoarjo yang Dinilai Mandek

 

Sidoarjo, JatimUPdate.id - Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Sidoarjo Anti Korupsi (ARSAK) menggelar aksi memperingati Hari Antikorupsi Sedunia di tiga titik berbeda, yakni kantor Kejaksaan Negeri (Kejari), Kantor Pemkab Sidoarjo, dan Gedung DPRD Sidoarjo, Selasa (09/12/2025).

Dalam aksi tersebut, massa membawa spanduk dan poster berisi berbagai tuntutan perbaikan tata kelola pemerintahan. ARSAK menilai Sidoarjo tengah menghadapi krisis kepemimpinan yang tidak lagi bisa disembunyikan.

Para orator menyuarakan bahwa masyarakat merasakan langsung berbagai persoalan, mulai dari infrastruktur yang tak terurus, banjir di ruas jalan protokol hingga permukiman, jalan rusak, hingga layanan dasar publik yang dinilai tidak optimal.

“Saat ini rakyat dapat menilai kondisi pemerintah seolah berjalan tanpa arah. Proyek-proyek publik molor, tanpa penjelasan, tanpa transparansi, dan tanpa evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Koordinator Lapangan (Korlap), Husein.

Husein juga menyoroti master plan penanganan banjir yang sejak awal periode diharapkan sudah tersedia, namun baru dijanjikan rampung pada 2026. Menurutnya, hal itu menunjukkan lemahnya perencanaan di tubuh pemerintahan.

“Janji politik yang dulu digembar-gemborkan bupati kini tinggal slogan kosong. Perbaikan infrastruktur, master plan pengamanan banjir, penataan wilayah, hingga peningkatan layanan dasar tak kunjung diwujudkan. Justru yang muncul adalah hilangnya kepercayaan rakyat karena disharmoni antara bupati dan wakil bupati yang berdampak pada stagnasi kebijakan dan mandeknya pembangunan,” lanjutnya.

Dari tiga titik aksi, massa hanya mendapatkan audiensi di Gedung DPRD Sidoarjo. Para demonstran diterima langsung oleh Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih, serta Wakil Ketua DPRD, Warih Andono.(ih/yh)

Editor : Miftahul Rachman