Pemkab Sidoarjo Siap Terapkan QRIS Tap di Semua Transaksi
Sidoarjo, JatimUPdate.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terus memperkuat komitmen dalam Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), berbagai inovasi dilakukan guna mempercepat dan memperluas implementasi transaksi non-tunai.
Hasilnya, pada 2025 lalu TP2DD Kabupaten Sidoarjo meraih apresiasi dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI sebagai TP2DD Terbaik III Wilayah Jawa-Bali.
Pada 2026, komitmen tersebut semakin diperkuat dengan rencana penerapan QRIS Tap dalam setiap transaksi keuangan.
QRIS Tap memungkinkan masyarakat melakukan pembayaran digital tanpa perlu memindai barcode.
Cukup dengan menempelkan ponsel ke mesin EDC atau alat pembaca contactless, transaksi dapat dilakukan lebih cepat, praktis, dan aman.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam High Level Meeting (HLM) TP2DD Kabupaten Sidoarjo yang digelar di Pendopo Delta Wibawa, Senin (6/4/2026). Forum ini menjadi ajang evaluasi Championship TP2DD 2025 sekaligus persiapan menghadapi Championship 2026, serta sosialisasi pemanfaatan QRIS Tap.
Bupati Sidoarjo, Subandi, menegaskan bahwa forum HLM bukan sekadar rapat koordinasi rutin, melainkan forum strategis untuk menyelaraskan langkah dan mempercepat implementasi ETPD.
“Digitalisasi sudah menjadi instrumen mutlak, bukan lagi pilihan untuk menekan kebocoran anggaran, menjamin transparansi, dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) secara terukur,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi capaian TP2DD Sidoarjo yang berhasil meraih peringkat ketiga terbaik di wilayah Jawa-Bali. Selain itu, inovasi pembayaran retribusi non-tunai Pemkab Sidoarjo juga dinobatkan sebagai Program Unggulan Terbaik ke-3 nasional.
Capaian tersebut berdampak signifikan terhadap peningkatan ETPD Kabupaten Sidoarjo yang mencapai 99,5 persen pada semester II 2025, tertinggi di Jawa Timur.
“Capaian ini adalah buah dari kerja keras seluruh anggota TP2DD Kabupaten Sidoarjo,” kata Subandi.
Ke depan, Subandi mendorong implementasi transaksi digital di berbagai sektor, termasuk perdagangan dan layanan kesehatan. Ia menilai digitalisasi dapat mencegah kebocoran PAD, khususnya di sektor retribusi.
“Saat ini retribusi pasar masih kecil. Coba kita dorong ETPD di pasar-pasar, buatkan aplikasi yang mudah diakses masyarakat, cukup dengan HP sudah bisa bayar non-tunai,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Sidoarjo, Fenny Apridawati, selaku Ketua Harian TP2DD, mengatakan penguatan ETPD akan dilakukan melalui penerapan QRIS Tap di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurutnya, sistem pembayaran non-tunai terbukti sejalan dengan pembangunan daerah. Hal ini tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sidoarjo yang mencapai 83,35, tertinggi di Jawa Timur untuk tingkat kabupaten.
“Non-tunai ini terbukti linier dengan pembangunan daerah,” ujarnya.
Fenny juga menyebutkan pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia (KKI) di Kabupaten Sidoarjo saat ini tertinggi di Jawa Timur dan menempati peringkat keempat secara nasional.
Ia menambahkan, keberhasilan peningkatan pendapatan daerah tidak terlepas dari penguatan digitalisasi yang didukung infrastruktur perbankan yang matang.
“Kami memiliki pondasi infrastruktur digital yang siap mendukung berbagai jenis transaksi digital,” pungkasnya.(ih/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat
