Indonesia Harus Berhasil Sebelum Politik Sibuk Menghitung 2029

Oleh: Muhammad Arbayanto, S.H., M.H.

JatimUPdate.id - Ada satu hal yang sering luput dalam percakapan politik kita: pemerintahan yang sedang berjalan bukan sekadar panggung bagi partai politik untuk menyiapkan kontestasi berikutnya. Pemerintahan adalah instrumen negara untuk memastikan kehidupan rakyat bergerak ke arah yang lebih baik.

Karena itu, pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bahwa Demokrat ingin pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berhasil, semestinya tidak dibaca semata-mata sebagai kalkulasi politik. Pernyataan itu justru penting ditempatkan dalam kerangka yang lebih besar: bagaimana partai politik menjalankan tanggung jawabnya ketika menjadi bagian dari pemerintahan.

Keberhasilan pemerintahan pada akhirnya bukan hanya keberhasilan seorang presiden, kabinet, atau partai-partai pendukung. Ketika ekonomi tumbuh, lapangan pekerjaan terbuka, daya beli masyarakat terjaga, stabilitas terpelihara dan kesejahteraan rakyat meningkat, yang memperoleh manfaat adalah Indonesia.

Begitu pula sebaliknya. Ketika kebijakan gagal menjawab persoalan masyarakat, dampaknya tidak berhenti pada pemerintah atau partai politik. Masyarakatlah yang menanggung akibatnya.

Di sinilah politik seharusnya memiliki kedewasaan.

*Mendukung Bukan Berarti Membenarkan*

Sebagai kader Partai Demokrat, saya memahami posisi tersebut bukan sebagai penutupan ruang kritik terhadap pemerintah. Mendukung pemerintahan tidak berarti membenarkan seluruh kebijakan tanpa evaluasi.

Dukungan yang sehat justru menuntut tanggung jawab.

Kebijakan yang baik perlu didukung agar dapat berjalan. Kebijakan yang belum tepat perlu diperbaiki. Sementara persoalan yang berpotensi merugikan masyarakat harus disampaikan secara terbuka dan konstruktif.

Dengan kata lain, mendukung pemerintah bukan berarti kehilangan sikap kritis. Sebaliknya, kritik yang didasarkan pada fakta dan kepentingan masyarakat dapat menjadi bagian dari upaya memastikan pemerintahan berhasil.

Pemerintah tidak membutuhkan orang-orang yang selalu mengatakan bahwa semua kebijakan sudah benar. Pemerintah membutuhkan mitra yang mampu menyampaikan persoalan di lapangan, menawarkan alternatif penyelesaian, sekaligus membantu memastikan program yang baik benar-benar sampai kepada masyarakat.

Dalam politik demokratis, dukungan dan kritik bukanlah dua kutub yang selalu bertentangan.

Keduanya dapat berjalan bersama selama orientasinya adalah kepentingan publik.

*Politik dan Etika Tanggung Jawab*

Max Weber, dalam Politics as a Vocation, menggambarkan politik sebagai pekerjaan yang membutuhkan ketekunan, kesabaran, gairah sekaligus perspektif. Politik bukan pekerjaan yang hasilnya selalu dapat dipetik dalam waktu singkat.

Pandangan tersebut relevan dengan kehidupan pemerintahan hari ini.

Membangun ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, memperkuat institusi, meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas pelayanan kesehatan dan membangun infrastruktur bukanlah pekerjaan yang selesai melalui satu pidato atau satu kebijakan.

Semuanya membutuhkan proses.

Weber juga berbicara mengenai ethic of responsibility, etika tanggung jawab. Seorang politisi tidak cukup hanya meyakini bahwa tindakannya benar. Ia juga harus mempertimbangkan akibat nyata dari tindakan tersebut.

Dalam konteks pemerintahan, prinsip ini menjadi sangat penting.

Ketika sebuah partai berada di dalam pemerintahan, ia tidak hanya memperoleh kesempatan untuk memengaruhi kebijakan. Ia juga memikul tanggung jawab untuk memastikan kebijakan tersebut menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

Karena itu, dukungan politik semestinya tidak berubah menjadi kepatuhan politik.

Dan kritik politik tidak seharusnya berubah menjadi penolakan terhadap seluruh agenda pemerintah.

Di antara keduanya terdapat ruang yang jauh lebih produktif: bekerja, mengawasi, memberikan masukan dan memperbaiki.

*Jangan Terlalu Cepat Memasuki 2029*

Kita sering melihat politik bergerak terlalu cepat menuju pembicaraan mengenai pemilu berikutnya. Bahkan ketika pekerjaan pemerintahan belum selesai, kalkulasi mengenai siapa yang akan maju, siapa yang berkoalisi dan siapa yang memperoleh keuntungan elektoral sudah mulai memenuhi ruang publik.

Padahal, rakyat tidak hidup berdasarkan kalender elektoral.

Mereka membutuhkan harga kebutuhan pokok yang terjangkau, pekerjaan, pendidikan yang baik, pelayanan kesehatan, keamanan, kepastian hukum dan kesempatan untuk memperbaiki kehidupan ekonomi keluarga.

Bagi masyarakat, pertanyaan terpenting bukan siapa yang akan menang pada pemilu berikutnya.

Pertanyaannya jauh lebih sederhana: apakah negara bekerja?

Apakah kebijakan pemerintah membantu petani, nelayan, pekerja, pelaku usaha dan masyarakat kecil? Apakah lapangan pekerjaan semakin terbuka? Apakah pelayanan publik semakin baik? Apakah hukum memberikan kepastian? Apakah pembangunan benar-benar meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih mendesak daripada sekadar menghitung keuntungan elektoral.

*Pemerintah Pusat dan Daerah Harus Terhubung*

Keberhasilan pemerintahan nasional juga tidak mungkin hanya ditentukan oleh pemerintah pusat.

Indonesia terlalu luas untuk dikelola hanya dari Jakarta.

Pemerintah daerah, parlemen, dunia usaha, masyarakat sipil dan masyarakat luas merupakan bagian dari ekosistem pemerintahan. Kebijakan nasional baru memiliki arti ketika mampu diterjemahkan menjadi program yang menjawab kebutuhan masyarakat di daerah.

Sebagai kader Demokrat yang menjalankan fungsi politik di Jawa Timur, saya melihat hubungan tersebut sangat penting.

Dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo seharusnya tidak berhenti pada pernyataan politik. Dukungan harus diterjemahkan menjadi kerja nyata untuk memastikan kebijakan nasional berjalan dengan baik di daerah, sekaligus menyampaikan persoalan daerah kepada pemerintah pusat.

Di sinilah partai politik dapat memainkan fungsi strategisnya sebagai jembatan antara negara dan masyarakat.

Pemikiran Robert D. Putnam mengenai social capital dan kualitas pemerintahan juga relevan. Institusi yang kuat tidak hanya membutuhkan aturan formal, tetapi juga kepercayaan, norma kerja sama dan keterlibatan masyarakat.

Artinya, pemerintahan yang berhasil bukan hanya pemerintahan yang memiliki banyak program. Pemerintahan yang berhasil adalah pemerintahan yang mampu membangun kepercayaan publik dan membuat masyarakat merasakan manfaat kebijakan negara.

*Politik Harus Kembali kepada Rakyat*

Gagasan Mohammad Hatta tentang demokrasi juga memberikan pelajaran penting. Demokrasi tidak berhenti pada prosedur politik dan pergantian kekuasaan. Demokrasi harus berhubungan dengan hukum, keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Karena itu, keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari seberapa banyak kebijakan dibuat atau seberapa sering pemerintah mendapatkan pemberitaan positif.

Ukuran akhirnya berada pada kehidupan masyarakat.

Apakah peternak mendapatkan harga yang layak? Apakah petani memiliki kepastian pasar? Apakah pekerja memperoleh kesempatan kerja? Apakah pelaku usaha mendapatkan ruang untuk berkembang? Apakah anak-anak mendapatkan pendidikan yang baik? Apakah masyarakat memperoleh pelayanan publik yang layak?

Pertanyaan-pertanyaan sederhana itulah yang seharusnya menjadi ukuran keberhasilan politik.

*Indonesia Lebih Penting daripada Kalkulasi Elektoral*

Partai politik memang membutuhkan strategi dan tentu memiliki kepentingan elektoral. Itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi.

Namun, kepentingan elektoral tidak boleh mengalahkan kepentingan negara.

Jika seluruh kebijakan pemerintah selalu dibaca hanya dari perspektif Pemilu 2029, kita berisiko kehilangan perspektif yang lebih panjang. Pemerintahan akhirnya bekerja bukan untuk menyelesaikan persoalan hari ini, melainkan untuk menghitung dampaknya terhadap elektabilitas esok hari.

Negara tidak boleh berjalan mengikuti kalender politik semata.

Pemerintah harus diberi kesempatan untuk bekerja, tetapi pada saat yang sama harus diawasi agar kekuasaan tetap berada dalam koridor hukum dan kepentingan rakyat.

Bagi partai politik yang berada di dalam pemerintahan, tanggung jawab itu bahkan lebih besar. Sebab mereka memiliki kesempatan untuk ikut menentukan arah kebijakan sekaligus memiliki kewajiban untuk memastikan kebijakan tersebut memberi manfaat bagi masyarakat.

Karena itu, saya memandang pernyataan AHY bahwa Demokrat ingin pemerintahan Presiden Prabowo berhasil sebagai sebuah sikap politik yang wajar sekaligus bertanggung jawab.

Prabowo adalah Presiden Republik Indonesia.

Ketika pemerintah berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkuat ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, menjaga stabilitas dan membangun institusi negara yang semakin dipercaya, keberhasilan tersebut bukan milik satu partai.

Itu adalah keberhasilan Indonesia.

Dan sebaliknya, ketika terdapat kebijakan yang perlu dikoreksi, partai yang berada di dalam pemerintahan justru harus memiliki keberanian untuk menyampaikan masukan.

Pada akhirnya, politik seharusnya tidak hanya sibuk menghitung siapa yang akan menang dalam kontestasi berikutnya.

Politik harus memastikan bahwa Indonesia menang terlebih dahulu.

Sebab ketika Indonesia berhasil, ketika rakyat semakin sejahtera dan ketika institusi negara semakin dipercaya, keberhasilan itu menjadi milik seluruh bangsa.

Editor : Redaksi