Jurus Jatim Maksimalkan Bonus Demografi Lewat PJPK
Sidoarjo, JatimUPdate.id — Peluang emas bonus demografi tidak datang dua kali, dan Jawa Timur memilih untuk tidak menyia-nyiakannya.
Melalui penguatan peran lini lapangan di Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB), Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur meluncurkan program bimbingan teknis terpadu berbasis data kependudukan presisi.
Langkah strategis ini dirancang untuk memperkuat kapasitas pengurus desa dalam skema Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK), sebuah kerangka kerja yang menghubungkan kebijakan makro pemerintah dengan dinamika keluarga di tingkat tapak.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Shodiqin, S.H., M.M., menegaskan bahwa penguatan kapasitas para kader dan penyuluh di lapangan menjadi kunci utama dalam menjalin kolaborasi lintas sektor yang kokoh.
"Kegiatan ini dilakukan dalam mendukung pembangunan kependudukan serta mengoptimalkan potensi bonus demografi di Jawa Timur. Diperlukan penguatan kapasitas dan pemahaman pengurus Kampung KB dalam mengembangkan jejaring kemitraan melalui skema PJPK," ujar Shodiqin dalam keterangannya, Rabu, (07/10/2026).
Bimbingan teknis yang digelar secara luring ini difokuskan di tiga wilayah strategis perkotaan dan penyangga, yakni Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Kediri.
Dalam pelaksanaannya, BKKBN melibatkan sedikitnya 20 kader desa dan 5 perwakilan Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB), bersama jajaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AKB).
Fokus kegiatan tidak sekadar pelatihan teoritis, melainkan menyasar tiga pilar kerja nyata, yaitu Monitoring dan Evaluasi (Monev) PJPK. Menilai efektivitas intervensi program secara berkala.
Optimalisasi Rumah Dataku. Menjadikan basis data mikro desa sebagai rujukan utama intervensi sosial. Serta Audiensi Kader dan Penyuluh KB dengan tujuan Menjembatani kendala teknis di lapangan langsung kepada pembuat kebijakan.
Salah satu terobosan nyata dalam integrasi data kependudukan ini terlihat di Kabupaten Sidoarjo. Pemerintah daerah setempat melalui Dinas P3AKB mengintegrasikan data melalui dashboard digital bernama SIPANDU (Sistem Informasi Pantauan Data Kependudukan) yang dapat diakses publik melalui situs resminya.
Sistem ini memadukan 5 pilar utama dan 30 indikator pembangunan kependudukan yang melibatkan kolaborasi intensif dari 17 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Melalui integrasi digital ini, disparitas data antar-lembaga dapat dipangkas secara signifikan.
"Integrasi data ini menjadi kompas agar intervensi program tepat sasaran, mulai dari penurunan angka stunting, peningkatan kualitas pendidikan keluarga, hingga kesiapan tenaga kerja produktif," jelas Shodiqin.
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi PJPK memiliki fungsi strategis ganda: mengukur ketercapaian target sekaligus mendeteksi hambatan sejak dini. Dengan data yang akuntabel, alokasi anggaran dan sumber daya daerah dapat digunakan secara lebih efektif dan efisien.
Hasil akhir dari rangkaian kegiatan ini ditargetkan mampu menghasilkan Dokumen laporan berkala capaian kependudukan daerah, Identifikasi komprehensif terkait kendala lapangan dan peluang solusinya, Rekomendasi kebijakan taktis yang siap dieksekusi oleh masing-masing perangkat daerah dan Penguatan koordinasi lintas sektor demi mewujudkan pembangunan kependudukan yang berkesinambungan.
Bonus demografi adalah jendela waktu yang singkat. Keberhasilan Jawa Timur dalam mengonversi jumlah penduduk usia produktif menjadi modal pembangunan yang tangguh akan sangat ditentukan oleh ketepatan intervensi dari tingkat keluarga hari ini. (rilis/dek/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat
